Banda Aceh - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dari Fraksi Partai Aceh, Sulaiman menyoroti penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) di periode akhir tahun 2019. Menurutnya, penggunaan anggaran tersebut terkesan sia-sia dan tidak ada manfaat untuk masyarakat.
“Akhir tahun tahun ini hampir seluruh hotel di Banda Aceh dan Aceh secara umum dipenuhi dengan kegiatan pemerintah melalui SKPA dalam bentuk workshop dan pelatihan atau sejenisnya, saya menduga ini hanya modus guna menutupi kelemahan daya serap anggaran,” kata Sulaiman dalam keterangannya pada Tagar, Senin 25 November 2019.
Sulaiman mengaku tak habis pikir dengan kinerja SKPA di lingkungan pemerintah Aceh, di mana kegiatan seremoni sudah penuh, namun daya serap anggaran tetap saja tidak terdongkrak dengan baik.
“Per 22 November 2019, daya serap anggaran APBA untuk keuangan 60,5 persen, kemudian fisik 67,0 persen. Sadarlah yang tidak baik tetap akan terlihat tidak baik,” ujar Sulaiman.
Beberapa waktu lalu, Sulaiman melihat hotel di Banda Aceh umumnya dipenuhi spanduk kegiatan SKPA. Menurutnya, secara umum bisa dipastikan tidak ada manfaat untuk rakyat Aceh. Apalagi, setiap kegiatan menghabiskan anggaran ratusan juta.
Masyarakat Aceh hanya jadi penonton rentetan spanduk kegiatan yang tak bermanfaat di hotel-hotel.
“Belum lagi satu SKPA menggelar kegiatan seremoni bukan satu kegiatan, ada banyak kegiatan, sangat disayangkan ada miliaran rupiah APBA setiap SKPA terbuang begitu saja dan terkesan tidak ada manfaat sepeserpun,” ujarnya.
Ia menambahkan, umumnya peserta kegiatan berasal dari PNS, baik dari daerah maupun instansi di tingkat provinsi. Bahkan, semua peserta tersebut disediakan uang saku, biaya transportasi dan konsumsi serta biaya penginapan.
“Sementara masyarakat Aceh hanya jadi penonton rentetan spanduk kegiatan yang tak bermanfaat di hotel-hotel yang ada di Aceh,” kata Sulaiman.
Di sisi lain, Sulaiman melihat setiap peserta yang berasal dari PNS di luar Banda Aceh dan Aceh Besar, mereka kembali mengajukan tagihan perjalanannya di dinas tempat ia bekerja di kabupaten/kota.
“Sehingga pemerintah diduga membayar double untuk oknum tersebut, dari panitia pelaksana tingkat provinsi mendapat keuntungan, kemudian dari dinas di kabupaten/kota juga mendapat pembayaran sesuai dengan jumlah hari yang tertera di surat penugasan,” katanya.
Karena itu, Sulaiman berharap kepada pengambil kebijakan di tingkat daerah, provinsi dan juga Menteri Dalam Negeri untuk memperhatikan serius dugaan persoalan seperti itu. DPRA, kata Sulaiman, berharap kepada Mendagri agar mengintruksikan kepada seluruh kepala daerah, khususya Aceh agar dihentikan pola tidak baik tersebut.
“Sehingga anggaran yang digelontorkan untuk Aceh dapat memberikan manfaat kepada masyarakat yang telah menggaji kita selama ini,” ujarnya.
Selain itu, Sulaiman juga meminta kepada Plt Gubernur Aceh agar mengintruksikan kepada kepala SKPA untuk tidak melaksanakan kegiatan seremoni secara berlebihan yang terkesan hanya kejar tayang penyerapan anggaran di akhir tahun.
“Kita berharap para pejabat, jangan bikin masyarakat Aceh jadi penonton para pejabat dalam menguras uang mereka, ini pola tidak baik. Apapun alasannya, kegiatan seremoni tidak ada manfaat bagi masyarakat bawah, itu hanya untuk kesenangan penghuni kantor pemerintah semata,” ujar Sulaiman. []
Baca juga:
- Ketua Pemuda Muhammadiyah di Aceh Tenggelam
- 1.024 Peserta Ikut Banda Aceh Fishing Tournament
- Jejak Mak Bidan di Aceh Tanpa Generasi
