Risma Alihkan Belanja Langsung ke Penanganan Corona

Pemkot Surabaya mengalihkan sejumlah anggaran belanja langsung untuk penanganan virus corona atau Covid-19 sesuai dengan Instruksi Presiden.
Pemkot Surabaya menyediakan wastafel portabel untuk mencegah pandemi Covid-19 di Kota Surabaya. (Foto: Pemkot Surabaya/Tagar)

Surabaya - Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 untuk melakukan realokasi anggaran serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 atau virus corona.

Risma melalui Sekretaris Daerah Surabaya Hendro Gunawan mengaku setelah keluarnya Inspres tersebut, pihaknya langsung melakukan rapat koordinasi dan memutuskan melakukan realokasi anggaran belanja langsung ke penanganan Covid-19. Ia menegaskan beberapa anggaran belanja langsung di lingkup Pemerintah Kota Surabaya akan dialihkan penanganan Covid-19.

Jadi, yang seperti itu bisa kita pending dulu. Nanti kita evaluasi lagi, karena ini harus difokuskan ke penanganan Covid-19

“Seperti pengadaan operasional dan sebagainya. Termasuk ATK (alat tulis kantor) juga kita minimalisir, kita fokuskan untuk penanganan Covid-19,” ujarnya di Taman Surya, Kantor Balai Kota Surabaya, Rabu, 1 April 2020.

Hendro menjelaskan Pemkot Surabaya akan menunda dulu pengadaan kendaraaan operasional. Ia mengaku saat ini Pemkot Surabaya akan memaksimalkan kendaraan operasional yang sudah ada. 

Di samping itu, pengadaan ATK juga bisa diminimalisir karena dua bulanan ini Pemkot Surabaya sudah menggunakan surat elektronik atau email dan semuanya sudah serba online.

“Jadi, yang seperti itu bisa kita pending dulu. Nanti kita evaluasi lagi, karena ini harus difokuskan ke penanganan Covid-19,” kata dia.

Hendro juga menjelaskan beberapa proyek besar akan ditunda untuk dialihkan anggarannya demi penanganan wabah virus Covid-19. Beberapa proyek besar itu adalah proyek jalan lingkar luar barat (JLLB), pengadaan MRI, pengadaan mobil operasional, dan event Hari Jadi Kota Surabaya (HJKS).

“Kemudian kegiatan fisik yang memang belum dikontrak, ya kita pending dulu,” tuturnya.

Bawaslu Jatim Nonaktifkan Panwascam

Sementara itu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Timur menonaktifkan sementara pengawas Adhoc Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020 atau Panitian Pengawas Kecamatan karena pandemi Covid-19 atau virus corona.

Ketua Bawaslu Jawa Timur Mohammad Amin mengatakan penonaktifan Panwascam dan pengawas kelurahan/desa ini mengacu Surat Edaran Bawaslu RI pada 24 Maret Nomor 0252/K.BAWASLU/PM.00.00/3/2020 Tentang Pengawasan Penundaan Tahapan Penyelengara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan penyebaran COVID-19.

"Akhirnya diputuskan bahwa pengawas adhoc Pilkada serentak dinonaktikan sementara sejak 31 Maret 2020," ujar Amin kepada Tagar melalui telepon.

Amin menyebut jumlah pengawas adhoc di 19 kabupaten/kota yang akan menyelenggarakan Pilkada serentak 2020 yakni untuk Panwascam ada 1.158 orang, dan untuk pengawas kelurahan/desa berjumlah 4.789 petugas.

Ia mengaku pandemi virus corona begitu massif memang tidak pernah diduga, hingga berdampak pada penundaan tahapan Pilkada serentak, dan penonaktifkan sementara pengawas adhoc.

“Terima kasih atas niat baik untuk berbakti menjaga demokrasi. Kita jaga ibu pertiwi. Wabah ini pasti akan segera berlalu,” tuturnya.

Sementara Ketua Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur Choirul Anam menjelaskan KPU di daerah juga menunda sejumlah tahapan Pilkada. Keputusan penundaan tahapan Pilkada 2020 tertuang dalam surat Keputusan bernomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/111/2020, ditandatangani Ketua KPU Arief Budiman pada 21 Maret 2020. Mengingat wabah virus corona ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia sebagai bencana nasional.

Anam merinci aada empat tahapan Pilkada yang ditunda pelaksanaannya, pelantikan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan masa kerja PPS. Kedua, verifikasi syarat dukungan calon kepala daerah perseorangan. Ketiga, pembentukan petugas pemutakhiran data pemilih.

"Sementara yang keempat atau yang terakhir adalah tahapan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih," tutupnya. []

Berita terkait
Warga Terdampak Corona di Malang Dijatah Rp 300 Ribu
Pemkot Malang memberikan bantuan kepada 17 ribu warga terdampak akibat virus corona dengan mendapatkan Rp 300 ribu per bulan.
Waspada Aji Mumpung Rentenir di Tengah Covid-19
Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mengingatkan kepada warga untuk tidak meminjam uang kepada rentenir yang saat ini memanfaatkan momen.
Pasien Sembuh Covid-19 di Bali Bertambah Dua
Satgas Penanggulangan Covid-19 di Bali mengatakan sudah total empat pasien dinyatakan sembuh usai menjalani perawatan isolasi.
0
Beli Migor Pakai PeduliLindugi Dinilai Sulitkan Rakyat
Masyarakat kelas menengah ke bawah dan tidak semua masyarakat mempunyai android. Dia juga mempertanyakan, mengapa orang susah dibikin susah.