Surabaya - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengingatkan kepada masyarakat untuk waspada akan pinjaman mencekik, khususnya rentenir di tengah pandemi Covid-19 atau virus corona. Alasannya, disaat krisis seperti saat ini, ada beberapa pihak memanfaatkan momen dengan menawarkan pinjaman dengan bunga yang tidak sesuai.
Khofifah mengimbau kepada masyarakat jika dalam kondisi terdesak bisa meminjam di perbankan atau lembaga keuangan yang sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Alasannya pinjaman renterir tidak seperti skema pinjaman yang ada di perbankan maupun lembaga keuangan yang terdaftar di OJK.
Kita masih menunggu Perppu itu, karena itu akan sangat membantu masyarakat di tengah pandemi Covid-19.
"Saat ini ada yang aji mumpung rentenir. Kita harus cegah bersama-sama," tuturnya di Gedung Negara Grahadi Surabaya.
Khofifah mengaku saat ini pemerintah sedang menyusun Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) Kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan. Diharapkan dengan adanya aturan tersebut bisa membantu lembaga keuangan dan perbankan bisa melakukan relaksasi kredit di tengah pandemi Covid-19.
Ketua Muslimat Nahdlatul Ulama itu mengaku sudah berkoordinasi dengan Bank Indonesia dan OJK untuk membahas hal teknis terkait teknis kredit bagi pelakukan UMKM dan warga terdampak pandemi Covid-19.
"Kita masih menunggu Perppu itu, karena itu akan sangat membantu masyarakat di tengah pandemi Covid-19," tuturnya.
Sementara itu Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengatakan anggaran sebesar Rp 264 miliar harus segera bergerak untuk menolong lapisan masyarakat terdampak Covid-19.
Masyarakat yang terdampak ini ada dua cluster dengan estimasi ada 3,88 pekerja. Pertama, warga yang belum masuk ke data BPNT atau kartu sembako. Tetapi bekerja di sektor sektor yang rawan terkena dampak sosial ekonomi. Cluster kedua yakni mereka yang sudah masuk di datab BPNT.
"Yang ini akan bertambah seiring pengumuman presiden dari 15 menjadi 20 juta penerima artinya kurang lebih 33 persen," ujar Emil.
Emil menegaskan sesuai arahan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa agar segera menyicil penyaluran bantuan kepada cluster yang pertama. Untuk itu, Pempov melakukan penyiapan serapan produk-produk pertanian untuk didistribusikan. Seperti beras dan telur.
"Namun juga ada produk yang tidak harus langsung diserap karena mengambil dari stok di pabrik di Jatim. Seperti gula dan minyak goreng" tuturnya.
Selain bantuan pangan, mantan Bupati Trenggalek itu telah melakukan kuisioner di 100 pabrik menghadirkan 55 ribu pegawai. Hasil kuisioner telah diisi tersebut, 95 persen perusahaan sudah menerapkan betul metode-metode mitigasi risiko Covid-19.
Disisi lain, juga terdapat perusahaan yang harus melakukan PHK terhadap buruhnya karena perekonomian menurun akibat wabah Covid-19. Hasil kuisioner di 100 pabrik terlihat angka PHK mencapai 822 pekerja atau 1,48 persen. Jumlah ini terintegrasi dengan data di Disnaker
"Datanya ada tetapi tidak dominan, karena ternyata masih bisa disesuaikan. Kita berharap bahwa keselamatan dari seluruh pekerja akan tetap terjaga di situasi ini," tuturnya.
Emil menyebut salah satu program Pemprov Jatim sebelum terjadinya wabah Covid-19 adalah memastikan masyarakat menganggur bisa mengikuti program pra kerja dan millenial job center. Tentunya program pra kerja ini berkaitan Balai Latihan Kerja (BLK) sehingga semua terintegrasi jadi satu basis data.
"Mereka yang mengalami PHK dari awal sebelum Covid-19 ini adalah mereka yang kita Kemudian prioritaskan untuk ikut program Pra kerja sebagaimana disampaikan oleh bapak Presiden agar ada peningkatan alokasi tenaga kerja," tuturnya. []
