Tolak Penambahan Periode dan Masa Jabatan Presiden RI
Tidak ada manusia baik, yang ada adalah sistem yang baik.
Usulan penambahan periode dan masa jabatan Presiden RI hanya dilakukan orang bermental penjilat yang sedang melacurkan dirinya agar mendapat jabatan dari Presiden Jokowi.
Mari kita dukung Presiden Jokowi menuntaskan masa jabatannya hingga 2024, kemudian biarlah alam kembali menyeleksi calon-calon Presiden baru bagi Indonesia yang jauh lebih berkapasitas, viosioner, humble dan selalu mengedepankan kepentingan nasional. Let's the nature finds the way.
Periode pertama kelihatan seperti malaikat, periode kedua tampak aslinya dan periode berikutnya akan murni menjadi koruptor. Itulah siklus perilaku manusia jika terlalu lama menjadi Presiden. Dua periode cukup.
Jauh lebih baik membangun sistem, tidak memberi peluang seorang Presiden berperilaku jahat saat menjabat karena di pundaknya ada kekuasaan yang besar.
Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang pernah jaya di era Rezim Orde Baru, perlu diterapkan kembali, agar pembangunan Indonesia tidak hanya tergantung visi dan misi Presiden. Lagi senang membangun lapangan sepak bola, di mana-mana dibangun lapangan sepak bola. Sampai-sampai pendidikan, kemiskinan, pengangguran, kesenjangan sosial tidak tertangani dengan baik. Agar lebih sebagai suatu hal yang berkesinambungan dari satu Presiden ke Presiden berikutnya. Konsep GBHN ini akan membuat proses pembangunan jadi lebih efektif dan efisien dan berbiaya lebih murah.
Periode pertama kelihatan seperti malaikat, periode kedua tampak aslinya dan periode berikutnya akan murni menjadi koruptor.
Tiga hal yaitu: memahami permasalahan secara utuh, membangun sistem yang koordinatif, dan menjalankan proses pembangunan yang menerapkan konsep pembangunan yang berkesinambungan (sustainable development).
Perjalanan sejarah harus terus maju ke depan, haram hukumnya maju mundur, dengan bekal pengalaman sejarah pada masa lalu, mencoba membangun Indonesia lebih maju dengan tetap mengedapankan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bukan malah membuat Indonesia menjadi lebih kapitalis dibandingkan negara mbah buyutnya kapitalis: gaji pejabat BUMN mencapai Rp 3 miliar per bulan, sedang guru honorer masih banyak yang digaji hanya Rp 200 ribu per bulan.
*Akademisi Universitas Gadjah Mada
Baca opini lain: