Jakarta - Presiden Jokowi menyebut pihak yang ingin mengubah aturan masa jabatan presiden dua periode menjadi tiga periode adalah sedang mencari muka, menampar dirinya, ingin menjerumuskan dirinya.
Kakek Jan Ethes itu menyampaikan penilaiannya tersebut dalam acara diskusi dengan wartawan istana kepresidenan di Istana Merdeka Jakarta, Senin, 2 Desember 2019.
Sebelumnya, Partai Nasional Demokrat (DasDem) pimpinan Surya Paloh mengusulkan amendemen UUD 1945 dengan mengubah masa jabatan presiden menjadi tiga periode. Jokowi presiden RI periode 2014-2019 dan periode 2019-2024. Setelah dua periode selesai, Jokowi tidak bisa lagi dicalonkan atau maju dalam pemilihan presiden berikutnya.
"Ada yang ngomong presiden dipilih tiga periode. Mereka yang usul itu, satu ingin menampar muka saya, kedua ingin mencari muka, ketiga ingin menjerumuskan, itu saja," kata Jokowi seperti diberitakan Antara.
Terkait usulan perubahan aturan masa jabatan presiden, NasDem mengusulkan sebaiknya seseorang bisa menjadi presiden RI maksimal selama tiga periode, bukan dua periode seperti sekarang ini.
Usulan perubahan aturan masa jabatan presiden juga datang dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Ketua DPP PSI Tsamara Amany mengatakan partainya mengusulkan masa jabatan presiden hanya satu periode tapi selama tujuh tahun.
Mereka yang usul itu, satu ingin menampar muka saya, kedua ingin mencari muka, ketiga ingin menjerumuskan.
Usulan perubahan masa jabatan presiden muncul setelah adanya rekomendasi MPR periode 2014-2019 mengamendemen UUD 1945.
Pada awalnya rekomendasi tersebut sebatas soal Garis Besar Haluan Negara (GBHN), tapi kemudian berkembang ke soal keinginan mengubah masa jabatan presiden.
Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengatakan adanya wacana perubahan masa jabatan presiden dan wakil presiden terkait amendemen UUD 1945. Artinya, amendemen UUD 1945 tidak hanya sebatas menghidupkan kembali Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN).
"Sejak awal sudah saya sampaikan, saya ini produk dari pemilihan langsung. Sehingga saat itu ada keinginan untuk amendemen, apakah bisa amendemen dibatasi? Jawaban saya untuk urusan haluan negara, jangan melebar ke mana-mana," tutur Jokowi.
Jokowi menegaskan tidak akan ada amandemen.
"Lebih baik tidak usah amendemen. Kita konsentrasi saja ke tekanan-tekanan eksternal yang bukan sesuatu yang mudah untuk diselesaikan," ujar Jokowi.
Respons Mahfud MD
Mahfud MD (kiri) mendatangi istana kepresidenan Jakarta pada Senin, 21 Oktober 2019. (Foto: Desca Lidya Natalia)
Dalam kesempatan terpisah pada hari yang sama, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengatakan dirinya tidak bisa memberikan komentar terkait usulan mengubah masa jabatan presiden menjadi tiga periode.
Mahfud MD seorang pakar hukum tata negara, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, sering dijadikan tempat bertanya dalam persoalan-persoalan hukum dan politik. Kini ia seorang menteri, tidak bisa leluasa seperti sebelumnya.
"Itu urusan politik, urusan MPR, itu bukan urusan menteri. Tidak boleh menteri bicara 3 periode atau 2 periode. Itu kan keputusan MPR dan partai politik," tutur Mahfud.
Ia mengatakan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan baru akan terlibat apabila usulan tersebut berdampak terhadap stabilitas negara.
"Kalau stabilitasnya kita jaga. Kalau mau bersidang nanti ya kita jaga stabilitasnya. Tapi kalau substansinya tidak boleh kita berkomentar," ujar Mahfud.
Menjerumuskan Jokowi
Anies Baswedan dan Surya Paloh. (Foto: Antara/Fauzi Lamboka)
Peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Wasisto Raharjo Jati mengatakan usulan masa jabatan presiden tiga periode merupakan manuver NasDem untuk mencari hati Jokowi.
"Saya pikir usul NasDem itu bagian mencari hati Presiden setelah sebelumnya bermanuver dengan mencalonkan Anies Baswedan sebagai kandidat berikutnya," ujar Wasisto kepada Tagar, Senin.
NasDem adalah partai politik pendukung Jokowi dalam pemilihan presiden 2014 dan pemilihan presiden 2019. Belakangan Ketua Umum NasDem Surya Paloh melakukan pendekatan kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Banyak pihak menilainya sedang mempersiapkan kandidat calon presiden dalam pemilihan presiden 2024.
Wasisto mengatakan Jokowi mempunyai intuisi usulan memperpanjang masa jabatan presiden untuk menjerumuskannya.
Hal sama disampaikan pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin.
"Sepertinya NasDem bisa menjerumuskan Jokowi. Karena kita tahu, rakyat benci pada presiden yang lama berkuasa," ujar Ujang kepada Tagar, Senin, 2 Desember 2019. []
Baca juga:
