Alasan PSI Usul Jabatan Presiden 7 Tahun

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengusulkan agar masa jabatan presiden sampai tujuh tahun, tetapi dibatasi hanya satu periode.
Politikus PSI Tsamara Amany memberikan keterangan kepada awak media di Rumah Cemara, Menteng, beberapa bulan lalu. (Foto: Tagar/Morteza Syariati Albanna).

Jakarta - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengusulkan agar masa jabatan presiden sampai tujuh tahun, tetapi dibatasi hanya satu periode.

"Jika hanya satu periode, setiap presiden akan bekerja semaksimal mungkin, fokus bekerja buat rakyat dan tak memikirkan pemilu berikutnya," kata Ketua DPP PSI Tsamara Amany dalam keterangan pers yang diterima Tagar di Jakarta, Kamis, 21 November 2019.

Tsamara mangatakan masa jabatan satu periode akan membuat presiden terlepas dari tekanan politik jangka pendek dan lebih fokus untuk melahirkan kebijakan terbaik.

"Politik akan terbebas dari pragmatisme," ujarnya.

Dia menuturkan masa kepemimpinan perlu diperpanjang sampai tujuh tahun agar setiap presiden mempunyai waktu cukup untuk mewujudkan program-program kerjanya.

"Selanjutnya, satu periode ini akan menghilangkan konsep petahana dalam pemilihan presiden. Maka tak ada lagi kecurigaan bahwa petahana memanfaatkan kedudukannya untuk kembali menang pemilu," kata Tsamara.

Dalam pengamatan PSI, pada format dua kali dalam pun, yang efektif cuma tujuh atau delapan tahun.

"Dua atau tiga tahun sisanya biasa dipakai untuk penyesuaian awal periode dan kampanye pemilu berikut," ujarnya.

Dia mengatakan pemilu setiap tujuh tahun jelas akan menghemat biaya. Jika biasanya tiap lima tahun ada pemilu, kelak hanya akan terjadi tiap tujuh tahun. []

Berita terkait
Daftar Lengkap Staf Khusus Presiden Jokowi
Total staf khusus dan asisten pribadi (aspri) yang mendampingi Presiden Jokowi berjumlah 14 orang.
Tsamara Kecam Penangkapan Dandhy Laksono-Ananda Badudu
Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Tsamara Amany Alatas mengecam keras penangkapan jurnalis Dandhy Dwi Laksono dan musisi Ananda Badudu.
7 Staf Khusus Jokowi Tak Harus Berkantor di Istana
7 staf khusus Jokowi tidak harus berkantor bersama presiden di Istana.
0
Ini Alasan Mengapa Pemekaran Provinsi Papua Harus Dilakukan
Mantan Kapolri ini menyebut pemekaran wilayah sebenarnya bukan hal baru di Indonesia.