UNTUK INDONESIA
Pendaftaran CPNS Pemkot Surabaya Minim Peminat
Pemkot Surabaya melalui BKD Surabaya memperpanjang masa pendaftaran dikarenakan masih minimnya pendaftar CPNS.
Pendaftaran seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2019 resmi dibuka pada Senin 11 November 2019. (Foto: Setkab.go.id)

Surabaya - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memperpanjang pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) hingga 28 November 2019 nanti. Perpanjangan masa pendaftaran tersebut disinyalir karena minimnya warga Surabaya yang mendaftar.

Kepala Bidang Pengembangan dan Penilaian Kinerja Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Surabaya Hendri Rahmanto mengatakan saat ini yang sudah mendaftar dan mengisi formulir pendaftaran CPNS untuk lingkup Pemkot Surabaya hanya sekitar 7300. Sementara yang sudah submit hanya 1800.

Dibandingkan pada tahun sebelumnya ini yang paling lebih rendah.

"Yang mengisi formulir sudah 7300, yang sudah submit sudah 1800," ungkap Hendri saat dihubungi Tagar melalui telepon, Selasa 26 November 2019.

Hendri mengakui tahun ini pendaftar CPNS lebih rendah jika dibandingkan saat pendaftaran CPNS tahun sebelumnya. Padahal untuk tahun ini, Pemkot Surabaya mendapatkan kuota 705 formasi.

"Dibandingkan pada tahun sebelumnya ini yang paling lebih rendah. Kebetulan CPNS tahun ini dilakukan secara nasional, jadi mungkin terpecah dengan daerah lain," ujar Hendri.

Hendri mengaku untuk pendaftaran CPNS tahun ini, Pemkot Surabaya membuka formasi untuk tenaga pendidik, kesehatan, dan teknis. Dari tiga formasi tersebut, kata Hendri, tenaga teknis lebih diminati.

"Saat ini merata (pendaftarnya), tapi yang paling diminati saat ini teknis untuk sementara. Yang paling prioritas di sinikan pendidikan dan kesehatan," ujarnya.

Terkait perpanjangan masa pendaftaran, Hendri mengaku hal tersebut sudah sesuai dengan surat Badan Kepegawaian Nasional (BKN) yang memberikan waktu 20 hari untuk perpanjangan.

"Tapi kalau Surabaya kita perpanjang sampai tanggal 28 (November)," tuturnya.

Ia mengaku perpanjangan masa pendaftaran diajukan ke BKN karena Pemkot Surabaya ingin memberikan kesempatan lebih banyak kepada warga Surabaya untuk mendaftar CPNS.

"Prinsipnya memberikan waktu lebih banyak kepada masyarakat untuk mendaftar CPNS di Surabaya," ucapnya.

Sebelumnya, Pemkot Surabaya mendapatkan jatah sebanyak 705 formasi. Rinciannya adalah tenaga guru 428 orang, tenaga kesehatan 171 orang, dan tenaga teknis 106 orang.

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini memastikan dari 705 formasi yang dibutuhkan itu, sebagian besar adalah tenaga pendidikan, khususnya guru SD. Dengan nada bercanda, ia menyampaikan, kebutuhan tenaga guru mendesak untuk dipenuhi. Jika tidak, dirinya bakal ikut menjadi tenaga pengajar.

“Kalau sampai tahun depan  enggak dapat (guru), aku ngajar rek,” ujarnya sembari tertawa.

Menurutnya, kebutuhan guru ini sangat banyak karena yang pensiun juga sangat banyak. Bahkan, beberapa waktu lalu dinas pendidikan mengajukan penambahan guru SD tenaga outsourcing sebanyak 355 orang. Tapi karena ada tes CPNS, pengajuan itu belum disetujui, sehingga dia sangat bersyukur pengajuan formasi khusus guru banyak disetujui di Surabaya.

“Jadi, itu tenaga gurunya sangat banyak, ada guru olahraga untuk SD dan SMP juga,” kata dia.

Selain guru, formasi yang banyak juga untuk tenaga kesehatan. Bahkan, kualifiksi tenaga dokter sebagian besar juga diisi oleh formasi dokter umum. Sementara tenaga teknis, formasi yang dibutuhkan lebih sedikit, sekitar 106.

“Untuk tenaga teknis, sedikit sekali,”tuturnya. []

Baca juga:

Berita terkait
PPP Jatim dan Jateng Bantah Islah Humphrey Djemat
Muktamar di Pondok Gede beberapa tahun lalu sudah tak ada lagi dualisme di dalam kepengurusan PPP.
BNNP Jawa Timur Musnahkan 5,26 Kg Sabu Asal Babel
BNNP Jatim memusnahkan sabu seberat 5,26 kg asal Pangkal Pinang, Bangka Belitung merupakan barang sitaan narkotika di kantor BNNP Jatim.
PKB Jawa Timur Dukung Mendagri Evaluasi Pilkada
DPW PKB Jatim mendukung dengan usulan Mendagri Tito Karnavian untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pilkada langsung.
0
Relaksasi Kredit, Bank di Daerah Masih Saja Menagih
Presiden Jokowi membuat kebijakan relaksasi kredit saat pandemi Covid-19, praktiknya petugas bank milik negara masih ada yang menagih bunga kredit.