Surabaya - Pernyataan Ketua Umum (Ketum) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muktamar Jakarta, Humphrey Djemat yang mengklaim telah terjadi islah dengan PPP yang dipimpin Suharso Monoarfa dibantah dua Ketua DPW PPP yakni Jawa Timur (Jatim) dan Jawa Tengah (Jateng).
Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP Jatim, Norman Zein Nahdi menegaskan seharusnya hasil muktamar di Pondok Gede beberapa tahun lalu sudah tidak ada lagi dualisme di dalam kepengurusan PPP.
Tidak ada islah. Kalau islah posisi dan kekuatan sama.
Apalagi kader PPP Muktamar Jakarta sudah masuk semua kepengurusan dalam kepengurusan PPP yang saat ini dipimpin oleh Suharso Monoarfa untuk menjadi satu.
"Dualisme sudah tamat,” ujarnya kepada Tagar, Selasa 26 November 2019.
Sehingga kata Norman, tak perlu ada lagi pernyataan islah karena saat ini sudah tak ada dualisme di dalam PPP pasca muktamar pondok gede.
Hal senada disampaikan Ketua DPW PPP Jateng, Masruhan Samsuri. Ia menyayangkan pernyataan Humphrey yang tidak sesuai faktanya.
Jika islah benar-benar dilakukan, kedua belah pihak dalam posisi dan kekuatan yang sama. Namun saat ini, tidak ada islah sehingga PPP yang sah hanya pimpinan Suharso Monoarfa dan Sekretaris Jenderal, Arsul Sani.
"Tidak ada islah. Kalau islah posisi dan kekuatan sama. Maka tak ada lagi PPP lainnya, yang sah pimpinan Pak Suharso,” ungkap Masruhan.
Menurut Masruhan, PPP di bawah Suharso sudah diakui pemerintah dan terdaftar di Kemenkumham. Hal itu terbukti PPP bisa mengikuti Pemilu, Pilkada hingga Pilkada 2020 mendatang.
"Pernyataan Humphrey Djemat soal islah bagaikan hujan tanpa angin. Padahal pernyataan itu tidak ada kebenarannya," ucapnya.
Masruhan mengaku pimpinan PPP se Indonesia sudah sepakat kalau muktamar hanya bisa dilakukan di bawah kepemimpinan Suharso Monoarfa dan Sekjen Arsul Sani.
"Kami minta Humphrey dkk jangan cari perkara dengan mengatakan ada islah dengan Suharso,” tuturnya.
Sebelumnya, Ketum PPP Muktamar Jakarta, Humphrey Djemat mengklaim Plt Ketum PPP Suharo Monoarfa sudah sepakat untuk islah atau penyatuan kembali dua kubu yang ada di partai berlambang Ka'bah itu.
Humphrey menyebut kesepakatan ini demi menyelamatkan PPP agar bisa bertahan di Pemilu 2024. []
Baca juga:
- Arsul Sani: Humphrey Djemat Sandiwara Politik
- Istana Nilai Logika Ketum PPP Soal Uang Jadi Menteri
- Fraksi PPP Dukung Larangan CPNS yang LGBT
