Jakarta - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto berkomitmen mendukung langkah Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk menciptakan alam demokrasi yang sehat di Indonesia.
"Kami membangun silaturrahim dan komunikasi politik. Tidak hanya pada persoalan bangsa dan negara, tetapi juga bagaimana design penataan sistem politik ke depan yang menempatkan rakyat sebagai sumber kedaulatan kekuasaan politik itu," ujar Hasto di kantor Kemendagri, Jakarta, Rabu, 8 Januari 2020.
Hasto: Semuanya harus satu napas dengan upaya menghadirkan demokrasi untuk rakyat agar tidak ada kejenuhan dalam demokrasi.
Diskusi tertutup antara Mendagri dengan sembilan sekretaris jenderal (Sekjen) partai politik yang lolos parlementary treshold itu dikatakannya membahas sejumlah agenda besar untuk memperbaiki sistem demokrasi dalam negeri.
"Sekjen partai politik yang hadir menyatakan komitmen yang sama. Ini dialog yang konstruktif, positif bagi ruang lingkup tugas pokok dan fungsi Mendagri. Dan ini merupakan langkah awal yang sangat baik," kata dia.
Kendati demikian, menurut Hasto seluruh kebijakan politik yang terkait dengan perubahan sejumlah sistem, akan tetap melewati proses legislatif. Namun, setidaknya Mendagri telah memiliki langkah konkret.
"Meski kebijakan politik itu nanti berada di dalam forum Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Tetapi dalam dialog ini merupakan langkah terobosan," ucapnya.
Namun, kata Hasto dalam pertemuan siang tadi belum membuka pembahasan untuk perubahan Undang-undang (UU) Pemilu. Dikatakannya, semua aturan mengenai pesta demokrasi, setiap lini harus bersinergi, baik dari tingkat daerah maupun pusat.
"Belum mambahas UU Pilkada. Kami hanya membahas bagaimana namanya UU Pemilu, Pilkada semuanya harus satu napas dengan upaya menghadirkan demokrasi untuk rakyat agar tidak ada kejenuhan dalam demokrasi," tuturnya.
Hasto membeberkan jika poin penting yang menjadi sorotan pemerintah adalah demokrasi berbiaya mahal, maka fenomena tersebut bisa lebih ditekan, agar iklim politik dalam negeri lebih praktis dan efisien.
"Kami hanya membahas bagaimana agar demokrasi yang seringkali berbiaya mahal menciptakan potensi konflik bisa diatasi bersama-sama. Di situlah setiap partai menyampaikan gagasan terbaik," tuturnya.
Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian menyinggung politik berbiaya tinggi dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) langsung. Sebab itu, dia mendorong hadirnya evaluasi lewat riset akademik terbaru.
"Kalau (pilkada langsung) dianggap positif, fine. Tapi bagaimana mengurangi dampak negatifnya? Politik biaya tinggi, bayangin," kata Mendagri Tito usai mengikuti Rapat Kerja dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu, 6 November 2019. []
