Wong Cilik Tak Suka Kamuflase Politik, PDIP Ungkap Tak Mudah Koalisi dengan Demokrat

Tidak mudah bagi PDI Perjuangan untuk berkoalisi dengan Partai Demokrat dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2024.
Ilustrasi - Lambang Partai Demokrat dan PDIP. (Foto: Tagar/Brata)

TAGAR.id, Jakarta - Tidak mudah bagi PDI Perjuangan untuk berkoalisi dengan Partai Demokrat dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

Hal ini diungkapkan Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto di sela-sela Rakernas II PDIP di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta, Kamis, 23 Juni 2022.

Menurut Hasto, koalisi di pilpres mendantang juga dibangun harus melihat emosional pendukung PDIP atau wong cilik.

Wong cilik, kata dia, tak suka terhadap berbagai bentuk kamuflase politik dan mau apa adanya.

"Ya, koalisi ini harus melihat emosional bonding pendukung PDIP, begitu. Pendukung PDIP ini rakyat wong cilik yg tidak suka berbagai bentuk kamuflase politik. Rakyat apa adanya," ujar Hasto.

Lebih lanjut, Hasto menjelaskan, PDIP berpolitik bergerak ke rakyat untuk menggalang kekuatan rill, bahkan kekuatan di awang-awang.

"Bagi PDIP berpolitik ini bergerak ke bawah. Ketika kita menggalang kekuatan riil dari rakyat, bukan kekuatan di awang-awang," ungkapnya.

Ia menambahkan, terkait kerja sama antar partai politik dilakukan melalui pendekatan yang lebih intens disertai pembahasan agenda strategis untuk kemajuan negara.

"Akan tiba saatnya komunikasi intens kerja sama politik dalam kaitan untuk mengusung Paslon itu dilakukan melalui pendekatan yang jauh lebih intens disertai pembahasan agenda strategis bagi kemajuan negara besar seperti Indonesia," katanya.[]

Baca Juga:

Berita terkait
Siapa Capres - Cawapres dalam Koalisi Demokrat PKS PKB
Partai Demokrat bakal berkoalisi dengan PKB dan PKS, juga satu partai lain. Siapa capres - cawapres yang mereka sepakati untuk diusung di 2024.
Demokrat Minta Presiden Tidak Mendorong Menteri Kampanye Pillpres 2024
Partai Demokrat meminta Presiden Jokowi tidak mendorong para menteri sibuk berkampanye untuk Pilpres 2024. Reshuffle kabinet diharap ada gunanya.
Pakar Hukum Tata Negara: Sejauh Dilakukan Demokratis, PP Tidak Diperlukan untuk Pengisian Penjabat
Pengisian jabatan tersebut merupakan kewenangan pemerintah yang dijamin UU dan tidak ada kewajiban membuat peraturan pelaksanaannya.