Mendagri menerbitkan instruksi tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa-Bali

Peraturan ini terkait pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mikro sejak Selasa 22 Juni hingga 5 Juli 2021.

Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, Mendagri Tito meminta agar pemda segera realisasikan belanja APBD 2021

Kementerian Dalam Negeri meminta pemerintah daerah agar dapat mempercepat realisasi belanja barang dan jasa yang merupakan tulang pungung ekonomi.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memberi dua perintah kepada bupati seluruh Indonesia, yaitu menangani pandemi dan memulihkan ekonomi sekaligus.

Berikut instruksi Mendagri soal PPKM Mikro di Jawa dan Bali yang mulai diberlakukan 9 Februari sampai 22 Februari 2021.

Pelanggaran pemilu bupati terpilih Sabu Raijua, Orient Patriot Riwu Kore yang berstatus warga Amerika, pertama kalinya selama Pilkada di Indonesia.

Dinilai memalsukan data kependudukan ketika mendaftarkan diri sebagai calon bupati Sabu Raijua, Bawaslu merekomendasikan penundaan pelantikan.

Surat Keputusan Bersama (SKB) yang ditandatangani 3 menteri melahirkan larangan pembatasan seragam di sekolah negeri.

Berikut 9 poin penting yang terkandung dalam instruksi Mendagri terkait Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Kabupaten Temanggung dinobatkan sebagai salah satu daerah terinovatif oleh Kemendagri.

Tito Kanavian ajak para kepala daerah untuk tegas dalam menerapkan protokol kesehatan Covid-19 di daerahnya masing-masing.

Secara virtual, Tito Karnavian pastikan protokol kesehatan Covid-19 dijalankan secara konsisten pada tiap daerah.

Anggota Komisi II DPR RI Zulfikar Arse menilai, instruksi Mendagri yang memuat sanksi pemberhentian bagi kepala daerah sangat penting.

Pakar Hukum Tata Negara menilai, Instruksi Mendagri tentang Penegakan Protokol Kesehatan merupakan bentuk early warning system bagi kepala daerah.

Mendagri Tito Karnavian mengatakan, peranan orang tua terhadap persiapan proses belajar tatap muka sangat penting.

Mendagri Tito Karnavian, mendukung proses belajar-mengajar tatap muka. Namun, perlu antisipasi agar tidak menjadi kluster baru Covid-19.

Pakar Hukum menilai, instruksi Mendagri soal sanksi Pemecatan bagi kepala daerah yang melanggar perundang-undangan pencegahan Covid-19 sudah tepat.

Mendagri Tito Karnavian menginstruksikan terkait penegakan protokol kesehatan di tengah pandemi Covid-19.

Instruksi Mendagri No 6 Tahun 2020 tentang Penegakan Protokol Kesehatan tidak dapat dijadikan dasar untuk memberhentikan Kepala Daerah.

Mendagri Muhammad Tito Karnavian memaparkan Langkah-langkah dalam menegakkan protokol kesehatan di tahapan Pilkada Serentak Tahun 2020.