UNTUK INDONESIA
Nadiem Makarim Sebut Guru Honorer Kewenangan Pemda
Jujur saya terkejut bagaikan disambar petir, mendengar Mendikbud Nadiem Makarim bilang guru honorer kewenangan Pemda. Masalahnya bukan di situ.
Nadiem Makarim. (Foto: Antara/Fakhri Hermansyah)

Saya hari ini, barusan membaca running text di Metro TV bunyinya adalah Mendikbud Nadiem Makarim menyebutkan guru honorer adalah kewenangan pemerintah daerah atau Pemda. Bukan hanya guru honorer, guru ASN juga kewenangan Pemda. Tanpa Pak Nadiem bilang begitu, semua orang tahu guru honorer kewenangan Pemda. Namun, masalahnya bukan di situ.

Jujur saya terkejut bagaikan disambar petir, karena saya sangat berharap pada Pak Nadiem, Mendikbud milenial ini, melakukan terobosan mendasar dalam memperbaiki nasib guru honorer.

Fakta, Indonesia membutuhkan peran guru honorer, karena faktanya Indonesia kekurangan guru, dan faktanya pemerintah enggak mampu mengangkat guru ASN baru. Sayangnya, nasib guru honorer masih banyak yang hanya digaji Rp 200 ribu per bulan.

Pak Nadiem, saya memohon perbaiki nasib guru honorer Indonesia.

Nadiem MakarimMenteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengikuti rapat kerja dengan Komisi X DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis, 12 Desember 2019. Termasuk membahas rencana penghapusan Ujian Nasional. (Foto: Antara/Puspa Perwitasari)

Dengan anggaran Kemendikbud RI yang konon katanya 20 persen dari total nilai APBN, apakah Pak Nadiem tidak bisa melakulan terobosan mendasar memperbaiki nasib guru honorer? Lepas, guru honorer adalah tanggung jawabnya Pemda. Karena, faktanya guru honorer bekerja selayaknya guru untuk Indonesia. Mengapa harus lempar-lemparan tanggung jawab? Mengapa harus mencampakkan nasib guru honorer. Katanya mau memperbaiki kualitas pendidikan nasional?

Jangan alergi melihat fakta, apalagi berperilaku mengaburkan fakta, bahwa kesenjangan sosial di Indonesia saat ini, di era Presiden Jokowi berkuasa, sangat lebar. Gaji direksi BUMN ada yang Rp 3 miliar per bulan, sedang guru honorer masih banyak yang hanya digaji Rp 200 ribu per bulan. Ini bumi Pancasila yang konon katanya Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Namun, faktanya, mohon maaf, lebih kapitalis dari mbah buyutnya kapitalis.

Pak Nadiem, saya memohon perbaiki nasib guru honorer Indonesia.

Kayaknya Pak Nadiem punya masalah serius dalam tiga hal, yaitu memahami masalah secara utuh, membangun sistem yang koordinatif dan membangun sistem yang berkesinambungan.

Sekali lagi, saya memohon kepada Pak Nadiem untuk memperbaiki nasib guru honorer. Mohon jangan pakai jurus lempar-lemparan kewenangan. Anda generasi milenial, enggak boleh mudah menyerah, malu dilihat murid-murid Indonesia.

*Akademisi Universitas Gadjah Mada

Baca opini lain:

Berita terkait
Menteri Malaysia Puji Nadiem Makarim Hapus UN
Menteri Pendidikan Malaysia Dr Mazlee memuji langkah Nadiem Makarim untuk hapus Ujian Nasional (UN) pada 2021.
Ujian Nasional Dihapus, Neraka Menghadang
Ujian Nasional dihapus, pemerintah membuat generasi Indonesia lemah, pemalas, takut bersaing bebas terbuka. Opini akademisi UGM Bagas Pujilaksono.
Jokowi Dukung Langkah Nadiem Makarim Hapus UN
Presiden Jokowi mendukung rencana Mendikbud Nadiem Makarim untuk menghapus Ujian Nasional (UN).
0
Akibat Corona, 612 Karyawan di Sumsel Kena PHK
Dampak Covid-19, sebanyak 612 karyawan di Sumatera Selatan di PHK dan ribuan lainnya dirumahkan.