Bekasi - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendukung rencana Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim untuk menghapus Ujian Nasional (UN). Jokowi menghargai keputusan menterinya yang berusia muda itu.
Saya kira, kita mendukung apa yang sudah diputuskan Mendikbud.
"Sudah diputuskan oleh Mendikbud. Bahwa UN mulai tahun 2021 sudah dihapus. Artinya sudah tidak ada UN lagi tahun 2021," kata Jokowi usai meresmikan Jalan Tol Layang Jakarta-Cikampek II di kilometer 38 Bekasi, Kamis, 12 Desember 2019.
Jokowi mengatakan, dengan rencana dihapusnya UN, maka ada tahapan lainnya yang harus dilalui para peserta didik. Jokowi mengatakan UN akan digantikan sistem lain.
"Akan diganti dengan asesmen kompetensi. Artinya yang diasessmen adalah sekolah, guru dan juga ada yang namanya survei karakter. Dari situ bisa dijadikan evaluasi, pendidikan kita sampai ke level mana," ucap dia.
"Saya kira, kita mendukung apa yang sudah diputuskan Mendikbud," tuturnya.
Selain itu, Jokowi juga mendorong Nadiem melakukan evaluasi dan meminta anak buah eks bos Gojek itu di kemendikbud untuk meningkatkan kinerjanya. Ke depannya, kata Jokowi, perkembangan lingkungan di sekolah harus dipantau.
"Mau tidak mau nanti setiap sekolah akan ada angka-angkanya. Yang angkanya di bawah grade tentu saja harus diperbaiki dan diinjeksi sehingga bisa naik levelnya. Akan kelihatan sekolah mana yang perlu disuntik," katanya.
Sebelumnya, Mendikbud Nadiem Makarim mengatakan akan menghapus UN pada akhir tahun 2021. UN akan diganti dengan Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter.
Nadiem menyampaikannya saat rapat koordinasi bersama Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan pada Rabu, 11 Desember 2019.
"Penyelenggaraan UN tahun 2021, yang terdiri dari kemampuan bernalar menggunakan bahasa (literasi), kemampuan bernalar menggunakan matematika (numerasi), dan penguatan pendidikan karakter," kata Nadiem.
Nadiem menyebut pelaksanaan UN selama ini menimbulkan banyak masalah. Sebab itu, muncul pertimbangan UN akan diganti dengan sistem ujian nasional bernama Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter.
