Pematangsiantar - Sekumpulan massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Anti Korupsi, menggelar aksi demonstrasi di kantor DPRD Kota Pematangsiantar. Mereka mendesak DPRD dan Polisi mengungkap dan menindak aktor Korupsi di Siantar, pada Kamis, 5 September 2019.
Massa peserta aksi merasa kecewa skandal korupsi yang marak di Kota Pematansiantar mereka nilai tidak ditindak dan segera diusut dengan baik.
Menurut kami Adiyaksa hanya korban.
Pasalnya, setelah pemeriksaan Walikota Herfriansyah Sekda Budi Utari dan para pegawai Dinas BPKD sebagai saksi sampai saat ini belum juga mengungkap pelaku utama kutipan insentif punggut upah pajak di Dinas BPKD.
Baca juga: 16 Pegawai Dispenda Pematangsiantar Terjaring OTT
Selain itu, Posma Sitorus yang telah ditetapkan tersangkah kasus korupsi Dinas Kominfo dan juga Dirut PD Paus Herowin Sinaga tidak kunjung ditindak.
Pemimpin aksi, Jefri Pakpahan dalam pernyataan mengatakan, kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Sumut) di Dinas BPKD, Dinas Kominfo dan PD PAUS harus segera diselesaikan agar tidak merugikan masyarakat.
"Menurut kami Adiyaksa hanya korban. Kami meminta Polda Sumatera Utara untuk tetap komitmen mengungkap dalang punggutan di Dinas BPKD dan segera menangkap pelaku korupsi di Kota Pematangsiantar. " ujar Jefri, Kamis, 5 September 2019.
Jefri mengatakan, pihaknya juga menyoroti hubungan regang antara Walikota Herfriansyah Noor dengan Sekretaris Daerah Budi Utari sejak terjadinya kasus OTT.
Menurutnya, pelaporan Walikota Pematangsiantar kepada Sekretaris Daerah ke inspektorat Sumut membuktikan belum terwujudnya good goverment dilingkup Pemerintah Kota Siantar.
"Karena itu, kami mendesak DPRD menggunakan haknya mendukung pemberantas korupsi di Siantar dan mengundang Walikota agar menjelaskan tentang apa yang terjadi pemerintahan siantar saat ini," kata Jefri.
Baca juga: KPK Sita Rp 497,7 Juta dari OTT Bupati Muara Enim
Ketua DPRD Pematangsiantar Timbul Lingga yang menemui massa peserta aksi berjanji akan mengawasi dan berkordinasi dengan Pemko setelah melengkapi alat kelengkapan dewan.
"Kita sudah mendengar aspirasi dan akan terus mengawasi dan memanggil Walikota usai melengkapi alat kelengkapan dewan," tutur Timbul Lingga.
Setelah bertemu oleh Ketua DPRD, demonstran yang terdiri dari kaum ibu, pemuda dan lansia tersebut kemudian membubarkan diri. Mereka mengancam akan melakukan aksi kembali untuk mempertanyakan tindak lanjut atas tuntutannya. []