ICAC, KPK Hong Kong Berprestasi Hingga Difilmkan

Hong Kong dikenal sebagai negara percontohan untuk sistem pemberantasan korupsi. KPK milik Hongkong, ICAC, punya peran meraih predikat tersebut.
Salah satu sudut Hong Kong. (Foto: Pixabay/nextvoyage)

Jakarta - Hong Kong dikenal sebagai percontohan bagi negara lain untuk sistem pemberantasan korupsi. Namun, predikat tersebut tidak diraih dengan cara yang mudah. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) milik Hongkong, Independent Comission Against Corruption (ICAC), sangat berperan. Berikut sepak terjang ICAC yang melegenda perihal memberangus rasuah di ASIA.

Sejarah Pendirian ICAC

Setelah perang dunia ke-2 usai, Hong Kong menjelma menjadi kawasan ekonomi yang masif. Banyak perusahaan yang berinvestasi dan membuka kantor di Hong Kong. Meski berkembang pesat, namun Pemerintah Hong Kong saat itu bersikukuh menerapkan kebijakan nominal gaji yang relatif kecil bagi seluruh pegawai dan pejabat pemerintahan. 

Akibatnya para pejabat memanfaatkan kewenangan dan posisinya untuk mencari uang tambahan. Praktik suap-menyuap di Hong Kong atau disebut dengan istilah 'uang teh' tidak hanya terjadi dalam tingkatan pejabat tinggi, tetapi terdapat dalam layanan-layanan yang bersinggungan langsung dengan kebutuhan masyarakat, di antaranya perawat, pegawai kependudukan, dan sebagainya.

Pada saat itu, Hong Kong telah memiliki penegak hukum yang fokus mengurusi tindak pidana korupsi. Lembaga ini berada di bawah Kepolisian Hong Kong sebagai cabang penegak hukum. Namun, upaya pemberantasan hukum melalui kepolisian tidak berjalan secara efektif.

Baca juga:

Pemerintah kemudian memutuskan mendirikan lembaga antikorupsi independen yang tidak berada di bawah lembaga penegak hukum lain. Lembaga ini dikenal dengan nama Independent Comission Against Corruption (ICAC). Komisi ini didirikan pada 15 Februari 1974 dengan mencontoh sistem pemberantasan korupsi di Singapura yang menggunakan lembaga independen.

Pemerintah kemudian bekerja sama dengan pemerintah Inggris untuk melakukan perekrutan. Banyak polisi berpangkat sersan direkrut untuk bergabung dengan ICAC. Pemerintah Hong Kong juga membuat skema pertanggungjawaban lembaga antirasuah tersebut langsung kepada gubernur Hong Kong.

ICACSalah satu sudut Gedung ICAC Hong Kong. (Foto: Wikipedia/Chong Fat)

Pemberantasan Korupsi

Pendirian ICAC mendapat banyak dukungan dari publik Hong Kong. Namun, di masa awal kehadiran ICAC, banyak serangan datang dari kepolisian Hong Kong. Bahkan, serangan tersebut berujung pada terjangan polisi ke kantor ICAC.

Namun, ICAC malah semakin garang untuk melakukan penindakan praktik korupsi. Sepanjang tahun 1978, ICAC mengungkap praktik korupsi yang terjadi di lingkungan bea cukai negara mereka. Di tengah hal itu, persoalan baru muncul, proses hukum terhadap orang-orang yang ditetapkan sebagai tersangka terkesan tidak tegas. 

Kritik tajam kemudian dialamatkan sejumlah pihak kepada pemerintah Hong Kong, salah satunya anggota dewan kala itu yang dianggap tebang pilih dalam melakukan penindakan hukum, dan tidak berani memenjarakan pejabat tinggi.

Setelah gelombang protes dan kritik yang diutarakan banyak pihak, pemerintah mulai berbenah. Proses sejumlah kasus korupsi yang mandek, ditangani. Persepsi masyarakat mengenai Hong Kong yang awalnya sarat korupsi secara bertahap berganti positif.  

Selama tahun 70-an, setidaknya ada 7 dari 10 kasus korupsi yang melibatkan lembaga dan pejabat pemerintahan ditangani ICAC. Namun kini, di era milenium, hanya 3 dari 10 kasus korupsi yang ditangani ICAC melibatkan aparat pemerintahan.

ICAC membantu pemerintah membangun sistem pelayanan publik yang dapat mencegah praktik korupsi dan suap dengan melakukan kontrol ketat dan pelatihan. Upaya itu mendapat pengakuan dari banyak organisasi internasional, seperti Bank Dunia (World Bank), The Heritage Foundation, dan Transparency International. 

Bahkan, sepak terjang ICAC pernah diangkat ke layar lebar dengan film berjudul I Corrupt All Cops pada tahun 2009.

ICAC menjadi lembaga yang memegang fungsi vital di Hong Kong, tidak hanya mengungkap praktik korupsi, ICAC juga bertanggungjawab untuk memberi perlindungan terhadap saksi dan pendidikan antikorupsi.

Langkah-langkah untuk memberangus korupsi di Hong Kong yang tak jarang kerap bersinggungan dengan ancaman pembunuhan membuat pegawai dan penyidik ICAC dibekali senjata api berjenis pistol Glock 17, P226.

Anggaran ICAC

Demi melindungi negaranya dari rasuah pemerintah Hong Kong tak main-main menggelontorkan dana untuk operasional ICAC. Pada tahun 2018, ICAC mendapat suntikan anggaran sebesar 1,07 miliar dollar Hong Kong atau sekitar Rp 1,9 triliun. Angka ini berbeda jauh dengan dana operasional dari Pemerintah Indonesia ke KPK sebanyak Rp 834 miliar sepanjang tahun 2019.

Berita terkait
Resesi Ekonomi Hong Kong Dipicu Demo RUU Ekstradisi
Gelombang protes yang terjadi selama 5 bulan membuat beberapa sektor ekonomi Hong Kong terganggu.
Lima Peristiwa Paling Dramatis di KPK
Gedung KPK acap kali menjadi saksi bisu peristiwa penindakan kasus rasuah di Indonesia. Berikut lima peristiwa paling dramatis di markas KPK itu.
Cegah Tradisi Korupsi, Antropolog Tolak Revisi UU KPK
Sejumlah antropolog yang tergabung dalam Antropolog Untuk Indonesia menolak keras usulan revisi UU KPK.
0
Melihat Epiknya Momen Malam HUT DKI Jakarta Lewat Lensa Galaxy S22 Series 5G
Selain hadir ke kegiatan-kegiatan yang termasuk ke dalam agenda perayaan HUT DKI Jakarta, kamu juga bisa merayakannya dengan jalan-jalan.