Jakarta - Sebagai partai baru yang melabelkan diri partai anak muda, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) disorot keberpihakannya terhadap revisi UU KPK yang sedang bergulir di DPR.
Lewat Ketua DPP PSI Tsamara Amany, partai bentukan tahun 2014 itu memberikan sikap menolak usulan revisi UU KPK. Menurut Tsamara, sejumlah poin dalam usulan memicu penolakan partainya.
"Setelah membaca draf revisi, saya semakin yakin bahwa bisa melumpuhkan KPK. Berbahaya bagi kelangsungan demokrasi yang membutuhkan pemerintahan yang bersih," ujar dia lewat ketarangan tertulis yang diterima Tagar, Senin 9 September 2019.
Revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, kata dia, dapat menjadi awal mula meruntuhkan kekuatan KPK dalam memberantas korupsi hingga ke akarnya.
Sikap PSI ini tak lama muncul setelah perdebatan di media sosial tentang posisi partai pimpinan Grace Natalie itu terkait usulan revisi UU KPK. Netizen dari banyak kalangan bertanya langsung ke sejumlah petinggi PSI lewat Twitter.
Gedung KPK (Foto: Tagar/Nurul Yaqin)
Sekjen PSI Raja Juli Antoni salah satunya. Selaku petinggi berpredikat partai anak muda, Raja Juli ditanya kenapa partainya tak mengkritik revisi UU KPK. Alih-alih tak menjawab, dia sanksi apakah netizan yang bertanya memilih PSI saat Pemilu 2019.
"Ditanya pilih PSI atau gak jawabnya kok mbulet mas? Apa susah dijawab mas? Hehe," tanya Raja Juli lewat Twitternya, @AntoniRaja, kepada para netizen.
Baca juga: Cegah Tradisi Korupsi, Antropolog Tolak Revisi UU KPK
Komedian Ernest Prakasa yang ikut dalam perbincangan di Twitter, menyaut. Dia mewakilkan para netizen yang bertanya tentang sikap PSI terhadap revisi UU KPK, tetapi ditanya Raja Juli apakah memilih PSI di Pemilu 2019.
"Bung Antoni, pertanyaan Bung Billy sejak awal cukup clear. Kalo keberatan, saya wakili deh. Saya pilih PSI, dan saya mau menanyakan hal yang sama. Tolong dijawab," tanya Ernest, dalam akun Twitternya, @ernestprakasa.
Tangkapan layar Twitter. (Foto: Twitter @AntoniRaja/@ernestprakasa)
Begitupun dengan netizen bernama Dondi, "Saya, istri, anak pilih PSI. Jadi boleh ya tanya yg sama. Jadi gimana sikap @psi_id ttg RUU KPK yang baru?" tulis akun Twitter, @dondihananto.
Penelusuran Tagar sejak konvo perdebatan ini muncul di Twitter pada Minggu 8 September 2019, hingga saat ini Raja Juli belum menjawab pertanyaan para netizen.
Konvo perdebatan di Twitter juga diikuti Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia Yunarto Wijaya yang bertanya kepada akun resmi PSI. Yunarto menyertakan unggahan link berita tentang PSI setuju ada SP3 dan dewan pengawas dalam draf revisi UU KPK, sementara sebelumnya menolak keras wacana pin emas untuk wakil rakyat.
"Nolak pin emas tapi setuju ini @psi_id?" tanya Yunarto dalam akun Twitternya, @yunartowijaya.
Berbeda dari konvo, eks Koordinator Divisi Monitoring Hukum dan Peradilan Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerso Yuntho juga mempertanyakan sikap PSI sebelumnya.
Berawal ketika Tsamara berkicau tentang PSI persisten dengan isu yang sedang merebak saat ini soal pelemahan KPK. "Salah satu isu konsisten ada di Republik Indonesia: upaya pelemahan KPK," tulis Tsamara lewat akun Twitternya, @TsamaraDKI.
Lantas Emerso Yuntho menanggapi kicauan Tsamara dengan nada sindiran. "Tapi @psi_id dukung Revisi UU @KPK_RI gmn donk???" tulis Emerso Yuntho dalam Twitternya, @emerson_yuntho.
Baca juga:
- Apakah Jokowi Setuju UU KPK Direvisi?
- Meraba Niat DPR yang Merevisi UU KPK Secara Diam-diam
- SP3 dalam Revisi UU KPK Harus Dihapus
