Jakarta - Pemerintah Hong Kong resmi mencabut Rancangan Undang-Undang (RUU) RUU Ekstradisi. Dikutip dari Agence France-Presse, pemimpin Hong Kong, Carrie Lam mengumumkan pencabutan RUU tersebut pada Rabu, 4 September 2019.
"Pemerintah berjanji akan mencabut RUU Ekstradisi untuk menghilangkan kekhawatiran masyarakat," kata Carrie Lam melalui video konferensi pers.
Kami sedang memprioritaskan pemulihan ketertiban dan keselamatan masyarakat.
Lam juga mengimbau masyarakat Hong Kong menghentikan gelombang protes yang sudah berlangsung selama lima bulan lebih. Berdampak pada ekonomi Hong Kong yang terancam mengalami resesi.
"Kami sedang memprioritaskan pemulihan ketertiban dan keselamatan masyarakat. Saya juga menyerukan agar semua mengakhiri kekerasan karena ada supremasi hukum," ujarnya.
Perumusan RUU Ekstradisi yang diajukan pemerintah Hong Kong disebabkan kasus pembunuhan yang terjadi pada 8 Februari 2018 lalu. Awalnya, seorang pemuda bernama Chan Tong Kai membunuh pacarnya , Poon Hiu Wing di Taiwan.
Kasus tersebut tidak dapat diadili karena pembunuhan dilakukan di Taiwan. Akibatnya, pemerintah Hong Kong menggulirkan RUU Ekstradisi agar dapat membuat kebijakan ekstradisi dengan negara-negara lain, termasuk China.
Masyarakat Hong Kong memprotes kebijakan tersebut karena dapat menjadi jalan masuk China untuk menguasai Hong Kong.
Gelombang protes yang terjadi tidak hanya meminta pembatalan RUU tersebut, namun juga menuntut Carrie Lam mundur karena dituduh berkomplot dengan pemerintahan China.
Protes berkepanjangan ini menelan korban jiwa. Setidaknya 4 orang tewas dalam protes yang sudah berlangsung sejak 31 Maret 2019 lalu.
Dampak Protes Terhadap Ekonomi Hong Kong
Gelombang protes yang terjadi selama lima bulan membuat beberapa sektor ekonomi Hong Kong terganggu. Dikutip dari The Conversation, aksi demonstrasi sempat membuat Bandara Internasional Hong Kong lumpuh selama 2 hari. Kerugian dari aksi penutupan bandara tersebut ditaksir mencapai 76 juta dolar Amerika Serikat (AS) atau sekitar Rp 1 triliun.
Padahal kegiatan ekonomi di Bandara Hong Kong saja menyumbang 5% dari pendapatan Produk Domestik Bruto (PDB) mereka. Bandara yang sempat lumpuh tersebut diperkirakan akan mempengaruhi perekonomian Hong Kong sepanjang 2019.
Demonstrasi yang berkepanjangan di Hong Kong juga menyebabkan aktivitas pariwisata di negara bekas koloni Inggris itu turun drastis. Industri pariwisata yang tersendat selama demo berlangsung, khususnya wisatawan asal China. Setidaknya terjadi penurunan sekitar 4.8% wisatawan ke Hong Kong selama protes berlangsung.
Bahkan pertumbuhan ekonomi Hong Kong menyusut sekitar 0,4% selama protes tersebut berlangsung. []
