Jakarta - Ketua DPP Partai NasDem Irma Suryani Chaniago menanggapi pernyataan Sekretaris Umum Front Pembela Islam (FPI) Munarman yang menilai pemerintah Indonesia telah menggadaikan kedaulatan negara menyoal polemik klaim kepemilikan perairan Natuna oleh China.
Irma NasDem: Kita memang harus keras pada bentuk pelanggaran apa pun yang dilakukan negara mana pun terhadap kedaulatan RI, China tidak boleh main-main.
Menurutnya, sikap hati-hati pemerintah amat diperlukan, berbeda lagi dengan penggadaian kedaulatan. Irma menilai apa yang dilakukan oleh pemerintah saat ini merupakan bagian dari sikap waspada.
"Sikap berhati-hati tidak sama dengan menggadaikan kedaulatan negara. Tetapi terlalu berhati-hati juga berdampak buruk jika kemudian dinilai sebagai takut," kata dia kepada Tagar, Senin, 6 Januari 2020.
Baca juga: Kapal China Curi Ikan di Laut Natuna Tak Bersahabat
Di sisi lain, lanjutnya, pemerintah semestinya dapat bersikap tegas terhadap negara mana pun yang mencoba mengganggu kedaulatan negeri, termasuk China yang mengklaim Perairan Natuna sebagai wilayah milik Negeri Tirai Bambu itu.
"Kita memang harus keras pada bentuk pelanggaran apa pun yang dilakukan negara mana pun terhadap kedaulatan RI, China tidak boleh main-main dan bikin aturan sendiri soal batas laut yang telah ditetapkan dan berlaku internasional," ujar anggota DPR RI periode 2014-2019 itu.
Baginya, Indonesia sangat terbuka untuk bersahabat dengan negara mana pun di dunia asal saling menghargai. Namun, jika ikatan yang baik itu lantas dilecehkan, maka harga diri jelas harus dijaga.
"Kita bersahabat dengan negara mana pun yang cinta damai. Tetapi kedaulatan negara adalah harga diri bangsa yang harus dijaga," tuturnya.
Politikus asal Lampung itu menilai langkah komunikasi bilateral yang diambil oleh Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno L. Marsudi saat ini sudah tepat. Seperti mengirimkan nota keberatan dan pengusiran kapal nelayan Tiongkok oleh TNI.
Ketua DPP Partai NasDem Irma Suryani Chaniago. (Foto: Irma Suryani)."Komunikasi bilateral yang dilakukan Menlu sudah sangat tepat, tegas dan cerdas. Tetapi tidak berarti kita ingin dan harus berperang untuk bisa menegakkan hak kedaulatan kita. Langkah pertama TNI dengan mengusir kapal China harus diapresiasi, begitu juga dengan nota protes Kemenlu yang tegas," ujarnya.
Namun, kata dia, jika China masih tetap melanggar dan tidak mengindahkan aturan internasional, maka Indonesia harus melakukan upaya-upaya untuk mempertahankan kedaulatan. Apa pun konsekuensinya harus diambil, meskipun harus bertarung mengangkat senjata.
"Nah setelah semua itu dilakukan jika China masih terus melanggar, tentu ada step-step atau langkah yang akan pemerintah tempuh. Kalau perang dibutuhkan untuk mempertahankan kedaulatan bangsa dan negara kenapa tidak? Namun sekali lagi kan ada prosedur dan langkah-langkah persuasif terlebih dahulu," tuturnya.
Baca juga: FPI Meragukan Nasionalisme Luhut, Mahfud MD, Prabowo
Front Pembela Islam (FPI). (Foto: Taraf.id)
Sebelumnya, Sekretaris Umum FPI meragukan bentuk nasionalisme Menteri Koordinator (Menko) Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, dan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto.
Kritik ini Munarmawan lontarkan terkait dengan sikap tiga Menteri Kabinet Indonesia Maju itu yang dianggapnya cenderung melunak terhadap polemik klaim kepemilikan perairan Natuna oleh China.
FPI: Mantera investasi mampu membuat orang itu luntur nasionalismenya.
"Rakyat Indonesia bertanya, apakah sikap pejabat tinggi Indonesia tersebut cinta NKRI? Apakah sudah sesuai UUD 45 dan Pancasila," kata dia dalam keterangan tertulis yang diterima Tagar, Sabtu pagi, 4 Januari 2020.
Dia menilai lembeknya sikap Luhut, Mahfud MD dan Prabowo, seolah telah menggadaikan kedaulatan Tanah Air ke Negeri Tirai Bambu yang sudah melanggar batas wilayah di Laut Natuna, setelah kapal coast guard China masuk tanpa izin ke wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia.
Munarman melanjutkan, sikap itu di matanya tidak segarang tatkala pemerintah menyinggung persoalan radikalisme yang menyudutkan umat Islam di dalam negeri.
"Kok kedaulatan negara digadaikan ke China? Kok tidak seganas ucapan dan tindakan ketika yang dihadapi rakyat sendiri dan umat Islam," ujarnya.
Dia mempertanyakan apakah dalam konteks ini para menteri tersebut sudah jadi agen Republik Rakyat China (RRC).
"Apa karena visi bos besar harus bersikap ramah pada RRC. Rakyat bertanya ini. Semua kena kena 'sihir' komunis China. Mantera investasi mampu membuat orang itu luntur nasionalismenya," kata Sekretaris Umum FPI Munarman. []
