Banda Aceh – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Dahlan Jamaluddin mengajak semua pihak, terutama legislatif dan eksekutif untuk mencari solusi bagaimana caranya agar dana otonomi khusus (Otsus) untuk provinsi Aceh diperpanjang.
“DPR Aceh bersama dengan pemerintah Aceh dan seluruh komponen masyarakat Aceh harus terus mencari solusi terhadap keberlanjutan dana otonomi khusus Aceh,” kata Dahlan usai dilantik menjadi Ketua DPR Aceh di Gedung DPR setempat, Jumat 15 November 2019 sore.
Politikus Partai Aceh itu menjelaskan, Otsus Aceh hanya berlaku selama 20 tahun dan tepat pada tahun keenam belas yaitu tahun 2023 besarannya menjadi satu persen dari plafon dana alokasi umum nasional.
Selama ini, kata Dahlan, kontribusi dana otonomi khusus sangat besar dalam struktur anggaran belanja pembangunan Aceh. Menurutnya, ke depan pemerintah harus terus meningkatkan dan memaksimalkan pendapatan asli Aceh, seperti dalam mewujudkan tata kelola migas yang berpihak pada Tanah Rencong.
Di sisi lain, Dahlan menambahkan, pemerintah Aceh juga harus memberi perhatian terhadap berbagai program proyek strategis nasional, seperti Tol Trans Sumatera, Kereta Api Trans Sumatera, Waduk Keureuto, Waduk Tiro, Waduk Rukoh dan Lhok Guci, juga keberadaan KEK Arun, KIA Ladong.
“Apabila ini dapat kita wujudkan bersama, maka akan banyak tenaga kerja yang terserap dan angka pengangguran serta kemiskinan tentunya juga akan berkurang,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Dahlan juga menyinggung soal Anggaran Pendapatan Belanda Aceh (APBA). Menurutnya, anggaran itu harus digunakan dengan tepat, efektif dan efisien dan memberi manfaat bagi rakyat Aceh dalam meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi angka kemiskinan serta pengangguran di Bumi Serambi Mekkah.
“Aceh harus terus berpacu mengejar ketertinggalan, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak maju dan sejahtera, tentu semua ini akan terwujud dengan kekompakan dan kerjasama yang baik antara DPR Aceh dengan pemerintah Aceh dan seluruh elemen masyarakat,” kata Dahlan.
DPRA Aceh terus mencari solusi terhadap keberlanjutan dana otonomi khusus Aceh.
Dia juga mengatakan, dalam perdamaian Aceh yang telah memasuki 14 tahun, DPRA tetap berkomitmen mendorong proses reintegrasi, meskipun pendanaannya yang masih relatif kecil.
“Termasuk di dalam komitmen ini adalah pemberian kemudahan ekonomi bagi mantan kombatan GAM, yang juga meliputi pengalokasian tanah pertanian dan dana yang memadai, ini juga berlaku terhadap mantan tahanan politik dan masyarakat yang terkena dampak konflik,” ujarnya.
Untuk diketahui, pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) periode 2019-2024 resmi dikukuhkan. Pengukuhan ditandai dengan pengambilan sumpah yang berlangsung di gedung DPR setempat, Kamis 15 November 2019 sore.
Mereka yang dilantik adalah Ketua Dahlan Jamaluddin dari Partai Aceh, Wakil Ketua I Dalimi dari Partai Demokrat, Wakil Ketua II Hendra Budian dari Partai Golkar dan Wakil Ketua III Safaruddin dari Partai Gerindra.
Pelantikan turut dihadiri Wali Nanggroe, Malek Mahmud Al-Haytar, Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Aceh, Nova Iriansyah dan sejumlah unsur Forkopimda lainnya.
Dalam kesempatan itu, Nova Iriansyah menyebutkan, saat ini Aceh dihadapkan dengan sejumlah tantangan di sektor ekonomi dan pendidikan. Karena itu, DPRA bersama eksekutif harus fokus pada dua hal tersebut.
Secara lebih spefisik, kata Nova, maka memerlukan perhatian kepada isu dalam bidang pengentasan kemiskinan dan juga dalam peningkatan kualitas guru.
“Kita juga tertantang untuk mengoptimalkan sumber daya alam yang ada, khususnya di sektor pertanian, jasa, dan perdagangan,” ujar Nova.
Ia menjelaskan, penanaman modal asing dan modal dalam negeri serta pembangunan di sektor pariwisata, merupakan hal-hal yang perlu mendapat perhatian penuh di tahun-tahun mendatang.
“Keberlangsungan pembangunan adalah juga merupakan satu isu penting, pembangunan tidak boleh diarahkan semata untuk jangka pendek dan menengah, melainkan juga untuk jangka panjang, untuk generasi-generasi setelah kita,” katanya. []
Baca juga:
- Anggota Dewan di Aceh Garuk Jalan Aspal Viral
- Dewi Fortuna Berawal dari Sambal Sunti Aceh
- Anggaran APBA Rp2,8 M untuk Kadin Aceh Dapat Sorotan
