UNTUK INDONESIA
Demokrat: Ada 40 Perusahaan Main di Dalam Jiwasraya
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Demokrat Hinca Pandjaitan sebut ada pemain besar yang memiliki 40 perusahaan bermain-main di Jiwasraya.
Hinca Panjaitan ketika melakukan kunjungan kerja di Mapolda Sumatera Utara, Rabu 4 Desember 2019. (Foto: Tagar/Reza Pahlevi)

Jakarta - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrat Hinca Pandjaitan mengaku saat ini sedang bermain senyap untuk membongkar skandal asuransi Jiwasraya. 

Dia menyebut ada satu pemain besar yang memiliki lebih dari 40 perusahaan yang bermain dalam Jiwasraya.

Namun, Hinca belum bersedia membocorkan sosok tersebut. Pasalnya, saat ini proses mengungkap kejahatan besar ini sedang diusut Kejaksaan Agung (Kejagung) Republik Indonesia.

Saya optimis ini bisa selesai. Lebih bagus silent tapi hasilnya gubrak daripada ngomong Demokrat setuju apa tidak Panja.

"Tunggu saja, bahkan ada ditemukan di situ, istilahnya satu rumah digeledah. Di dalam itu ada lebih dari 40 perusahaan dia yang dimain-mainkan. Memang penjahat besar ini. Nah karena itu substansinya yang harus kita lakukan ini," katanya kepada Tagar, di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin 27 Januari 2020.

Baca juga: Hinca Pandjaitan: Skandal Jiwasraya Akan Kami Bedah

Hinca menegaskan untuk saat ini Demokrat sedang bermain tenang untuk membongkar kasus yang menggerogoti uang nasabah sebanyak Rp 13,7 triliun itu.

"Saya optimis ini bisa selesai. Lebih bagus silent tapi hasilnya gubrak daripada ngomong Demokrat setuju apa tidak Panja. Lama-lama persoalan bisa hilang. Makanya, ini silent tapi substansi," ujarnya.

Mempunyai keseriusan untuk mengungkap dalang korupsi Jiwasraya, anggota Komisi III DPR RI ini mengatakan, yang mereka lakukan saat ini adalah dengan melakukan operasi senyap.

"Saking seriusnya kami tertutup. Kemarin kami sudah rapat dan susun jadwal untuk panggil satu per satu (yang terkait Jiwasraya). Saya kira ini akan lebih cepat dari yang kalian duga pembongkaran ini," kata dia.

Selanjutnya, dalam rapat tertutup berikutnya, Komisi III DPR akan segera memanggil Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). 

Sebab, PPATK dapat mengetahui transaksi yang berputar di Jiwasraya.

"Kenapa PPATK? Karena semuanya pakai transaksi. Jadi kalau istilah Kejaksaan Agung menyebut lebih dari 55 ribu transaksi, 1 transaksi itu bisa 3 sampai 10 lembar, berapa lembar kertas yang harus mereka periksa," ucap Hinca.

"Oke PPATK. Kalau dibilang coba cek dulu dia (pemain) itu langsung kelihatan. Kemana, siapa dan kapan," sambungnya.

Proses yang dilakukan Komisi III untuk mengusut skandal Jiwasraya saat ini masih tertutup. Hinca mendorong agar Kejagung serius menggunakan tugas pokok dan fungsinya sebagai penegak hukum.

Selain itu, pria kelahiran Asahan Sumatera Utara ini mengatakan bahwa Panitia Kerja belum cukup untuk menuntaskan masalah besar ini. Hinca menginginkan bisa dibentuk Panitia Khusus (Pansus).

Baca juga: Reaksi Sri Mulyani Disebut SBY di Kasus Jiwasraya

"Tapi saat ini prosesnya masih tertutup, biarkan penegakan hukum yang berjalan. Saya mengatakan Panja belum cukup untuk membongkar kasus yang besar ini, Pansus diperlukan supaya besar penanganannya," ujar dia.

Dia mengatakan jika ada Panja dan Pansus, maka keduanya dapat bekerja optimal untuk mengupas tuntas kasus Jiwasraya.

"Jadi begini, semua alat-alat kelengkapan milik DPR maupun alat kelengkapan di komisi-komisi, tanpa pandang bulu tidak usah di-delegasikan, tapi bisa bekerja optimal semuanya. Bisa berparalel, saling mengisi. Bukan masalah pilih ini atau ini, kalau bisa gunakan semuanya," kata dia.

Selanjutnya, mereka juga sepakat untuk tidak segera membuka proses penanganan kasus Jiwasraya itu ke publik.

"Kalau mau memancing, pancing kecil atau pancing besar lempar saja. Karena undang-undang (UU) telah menyediakan sarana itu, tinggal dipakai atau tidak. Tapi kami sepakat, karena ini masih proses tidak boleh dibuka untuk umum. Karena ini merupakan strategi," ucap Sekjen Partai Demokrat. []

Berita terkait
Target Sasaran Jiwasraya Lebih Tinggi dari Menteri
Peneliti FITRA Uchok Khadafi tak sependapat dengan SBY dan menilai sasaran yang dibidik dalam kasus Asuransi Jiwasraya lebih tinggi dari menteri.
Kasus Jiwasraya, SBY: Kenapa Saya Dipersalahkan?
Susilo Bambang Yudhoyono mengaku merasa tak terusik ketika Presiden Jokowi menyatakan permasalahan Jiwasraya sudah terjadi sejak 10 tahun lalu.
Ogah Rugi, PKS Gabung dalam Panja Jiwasraya
Fraksi PKS DPR memutuskan bergabung dan mengirimkan nama dalam Panja Jiwasraya Komisi VI DPR, setelah gagal membentuk pansus.
0
RSUD Salewangan Maros Siapkan Ruang Isolasi Corona
Meski tidak masuk dalam rumah sakit rujukan penanganan virus corona, RSUD Maros tetap mempersiapkan ruangan isolasi untuk pasien corona.