Kasus Jiwasraya, SBY: Kenapa Saya Dipersalahkan?

Susilo Bambang Yudhoyono mengaku merasa tak terusik ketika Presiden Jokowi menyatakan permasalahan Jiwasraya sudah terjadi sejak 10 tahun lalu.
Presiden Jokowi bertemu SBY di Istana Merdeka, Kamis, 10 Oktober 2019. (Foto: Facebook/Presiden Joko Widodo)

Jakarta - Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengaku merasa tak terusik ketika Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan permasalahan Asuransi Jiwasraya sudah terjadi sejak 10 tahun lalu. Menurutnya, untuk rugi dalam dunia bisnis sudah biasa terjadi. "Kalau mengetahui kondisi keuangannya tak sehat, korporat tentu segera melakukan langkah-langkah perbaikan," ucapnya dalam keterangan tertulis yan diterima Tagar di Jakarta, Senin, 27 Januari 2020.

Bahkan ketika beberapa saat kemudian, Kementerian BUMN secara eksplisit mengatakan bahwa masalah Jiwasraya bermula di tahun 2006, SBY juga tidak merasa terganggu. "Apalagi, di tahun 2006 dulu saya tak pernah dilapori bahwa terjadi krisis keuangan yang serius di Jiwasraya," jelasnya.

Kalau memang tak satu pun di negeri ini yang merasa bersalah dan tidak ada yang mau bertanggungjawab, ya salahkan saja masa lampau.

SBY mempertanyakan pembangunan opini dan makin kencang bahwa kasus Jiwasraya terjadi karena kesalahan pemerintahan SBY. "Kenapa isu dibelokkan? Kenapa dengan cepat dan mudah menyalahkan pemerintahan saya lagi?"

Padahal menurutnya, krisis keuangan Jiwasraya terjadi tiga tahun terakhir. "Karenanya di hadapan staf dan beberapa tamu saya di rumah yang merasa tidak terima jika lagi-lagi saya yang disalahkan, saya sampaikan komentar ringan saya. Intinya, kalau memang tak satu pun di negeri ini yang merasa bersalah dan tak ada , yang mau bertanggung jawab, ya salahkan saja masa lampau," ucap Ketua Umum Partai Demokrat itu.

Panja JiwasrayaWakil Ketua Komisi VI DPR Aria Bima (tengah) bersama Anggota Komisi VI Hendrik Lewerissa (kiri) dan Andre Rosiade (kanan) berbincang sebelum rapat Panja terkait Asuransi Jiwasraya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis, 23 Januari 2020. (Foto: Antara/Galih Pradipta)

SBY menambahkan saat ini, krisis keuangan Jiwasraya telah menjadi pembicaraan dan perhatian rakyat Indonesia. Kegaduhan politik terjadi. Termasuk di kalangan parlemen, wakil rakyat. Rumor dan desas desus mulai berkembang. Menyasar ke sana ke mari. Fakta dan opini bercampur aduk. Terkadang tak mudah membedakan mana berita yang benar, dan mana yang “hoax” dan fitnah.

"Seperti biasanya, saya tak mau ikut-ikutan berkata sembarangan. Main tuduh dan memvonis seseorang atau pihak-pihak tertentu sebagai bersalah bukanlah karakter saya. Disamping itu, saya juga percaya bahwa pada saatnya kebenaran dan keadilan akan datang. Datangnya mungkin lambat, tapi pasti," kata SBY.

Dalam kesempatan ini SBY juga menyinggung soal tarik ulur antara pembentukan Panja Jiwasraya atau Pansus Jiwasraya. Menurutnya, di kalangan DPR RI mulai dibicarakan desakan untuk membentuk Pansus. Tujuannya agar kasus besar Jiwasraya bisa diselidiki dan diselesaikan secara tuntas. Bahkan, menurut sejumlah anggota DPR RI dari Partai Demokrat, yang menggebu-gebu untuk membentuk Pansus juga dari kalangan partai-partai koalisi. "Tentu ini menarik. Meskipun belakangan kita ketahui bahwa koalisi pendukung pemerintah lebih memilih Panja. Bukan Pansus," katanya.

Sikap saya adalah tak baik dan salah kalau belum-belum sudah main target-targetan.

SBY mengaku terperanjat dan geleng-geleng kepala dengan alasan yang dikemukakan pihak yang menginginkan pembentukan Pansus. "Alasannya untuk menjatuhkan sejumlah tokoh. Ada yang "dibidik dan harus jatuh" dalam kasus Jiwasraya ini. Menteri BUMN yang lama, Rini Sumarno harus kena. Menteri yang sekarang Erick Thohir harus diganti. Menteri Keuangan Sri Mulyani harus bertanggung jawab. Presiden Jokowi juga harus dikaitkan."

"Mendengar berita seperti ini, meskipun belum tentu benar dan akurat, saya harus punya sikap. Sikap saya adalah tak baik dan salah kalau belum apa-apa sudah main “target-targetan,” kata SBY lagi.

SBY menegaskan, melarang para kader Demokrat yang menjadi anggota DPR untuk ikut-ikutan berpikir yang tidak benar itu. Punya niat dan motif seperti itu. Itu salah besar. Nama-nama yang sering disebut di arena publik, dan seolah pasti terlibat dan bersalah, belum tentu bersalah. Termasuk tiga nama tadi.

Erick ThohirMenteri BUMN Erick Thohir. (Foto: Antara/Aji Cakti)

"Secara pribadi saya mengenal Ibu Sri Mulyani, Ibu Rini dan Pak Erick sebagai sosok yang kompeten dan mau bekerja keras. Kalau tingkat presiden, sangat mungkin Pak Jokowi juga tidak mengetahui jika ada penyimpangan besar di tubuh Jiwasraya itu. Prinsipnya, jangan memvonis siapapun sebagai bersalah, sebelum secara hukum memang terbukti bersalah," ungkap SBY.

 Sebelumnya Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memutuskan bergabung dalam panitia kerja (Panja) Jiwasraya Komisi VI DPR. Sebab, tak ada tanda-tanda usulan PKS untuk membentuk Pansus Jiwasraya  dapat terwujud. "Dalam demokrasi kan memang suara terbanyak yang menang. Kalau usul pembentukan Pansus nya kalah, terus yang menang dibentuk Panja," ucap Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini melalui pesan singkat, di Jakarta, Jumat, 24 Januari 2020.

Akhirnya, kata Jazuli, PKS mengalah dan mengirim nama di Pansus Jiwasraya Komisi VI DPR. Menurut dia partainya akan rugi jika bersikukuh membentuk panitia khusus (Pansus) dan menolak Panja. "PKS rugi dong, enggak bisa menyampaikan aspirasi rakyat, enggak bisa menyampaikan evaluasi kritik dan masukan terhadap persoalan yang terkait itu," ujarnya.[]

Baca Juga:

Berita terkait
Korupsi Jiwasraya, Bikin Produk Asuransi Sulsel Loyo
Ketua AAJI Sulsel Andy Anwar mengatakan kasus dugaan tindak pidana korupsi Jiwasraya memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap produk asuransi.
Tunggu Hasil Penelusuran Jiwasraya dan Asabri
KSP Moeldoko menyerahkan sepenuhnya penanganan kasus Jiwasraya kepada hukum, jika ada penyalahgunaan pelaku harus dihukum
Dituding Korupsi Jiwasraya, Moeldoko: Halusinasi
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko membantah tudingan Politikus Partai Demokrat Benny K. Harman bahwa KSP berkaitan dengan korupsi Jiwasraya.
0
Video Jokowi 'Menghadap' Megawati Sangat Tidak Elok Dipertontonkan
Tontonan video Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang sedang bertemu dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, sangat tidak elok.