Target Sasaran Jiwasraya Lebih Tinggi dari Menteri

Peneliti FITRA Uchok Khadafi tak sependapat dengan SBY dan menilai sasaran yang dibidik dalam kasus Asuransi Jiwasraya lebih tinggi dari menteri.
Salah satu produk PT Asuransi Jiwasraya di laman website Jiwasraya. (Foto: Tagar/Nuranisa Hamdan)

Jakarta - Peneliti Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Uchok Sky Khadafi tak sepandapat dengan pernyataan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono yang menyebutkan nama-nama menteri menjadi target sasaran dalam kasus PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Menurutnya, sasaran yang dibidik dalam kasus Jiwasraya lebih tinggi ketimbang nama-nama menteri yang disebutkan Ketua Umum Partai Demokrat itu. 

Sebelumnya dalam akun Facebook, SBY menduga ada pihak yang dibidik dan hendak dijatuhkan melalui kasus Jiwasraya. Adapun nama menteri yang dimaksud Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir.

Menurut Ucok, dua menteri yang namanya disebutkan oleh SBY itu memang bertanggungjawab lantaran punya kewenangan terhadap Jiwasraya. "Apa yang dikatakan SBY itu hanya mimpi. Sebab, bentuknya di lapangan itu Panja (Panitia Kerja) . Tapi kalau bentuknya itu Pansus (Panitia Khusus), apa yang dikatakan SBY itu bisa kena," ucapnya kepada Tagar, Selasa, 28 Januari 2020.

Uchok justru menilai, sasaran dalam kasus Jiwasraya ini lebih tinggi ketimbang dua nama itu. "Jadi ya mereka harus kena dulu. Sasarannya itu lebih tinggi lagi sebetulnya," katanya.

Jokowi SBYPresiden Jokowi bertemu SBY di Istana Merdeka, Kamis, 10 Oktober 2019. (Foto: Facebook/Presiden Joko Widodo)

Sebelumnya, SBY mengaku mendapatkan informasi tentang kasus Jiwasraya. Hal itu ia tuangkan dalam tulisan panjang berjudul "Penyelesaian Kasus Jiwasraya Akan Selamatkan Negara dari Krisis yang Lebih Besar," yang diunggah di Facebooknya, Senin, 27 Januari, 2020.

Sikap saya adalah tak baik dan salah kalau belum apa-apa sudah main "target-targetan".

SBY mengaku terperanjat dan geleng-geleng kepala dengan alasan yang dikemukakan pihak yang menginginkan pembentukan Pansus. "Alasannya untuk menjatuhkan sejumlah tokoh. Ada yang "dibidik dan harus jatuh" dalam kasus Jiwasraya ini. Menteri BUMN yang lama, Rini Sumarno harus kena. Menteri yang sekarang Erick Thohir harus diganti. Menteri Keuangan Sri Mulyani harus bertanggung jawab. Presiden Jokowi juga harus dikaitkan."

"Mendengar berita seperti ini, meskipun belum tentu benar dan akurat, saya harus punya sikap. Sikap saya adalah tak baik dan salah kalau belum apa-apa sudah main “target-targetan,” kata SBY lagi.

SBY menegaskan, melarang para kader Demokrat yang menjadi anggota DPR untuk ikut-ikutan berpikir yang tidak benar itu. Punya niat dan motif seperti itu. Itu salah besar. Nama-nama yang sering disebut di arena publik, dan seolah pasti terlibat dan bersalah, belum tentu bersalah. Termasuk tiga nama tadi.

Seperti diketahui, Komisi XI DPR sepakat membentuk Panja terkait pengawasan kinerja industri jasa keuangan. Panja ini dibuat untuk menyelesaikan persoalan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Tbk., Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912, PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Persero) atau Asabri, PT Taspen (Persero), dan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk.[] 

Baca Juga:

Berita terkait
Reaksi Sri Mulyani Disebut SBY di Kasus Jiwasraya
Menkeu Sri Mulyani disebut dalam sikap Presiden ke-6 Indonesia SBY terhadap dugaan korupsi di Jiwasraya. Apa reaksinya?
Sengkarut Jiwasraya, Taspen Malah Untung Rp 388 M
Berbeda dengan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) yang berpotensi merugikan negara hingga Rp 13,7 triliun 2019, PT Taspen berhasil untung.
Kasus Jiwasraya, SBY: Kenapa Saya Dipersalahkan?
Susilo Bambang Yudhoyono mengaku merasa tak terusik ketika Presiden Jokowi menyatakan permasalahan Jiwasraya sudah terjadi sejak 10 tahun lalu.
0
Vonis Bebas WN Malaysia Majikan Adelina Lisao Lukai Keadilan
Kemenlu katakan putusan Mahkamah Persekutuan Malaysia bebaskan terdakwa Ambika, majikan Adelina Lisao, mengecewakan dan lukai rasa keadilan