Pemerintah Kota Makassar
Berita Undang-Undang Terdepan

Deretan berita undang-undang atau perundang-undangan (UU) adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan persetujuan bersama presiden. Undang-undang memiliki kedudukan sebagai aturan main bagi rakyat untuk konsolidasi posisi politik dan hukum, untuk mengatur kehidupan bersama dalam rangka mewujudkan tujuan dalam bentuk negara. Undang-undang dapat pula dikatakan sebagai kumpulan-kumpulan prinsip yang mengatur kekuasaan pemerintah, hak rakyat, dan hubungan di antara keduanya. Tahapan pembuatan undang-undang yaitu persiapan, pembahasan, dan pengesahan.

Mahfud MD Kasih Contoh Kasus yang Menjadi Sebab UU ITE Dibuat
Mahfud MD memberi contoh kasus kenapa dulu dibuat UU ITE, contoh yaitu pada masa kini ada yang memviralkan video kasus Rizieq Shihab 6 tahun silam.
Mahfud MD: Menyelamatkan Rakyat Boleh Langgar Konstitusi
Menkopolhukam Mahfud MD mengatakan, jika sebuah aturan menghambat upaya penyelamatan rakyat, maka boleh dilanggar.
Isi Surat Edaran Kapolri Terkait Penanganan Kasus UU ITE
Surat Edaran itu bernomor: SE/2/11/2021 ditandatangani langsung oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo pada Jumat, 19 Februari 2021.
Pemerintah Tidak Berniat Revisi UU Pemilu dan UU Pilkada
Mensesneg Pratikno mengatakan Pemerintah tidak menginginkan revisi dua undang-undang tersebut.
JRCP Jadi Rujuksan Pembahasan UU Penanggulan Bencana
Ridwan Kamil mengatakan Jabar Resilience Culture Province (JRCP) dinilai bisa menjadi acuan provinsi lain dalam penanggulangan bencana.
Kemendagri: Pilkada Dilaksanakan 2024, Sesuai UU Pilkada
Terkait usulan revisi UU Pemilu, Kemendagri menegaskan bahwa Pilkada serentak tetap dilaksanakan pada 2024.
Akankah Pilkada 2022 Digabung ke Pemilu Serentak 2024?
Akankah pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2022 dan 2023 digabung menjadi serentak dengan pemilihan presiden dan wakil presiden 2024?
Kemnaker Libatkan Akademisi Susun RPP UU Cipta Kerja
Kemnaker menggelar Focus Group Discussion tentang Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan dan Rancangan Peraturan Pelaksanaannya.
Cipta Kerja Beri Kepastian & Penegakan Hukum Perizinan Usaha
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, UU Cipta Kerja adalah upaya pemerintah memberikan kepastian hukum dan kemudahan izin berusaha.
Parlemen Spanyol Loloskan Rancangan Undang-undang Euthanasia
Jika euthanasia diizinkan di Spanyol, Spanyol jadi negara Eropa keempat di Eropa yang izinkan euthanasia setelah Luksemburg, Belanda, dan Belgia
Pemerintah Turun ke Daerah Sosialisasikan UU Cipta Kerja
Pemerintah tengah menyusun aturan pelaksanaan berupa RPP dan RPerpres untuk menindaklanjuti pengesahan Undang-Undang tentang Cipta Kerja.
Komisi IX DPR Imbau Masyarakat Tenang, RUU Minol Masih Wacana
DPR imbau masyarakat tenang, bahwa RUU minuman beralkohol yang ramai diperbindangkan masih berupa wacana.
Tanggapi RUU Minol, Pakar: Kenapa Tak Tutup Sekalian Pabriknya
Pakar hukum menilai jika DPR ingin melarang peredaran minuman beralkohol lebih baik menutup sekalian pabrik produksi.
YLBHI Sebut DPR Hanya Perlu Mengatur Sasaran Minuman Alkohol
YLBHI menilai DPR tak perlu membuat Rancangan Undang-undang Larangan Minuman Beralkohol (RUU Minol).
Kemnaker Rilis Portal Resmi RPP UU Cipta Kerja, Cek Linknya
Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan telah merilis turunan atau rancangan peraturan pelaksana (RPP) UU Cipta Kerja.
RUU Minuman Beralkohol: Diusulkan PPP, Ditolak Golkar
Fraksi Partai Golkar belum bisa menerima usulan Rancangan Undang-undang (RUU) Larangan Minuman Beralkohol (Minol) dengan berbagai pertimbangan.
Partai Golkar: RUU Larangan Minuman Beralkohol Potensi PHK
Partai Golkar belum bisa menerima RUU Larangan Minuman Beralkohol, menurut mereka RUU ini bisa berpotensi PHK massal yang dapat merugikan rakyat.
Jenis-jenis Minuman Beralkohol yang Dilarang Pemerintah
Jenis-jenis minuman alkohol yang dilarang oleh pemerintah. RUU ini diusulkan oleh tiga fraksi, yaitu PPP, PKS, Gerindra.
Alasan PPP Desak Lagi RUU Larangan Minuman Beralkohol
Sedikitnya 18 anggota DPR dari Fraksi PPP kembali mengusulkan RUU Larangan Minuman Beralkohol yang sempat tenggelam beberapa tahun lalu.
Peminum Dibui 2 Tahun atau Denda Rp 50 Juta di RUU Alkohol
Dalam RUU Larangan Minuman Alkohol para peminum alkohol dapat dipidana penjara maksimal dua tahun atau denda maksimal Rp50 juta.
RUU Larangan Minuman Beralkohol Dinilai Tidak Perlu Dibahas
Erasmus Napitupulu mengatakan Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Minuman Beralkohol tidak perlu dibahas lagi.
Load more ...