UNTUK INDONESIA
Berita Undang-Undang Terdepan

Deretan berita undang-undang atau perundang-undangan (UU) adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan persetujuan bersama presiden. Undang-undang memiliki kedudukan sebagai aturan main bagi rakyat untuk konsolidasi posisi politik dan hukum, untuk mengatur kehidupan bersama dalam rangka mewujudkan tujuan dalam bentuk negara. Undang-undang dapat pula dikatakan sebagai kumpulan-kumpulan prinsip yang mengatur kekuasaan pemerintah, hak rakyat, dan hubungan di antara keduanya. Tahapan pembuatan undang-undang yaitu persiapan, pembahasan, dan pengesahan.

Ferdinand Hutahaean Kritik Fadli Zon
Mantan politisi Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean mengkritik anggota DPR RI Fadli Zon.
Kemnaker-BP2MI Bahas Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
Kemenaker bersama BP2MI membahas implementasi Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
Kementerian ATR/BPN Susun RPP Peraturan Pelaksanaan UUCK
Kementerian ATR/BPN segera menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) terkait Undang-uncang Cipta Kerja (UUCK).
Demo Anarkis, 9 Mahasiswa di Tangerang Jadi Tersangka
Polresta Tangerang menetapkan sembilan orang tersangka terkait aksi unjuk rasa yang berujung perbuatan anarkis.
Kemen ATR/BPN: Bank Tanah Dukung Kesejahteraan Masyarakat
UU CK ini disokong oleh berbagai macam klaster, salah satunya klaster pertanahan. Klaster ini embahas tentang pembentukan Bank Tanah.
Pemerintah: Izin Amdal Tetap Ada dalam UU Cipta Kerja
Pemerintah memastikan izin Amdal tak dihapus dalam Omnibus Law UU Cipta Kerja di sektor lingkungan melainkan hanya disederhanakan.
Pantau UU Cipta Kerja, Pengamat: Lihat Dulu Efeknya Nanti
Head of Investment Avrist Asset Management Farash Farich menilai UU Cipta Kerja harus dilihat ke depan apakah mampu atau tidak menarik investor.
Soal Cipta Kerja, Pemerintah Dinilai Tak Sengsarakan Rakyat
Wawan Purwanto menegaskan bahwa pemerintah melalui pembentukan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja tidak ingin menyengsarakan masyarakat.
UU Cipta Kerja Tak Sesuai Standar Investasi Negara Maju
Peneliti Indef Bhima Yudhistira menilai Omnibus Law Cipta Kerja tidak sesuai dengan standar negara maju dalam berinvestasi.
Pengamat: UU Cipta Kerja Membuat Pelaku Usaha Sulit Ekspansi
Peneliti Indef Bhima Yudhistira menilai disahkannya Omnibus Law Cipta Kerja bisa berdampak ke pelaku usaha yang mau ekspansi.
Omnibus Law Sah, Investasi di 2021 Diprediksi Tetap Rendah
Peneliti Indef Bhima Yudhistira memprediksi investasi di Indonesia di tahun 2021 akan tetap rendah meski omnibus law disahkan.
Menkominfo: UU Cipta Kerja Bawa Perubahan Penting
Menkominfo menyebut bahwa undang-undang cipta kerja membawa perubahan penting dalam sektor telekomunikasi, penyiaran dan pos di Indonesia.
WALHI Sebut UU Cipta Kerja Pengkhianatan Terhadap Rakyat
WALHI menyebut pengesahan RUU Cipta Kerja menjadi UU menyakiti hati dan mengkhianati rakyat.
Pengesahan UU Cipta Kerja Tengah Malam, DPR Hindari Rakyat
Pengesahan Undang-undang Cipta Kerja pada tengah malam membuktikan DPR ingin menghindar dari aspirasi rakyat.
Demokrat Kecewa Mikrofon Mati Saat Interupsi UU Cipta Kerja
Anggota DPR Fraksi Demokrat, Irwan Fecho mengaku sangat kecewa dengan insiden matinya mikrofon saat rapat paripurna berlangsung.
FSPMI Ikut Aksi Mogok Nasional Tolak RUU Ciptaker
Aksi unjuk rasa dan mogok nasional akan digelar para buruh di beberapa titik tepatnya di depan perusahaan yang ada di Cirebon 6 sampai 8 Oktober
RUU Omnibu Law Cipta Kerja Bakal Disahkan, Buruh Siap Mogok
Badan Legislasi DPR dan pemerintah Minggu malam menyepakati RUU Omnibus Law Cipta Kerja untuk bisa disahkan menjadi UU dalam Rapat Paripurna.
Besaran Pesangon PHK Turun Jadi 25 Kali Upah
Pemerintah dan DPR menyepakati pesangon PHK diubah menjadi 25 kali upah. Di aturan sebelumnya pesangon PHK maksimal 32 kali upah.
Diskusi Lintas Agama & Budaya, Kemenko PMK Dukung RUU PKS
Kemenko PMK lakukan Diskusi Lintas Agama & Budaya mendukung disahkannya RUU PKS
Akademisi Diminta Terlibat Dalam Revisi UU Bank Indonesia
Keputusan untuk merubah Undang-Undang Bank Indonesia terus menuai polemik. Kali ini, pakar mendorong keterlibatan kampus dalam perumusan materi
Alasan UU Penanggulangan Bencana Akan Direvisi
Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy mengatakan Undang-Undang Penanggulangan Bencana akan direvisi.
Load more ...