UNTUK INDONESIA
Berita Undang-Undang Terdepan

Deretan berita undang-undang atau perundang-undangan (UU) adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan persetujuan bersama presiden. Undang-undang memiliki kedudukan sebagai aturan main bagi rakyat untuk konsolidasi posisi politik dan hukum, untuk mengatur kehidupan bersama dalam rangka mewujudkan tujuan dalam bentuk negara. Undang-undang dapat pula dikatakan sebagai kumpulan-kumpulan prinsip yang mengatur kekuasaan pemerintah, hak rakyat, dan hubungan di antara keduanya. Tahapan pembuatan undang-undang yaitu persiapan, pembahasan, dan pengesahan.

79 UU Selaras, Jokowi Bawa Omnibus Law ke DPR
Jokowi bersama jajaran kementerian dan lembaga terkait rampung menyusun draf Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja.
PSI Balikin Dana Reses, Lebay dan Potensi Langgar UU
Direktur Eksekutif Voxpol menilai lebay upaya PSI mengembalikan dana reses DPRD DKI. Ada kemungkinan juga Undang-Undang dilanggar.
Usulan PKS Soal UU Perlindungan Ulama Boros Regulasi
Analis politik Pangi Syarwi Chaniago menilai usulan PKS soal Undang-undang (UU) Perlindungan Ulama, Tokoh Agama dan Simol Agama boros regulasi.
Perkembangan Gugatan UU Batas Usia Calon Kepala Daerah
Gugatan aturan batas usia calon kepala daerah dipimpin kuasa hukum sekaligus politikus PSI Rian Ernest.
Komisi VI DPR, Lima Tahun Tak Menelurkan Undang-Undang
Wakil Ketua Komisi VI DPR periode 2014-2019 Dito Ganinduto mengungkapkan alasan kenapa Komisi VI tak menelurkan undang-undang.
Waktu Mepet, Pengesahan RUU PKS Ditunda DPR
RUU PKS ditunda pengesahannya mengingat mepetnya waktu pembahasan dengan masa bakti anggota dewan akan berakhir pada akhir September 2019.
Alasan DPR Sahkan RUU Pengelolaan Sumber Daya Nasional
Ketua Komisi I DPR menjelaskan lima alasan RUU Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara (PSDN) disahkan DPR jadi UU.
Akademisi: Jokowi Jangan Abaikan Aksi Mahasiswa soal UU
Pemerintahan Jokowi kini tengah menghadapi goncangan usai pengesahan revisi Undang-Undang KPK.
Pasal Karet Memuluskan Penguasa Terbebas dari Kritikan
Pemngamat politik menilai pasal karet bila terdapat dalam KUHP dalam memuluskan penguasa terbebas dari kritikan.
11 Poin Baru Dalam RUU Pemasyarakatan Siap Disahkan DPR
Ketua Panitia Kerja (panja) RUU Pemasyarakatan Erma Ranik menyebutkan ada 11 poin baru dalam dalam UU Pemasyarakatan.
Load more ...