Denpasar - Hingga pertengahan April 2020, dampak pandemi virus corona Covid-19 masih dirasakan masyarakat Bali yang banyak tergantung pada industri pariwisata. Untuk itu, Gubernur Bali, I. Wayan Koster dengan menggandeng kabupaten dan kota menyiapkan skema pemulihan perekonomian secara menyeluruh dengan berbagai langkah strategis yang dirancang.
"Akan segera dipetakan, mana-mana masyarakat yang terdampak dengan nama dan alamat yang jelas," ujar Wayan Koster, seusai Rapat pembahasan Dampak Covid19 Terhadap Masyarakat dan Dunia Usaha di Gedung Gajah, Rumah Jabatan Jaya Sabha, Denpasar pada Senin 13 April 2020.
Baca Juga: Ada Corona, BI: Harga Bahan Pokok di Bali Terkendali
Menurutnya, pemetaan pertama, mereka yang menerima Program Keluarga Harapan (PKH) bantuan sosial dari Kementerian Sosial. Lalu dari Kementrian Tenaga Kerja, lewat Program Kartu Prakerja, yang juga bersumber dari APBN. "Semua sedang dihitung, berapa kapasitas, nilai, dan kebutuhannya. Kekurangannya, akan di-back up oleh daerah,' ucap Wayan Koster.
Kita menggunakan APBD untuk kebutuhan dasar berupa sembako.
Untuk pendanaan salah satunya bersumber dari dana desa. Kemudian, dana desa adat yang sudah menerima bantuan provinsi masing-masing sebesar Rp 300 juta rupiah.
Gubernur Wayan Koster, Wagub, Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati, Kepala Perwakilan BI Bali, Trisno Nugroho dan Kepala OJK Bali-Nusra, Elyanus Pongosoda usai rapat membahas dampak Covid-19 terhadap masyarakat dan dunia usaha di Gedung Gajah, Rumah Jabatan Jaya Sabha, Denpasar pada Senin 13 April 2020. (Foto: Tagar| Nila Sofianty)."Kita menggunakan APBD Provinsi untuk kebutuhan dasar berupa sembako. Dalam waktu dekat akan selesai penghitungannya sehingga untuk jangka tiga bulan kedepan, kita bisa mengatasi kebutuhan jangka pendek untuk masyarakat yang terdampak," tutur Wayan Koster.
Sebagai contoh adalah sopir, tukang ojek, tukang parkir, pekerja yang terkena PHK, dirumahkan, yang masuk kategori tidak mampu akan didata. Berikutnya, dampak terhadap dunia usaha, sektor informal, warung, pedagang tradisional, UMKM dan Koperasi.
"Ini juga kita petakan, antara lain skema yang sedang dihitung yakni kredit usaha rakyat (KUR) dan kebijakan restrukturisasi pinjaman dari Bank Indonesia, serta fasilitas relaksasi pinjaman dari OJK," kata Wayan Koster.
Simak Pula: Cegah Corona, Pertamina Bali Optimalkan Pesan Antar
Sedangkan mereka yang tidak terjagkau oleh kebijakan pusat, akan diatasi dengan skema kebijakan pemerintah daerah. "Dengan demikian, saat Covid-19 ini berakhir, Bali sudah punya skenario kebijakan untuk melakukan percepatan pemulihan perekonomian, khususnya pariwisata, UMKM, sektor informal dan koperasi," katanya.
Ia juga menyampaikan apresiasi atas komitmen BI dan OJK yang luar biasa untuk membantu pemulihan perekonomian Provinsi Bali yang terimbas corona.[]
