Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Mohamad Muraz mengatakan fungsi Kantor Staf Presiden (KSP) dalam pengelolaan isu strategis dan komunikasi politik perlu dijelaskan dengan baik kepada publik. Muraz menyebut KSP sampai saat ini berhasil melakukan serapan anggaran yang cukup tinggi dalam kurun waktu hanya dua bulan.
Menurutnya, opini yang berkembang saat ini berkembang KSP dianggap menggunakan influencer untuk menjadi pendengung (buzzer).
“Ini kan di masyarakat juga, sampai hari ini, masih ramai bahwa KSP menggunakan influencer. Tampaknya penyampaian pesan ini harus lebih baik. Kenapa citra yang timbul di masyarakat seolah-olah KSP menggunakan buzzer. Ini kurang bagus begitu dan perlu ada perbaikan,” kata Muraz dalam rapat kerja Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen RI, Senayan, Jakarta, Kamis, 4 September 2020.
Dalam kurun waktu kurang lebih dua bulan bisa meningkat 30 persen.
Baca juga: Pakai Influencer, Istana Bantah Jokowi Tidak Pede
Muraz menyebut dalam waktu dua bulan KSP berhasil melakukan serapan anggaran yang cukup tinggi. Politikus Demokrat itu menjelaskan, pada rapat Komisi II tanggal 22 Juni 2020, KSP menjelaskan realisasi anggaran sampai dengan tanggal 18 Juni 2020 baru mencapai 45,01 persen. Namun pada tanggal 26 Agustus 2020 sudah mencapai 71,76 persen.
"Dalam kurun waktu kurang lebih dua bulan bisa meningkat 30 persen. Kami mohon informasi, dari penyerapan yang cukup tinggi dalam dua bulan tersebut, penyerapan program apa yang (telah) dilakukan,” ujar Muraz.
Sementara, Kepala Sekretariat Kantor Staf Presiden (KSP) Yan Adikusuma menjelaskan tidak ada kaitan buzzer dengan fungsi komunikasi politik KSP dan pengelolaan isu strategis. Komunikasi politik, kata Adikusuma, adalah sinergi strategi komunikasi publik di lingkungan kepresidenan.
"Kami KSP lebih kepada menyusun bagaimana narasi-narasi komunikasi yang ada untuk disampaikan melalui komunikasi publik di lingkungan kepresidenan. Salah satunya yang menjadi tugasnya Juru Bicara, pak, yang ada di lingkungan kepresidenan," kata Adikusuma.
Sedangkan, pengelolaan isu strategis bersifat arahan presiden yang sifatnya dinamis. Di dalam pengelolaan isu strategis, KSP juga berkoordinasi dengan empat Kementerian Koordinator.
Baca juga: Fadjroel Perlu Influencer, Fadli Zon: Penghamburan Uang
Adapun serapan anggaran yang cukup tinggi dijelaskan bahwa itu karena adanya penghematan anggaran yang harus direfokusing sesuai arahan Kementerian Sekretariat Negara.
Sehingga dari pagu anggaran yang dimiliki sebesar Rp 86.760.233.000, KSP hanya diperkenankan menggunakan sebesar Rp 62.526.723.000. Adapun anggaran yang sudah direalisasikan sebesar Rp 44.867.483.199 atau sebesar 71,76 persen. []
