Jakarta - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Donny Gahral Adian mengatakan anggaran Rp 90,45 miliar untuk menyewa jasa influencer dimanfaatkan untuk banyak hal, salah satunya untuk humas. Dia menepis kabar, puluhan miliar tersebut hanya diperuntukkan bagi influencer.
"Jadi 90 itu kan anggaran kehumasan. Kehumasan itu banyak slotnya atau alokasinya. Misalnya untuk iklan layanan masyarakat, untuk memasang iklan di media cetak, audio visual, sosialisasi, bikin buku atau apa. Itu kan enggak semua influencer," kata Donny saat dihubungi wartawan, Jumat, 21 Agustus 2020.
Yang dipilih juga orang-orang kompeten, yang punya kemampuan, menguasai substansi.
Donny menegaskan, dana sebesar itu bukan hanya bagi keperluan membayar jasa influencer saja. Ia juga ingin masalah ini tak jadi meluas dengan merebaknya informasi yang salah.
Baca juga: Anggarkan Rp 90M untuk Influencer, Sepenting Itu?
"Bahwa Rp 90 M untuk influencer itu harus dilihat dari dalamnya. Enggak mungkin Rp 90 M diberikan kepada influencer. Influencer itu berapa, jadi influencer kalau memang tidak ada masalah. Karena kan memang yang dipilih juga orang-orang kompeten, yang punya kemampuan, menguasai substansi," ucapnya.
Terkait dana untuk influencer ini juga ditanggapi Pengamat politik Ujang Komarudin. Ia menyayangkan keputusan pemerintah menggelontorkan dana Rp 90,45 miliar untuk menyewa jasa influencer. Menurutnya, dana tersebut akan jauh lebih bermanfaat apabila dialokasikan untuk kepentingan rakyat miskin yang terpukul pandemi Covid-19.
"Tidak dibutuhkan. Tidak diperlukan. Lebih baik uang Rp 90 M lebih itu untuk rakyat. Rakyat masih banyak yang miskin. Masih perlu uluran tangan pemerintah," kata Ujang kepada Tagar, Jumat, 21 Agustus 2020.
Baca juga: Anggaran Rp 90 M untuk Influencer Dinilai Tidak Etis
Ujang menilai upaya menyewa jasa influencer dengan dana Rp 90,45 miliar justru menandakan adanya suatu kesalahan dalam pemerintahan. "Mungkin sudah terlalu banyak kesalahan yang dilakukan pemerintah," tuturnya.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review itu menyebut pemerintah menggunakan jasa influencer untuk menjaga citra pemerintah. "Pemerintah sepertinya tak percaya diri dan tak siap dalam menjalankan janji-janji kampanyenya," ujarnya. []
