Jakarta - Pihak Istana angkat suara terkait dengan temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) ihwal Pemerintahan Presiden Jokowi yang menggelontorkan dana menyentuh 1 triliun untuk aktivitas digital guna menyosialisasikan kebijakan melalui media sosial. Dalam anggaran tersebut, sekitar Rp 90,45 miliar dialokasikan untuk jasa influencer.
Menurut Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Donny Gahral Adian, apa yang diupayakan pemerintah tidak ada salahnya. Apalagi, kata dia, jika memang mengharuskan pemerintah menggunakan jasa influencer untuk menyosialisasikan berbagai program kerja.
Jadi kalau menyosialisasikan kebijakan yang benar apa salahnya, kecuali mereka memutarbalikkan fakta.
Donny berkata, selama apa yang disampaikan oleh para influencer itu merupakan suatu kebenaran dan layak disampaikan, maka jangan dianggap sebagai suatu permasalahan.
Baca juga: DPR: Jokowi Lebih Utamakan Influencer Ketimbang Vaksin
"Jadi kalau menyosialisasikan kebijakan yang benar apa salahnya, kecuali mereka memutarbalikkan fakta, membuat baik apa yang tidak baik, hanya me make up saja sesuatu yang buruk. Toh mereka berbicara apa adanya," kata Donny saat dihubungi Tagar, Jumat, 21 Agustus 2020.
Lebih lanjut ia menjelaskan, influencer dibayar sesuai dengan porsinya. Menurut dia, sejauh ini hal tersebut tidak melanggar hukum atau ketentuan lainnya.
"Ketika berbicara influencer juga pasti ketika orang menyampaikan pesan pemerintah, pasti juga akan ada yang mengkritik, menggugat, biasa kan. Tidak mungkin kemudian mereka dominan dan menguasai ruang publik," ucapnya.
Baca juga: ICW Bocorkan Deretan Artis Jadi Influencer Jokowi
Namun, Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto mengaku geram dengan temuan ICW yang berhasil mengungkap Pemerintah Jokowi menggelontorkan dana lebih besar untuk influencer ketimbang untuk vaksin Covid-19.
Padahal, kata Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, hasil kerja para peneliti vaksin yang hanya diguyur anggaran sekitar Rp 5 miliar itu sangat dibutuhkan masyarakat untuk keluar dari pandemi Covid-19.
"Pemerintah terkesan lebih mementingkan citra dari pada kesehatan dan keselamatan rakyat," kata Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Tagar, Jumat, 21 Agustus 2020. []
