Jakarta - Juru bicara (Jubir) Presiden Joko Widodo, Fadjroel Rachman mengatakan influencer merupakan aktor digital yang memiliki peran penting dalam menyampaikan komunikasi kebijakan publik.
Fadjroel menyebut, para influencer menjadi key opinion leader atau pihak yang berpengaruh pembentuk suatu opini di tengah perkembangan era transformasi teknologi dan demokrasi digital di masa kini.
Presiden Joko Widodo telah menyatakan bahwa Indonesia harus melakukan transformasi digital sebagai prasyarat transformasi ekonomi dan demokrasi digital
"Para aktor digital sebagai key opinion leaders merupakan aktor penting dalam masyarakat berjaringan sebagai perkembangan era transformasi dan demokrasi digital," kata Fadjroel dalam pernyataan tertulis yang diterima Tagar, Senin, 1 September 2020.
Baca juga: Demokrat Pertanyakan Andil Influencer Jokowi
Ia meyakini, influencer akan selalu dibutuhkan sebagai jembatan komunikasi kebijakan pemerintah dengan seluruh warga, pada konteks pemerintahan demokrasi kelas menengah, kelompok sosial yang sangat aktif di dunia digital.
"Oleh karenanya, dalam era masyarakat digital, para aktor digital yang merupakan key opinion leaders di banyak negara demokrasi sangat aktif mengambil peran penting dalam komunikasi kebijakan publik," ucap Fadjroel.
Lebih lanjut ia menilai perkembangan masyarakat digital dengan peranan para aktor digital menjadi sebuah keniscayaan dari transformasi digital. Dirinya berpendapat, ke depan aktor digital akan terus berkembang mengambil peran-peran penting untuk membangun jaringan informasi yang berpengaruh terhadap aktivitas produktif sosial ekonomi dan politik.
Baca juga: Hujan Opini Influencer, PKS: Kritis Masyarakat Hilang
"Presiden Joko Widodo telah menyatakan bahwa Indonesia harus melakukan transformasi digital sebagai prasyarat transformasi ekonomi dan demokrasi digital," ujar dia.
Oleh karenanya, kata Fadjroel, banyak bagian dari strategi kebijakan pemerintah yang perlu berpijak pada sistem dan masyarakat digital.
"Termasuk pengakuan peran kuat aktor digital sebagai jaringan informasi. Sebuah keniscayaan di era digital, para aktor digital menjadi pemain penting perubahan paradigma dari top-down strategy ke participative strategy, di mana publik berpartisipasi aktif dalam komunikasi kebijakan," tutur Fadjroel.
Ramainya pemberitaan mengenai pemerintah Presiden Jokowi membayar jasa influencer, berawal dari temuan Indonesia Corruption Watch (ICW). Menanggapi hal itu Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Donny Gahral Adian menjelaskan, dana sebesar Rp 90,45 miliar untuk menyewa jasa influencer dialokasikan untuk banyak hal. Ia menyatakan, dana itu merupakan anggaran untuk humas bukan hanya diperuntukkan bagi influencer.
"Jadi Rp 90 miliar itu kan anggaran kehumasan. Kehumasan itu banyak slotnya atau alokasinya. Misalnya untuk iklan layanan masyarakat, untuk memasang iklan di media cetak, audio visual, sosialisasi, bikin buku atau apa. Itu kan nggak semua influencer," kata Donny saat dihubungi wartawan, Jumat, 21 Agustus 2020.
Donny menegaskan dana sebesar itu bukan hanya untuk keperluan membayar influencer saja. Ia juga ingin masalah ini tak jadi meluas dengan informasi yang salah.
"Bahwa Rp 90 miliar untuk influencer itu harus dilihat dari dalamnya. Enggak mungkin Rp 90 miliar diberikan kepada influencer. Influencer itu berapa, jadi influencer kalau memang tidak ada masalah. Karena kan memang yang dipilih juga orang-orang kompeten, yang punya kemampuan, menguasai substansi," ucap dia. []
