Yusril VS Pro AHY, Pengamat Politik Bilang Begini

Direktur Rumah Politik Indonesia (RPI) Fernando Emas menilai upaya serangan politis itu sebagai upaya politik yang serampangan.
Direktur Rumah Politik Indonesia (RPI) Fernando Emas. (Foto: Tagar/Syva)

Jakarta - Yusril Ihza Mahendra menjadi 'bulan-bulanan' para kader Partai Demokrat pro Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) terkait bayaran senilai Rp 100 miliar. Mereka adalah Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Partai Demokrat Rachland Nashidik dan Andi Arief.

Direktur Rumah Politik Indonesia (RPI) Fernando Emas menilai upaya serangan politis itu sebagai upaya politik yang serampangan. Yusril diketahui menjadi kuasa hukum dari empat kader Partai Demokrat yaitu Muhammad Isnaini Widodo, Nur Rakhmat Juli Purwanto, Ayu Palaretins dan Binsar Trisakti Sinaga.

"Saya yakin Yusril menerima kuasa dari keempat kader Partai Demokrat selain didasari oleh profesionalitas dan moralitas yang ingin memperkuat Partai Demokrat sebagai salah satu pilar demokrasi yang sudah dikuasai oleh dinasti politik," Fernando Emas, Rabu, 29 September 2021.

Fernando menduga Andi Arief dan Rachman Nashidik tidak memahami penolakan dari Yusril Ihza Mahendra sebagai kuasa hukum Partai Demokrat dengan meminta honor yang tinggi dan dianggap tidak akan dipenuhi oleh kelompok AHY.

"Sebaiknya loyalis AHY silahkan bertanding di arena hukum dalam hal ini Mahkamah Agung dan PTUN. Sebaiknya tiru cara keempat kader Partai Demokrat tersebut dan juga pihak kubu KLB yang tidak membawa pertarungan hukum ke wilayah publik," tegas Fernando.

Melului akun Twitter-nya, Rachland Nashidik mengatakan bahwa dirinya tidak akan pernah berhenti membongkar klaim palsu sebagaimana yang telah dilontarkan Yusril Ihza Mahendra.


Saya yakin Yusril menerima kuasa dari keempat kader Partai Demokrat selain didasari oleh profesionalitas dan moralitas yang ingin memperkuat Partai Demokrat sebagai salah satu pilar demokrasi yang sudah dikuasai oleh dinasti politik


“Saya tak bakal stop membongkar klaim palsunya Yusril. Kecuali dia mengakui menjual jasa profesionalnya tanpa embel-embel demokrasi," kata Rachlan di akun Twitter-nya.

Rachland Nashidik pun menegaskan yang disampaikan koleganya, Andi Arief, soal bayaran permintaan Yusril sebesar Rp100 miliar.

“Tapi di situ juga ada pertanyaan: apa karena Demokrat tak sanggup bayar 100 Miliar maka Yusril pindah membela kubu Moeldoko? Dibayar lebih mahal?” tandas Rachland Nashidik.

Begitu juga dengan postingan Andi Arief, Kepala Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat, yang menyatakan tak akan mundur meski kubu Moeldoko yang didampingi Yusril Ihza Mahendra.

“Begini Prof @Yusrilihza_Mhd, soal gugatan JR pasti kami hadapi. Jangan khawatir,” cuit eks aktivis itu pada Rabu.[]

Baca Juga:

Berita terkait
Waketum Demokrat Percaya MA Tetap Jaga Independensinya
Menurutnya, dengan narasi terobosan hukum namun di balik itu sebagai upaya teror dengan menggunakan hukum sebagai alatnya.
Respons Kader Demokrat Soal Kuasa Hukum Moeldoko Memilih Netral
Kader Partai Demokrat Rachland Nashidik mengatakan Yusril Ihza Mahendra mengaku netral dalam skandal pembegalan Partai Demokrat oleh KSP moeldoko.
Fernando Emas : Judicial Review AD/RT Demokrat Sangat Tepat
Hal ini menjadi pembelajaran bagi semua partai politik agar jangan sampai AD dan ART partainya melampaui UU Partai Politik.
0
Investasi Sosial di Aceh Besar, Kemensos Bentuk Kampung Siaga Bencana
Lahirnya Kampung Siaga Bencana (KSB) merupakan fondasi penanggulangan bencana berbasis masyarakat. Seperti yang selalu disampaikan Mensos.