Respons Kader Demokrat Soal Kuasa Hukum Moeldoko Memilih Netral

Kader Partai Demokrat Rachland Nashidik mengatakan Yusril Ihza Mahendra mengaku netral dalam skandal pembegalan Partai Demokrat oleh KSP moeldoko.
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko. (Foto: Tagar/TNI)

Jakarta - Kader Partai Demokrat Rachland Nashidik mengatakan Yusril Ihza Mahendra mengaku netral dalam skandal pembegalan Partai Demokrat oleh Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko. Ia mengaku menjadi kuasa hukum Moeldoko hanya karena peduli pada demokratisasi dalam tubuh partai politik.

"Tapi skandal hina pengambil-alihan paksa Partai Demokrat oleh unsur Istana, yang pada kenyataannya dibiarkan saja oleh Presiden, pada hakikatnya adalah sebuah krisis moral politik," ujar Rachland dalam keterangan tertulis, Jumat, 24 September 2021. 

Menurut Rachland Nashidik orang yang mengambil sikap netral dalam sebuah krisis moral, sebenarnya sedang memihak pada si kuat dan si penindas.


Klaim netralitas Yusril adalah tabir asap yang sia-sia menutupi pemihakannya pada KSP Moeldoko alih-alih kampiun demokrasi seperti klaimnya sendiri Yusril dalam kasus ini justru adalah kuku-kuku tajam dari praktek politik yang menindas.


"Yusril berpendapat, saat ini terdapat kekosongan hukum berupa ketiadaan otoritas negara untuk menguji kesesuaian AD/ART partai politik dengan Undang-undang. Maka Yusril mendesak Mahkamah Agung agar mengklaim kewenangan tersebut dan menguji AD/ART Partai Demokrat," ucap Rachland Nashidik. 

Namun, kata Rachland harapan agar partai partai politik di Indonesia menjadi partai politik modern, ada pada semua pihak. Justru karena itu, lanjut Rachland, andai benar Yusril peduli, maka ia harus memeriksa AD/ART semua partai bukan cuma Demokrat. 

"Dalam keperluan itu, ia bisa saja memilih bertindak sebagai Profesor Tata Negara yang berjuang dengan sepenuhnya pamrih akademis. Misalnya mendorong legislative review terhadap UU Partai Politik agar "kekosongan hukum" yang ia sebut bisa dibahas para legislator," katanya.

Menurut Rachland Nashidik hal ini tak dilakukan Yusril. Ia justru secara spesifik dan selektif menyoal AD/ART Partai Demokrat. Melewatkan secara sengaja AD/ART partai partai politik anggota koalisi pemerintah. 

Padahal, kata Rachland Nashidik, faktanya ada partai anggota koalisi pemerintah yang memiliki struktur Majelis Tinggi namun dengan kekuasaan yang bahkan jauh lebih besar, yakni berwenang membatalkan semua keputusan Dewan Pengurus. 

"Yusril, bila meneliti, pasti juga akan menemukan AD/ART partai lain pendukung Jokowi yang mengatur KLB hanya bisa diselenggarakan atas persetujuan Ketua Dewan Pembina," katanya. 

"Jadi kenapa hanya Demokrat? Jawabnya, karena Yusril memihak Moeldoko dan mendapat keuntungan dari praktek politik hina yang dilakukan Kepala Staf Kepresidenan pada Partai Demokrat," ujar Rachland.

Padahal, kata Rachland, sebagai advokat, Yusril sebenarnya bisa menolak menjadi Kuasa Hukum Moeldoko tanpa berakibat pupusnya akses Moeldoko pada keadilan. Moeldoko bukan orang miskin. Duitnya mampu membeli jasa advokat lain.

"Tak bisa lain, klaim netralitas Yusril adalah tabir asap yang sia-sia menutupi pemihakannya pada KSP Moeldoko. Alih-alih kampiun demokrasi, seperti klaimnya sendiri, Yusril dalam kasus ini justru adalah kuku-kuku tajam dari praktek politik yang menindas," ucap Rachland Nashidik. []


Berita terkait
Fernando Emas : Judicial Review AD/RT Demokrat Sangat Tepat
Hal ini menjadi pembelajaran bagi semua partai politik agar jangan sampai AD dan ART partainya melampaui UU Partai Politik.
Demokrat: Dalil-Dalil Gugatan Moeldoko Tidak Memenuhi Syarat
Pihak Moeldoko tidak memberikan bukti yang sesuai untuk menguatkan gugatannya terkait penolakan pemerintah terhadap hasil KLB Deliserdang.
Demokrat Ajak Publik Soroti Bukti dan Saksi KLB Ilegal di Pengadilan
Anggota Komisi III DPR RI Hinca Pandjaitan mengajak publik untuk menyoroti bukti yang akan diajukan oleh pihak Moeldoko di pengadilan.
0
Respons Kader Demokrat Soal Kuasa Hukum Moeldoko Memilih Netral
Kader Partai Demokrat Rachland Nashidik mengatakan Yusril Ihza Mahendra mengaku netral dalam skandal pembegalan Partai Demokrat oleh KSP moeldoko.