Kudus - Puluhan warga Desa Menawan, Kecamatan Gebog, Kudus kompak menolak rencana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus untuk menjadikan Balai Diklat Sonya Warih sebagai lokasi karantina pemudik. Alasannya, 130 pemudik pulang ke desanya belum mendapatkan penanganan kesehatan.
Ketua Aksi Demo Warga Menawan, Argo Wibowo mengatakan berdasarkan data dihimpun pemerintah desa setempat, hingga Senin, 6 April 2020, ada 130 warga desanya pulang dari perantauan. Mereka kini ditetapkan sebagai Orang dalam Pengawasan (ODP) dan diminta melakukan isolasi mandiri di rumah masing-masing selama 14 hari.
Warga kami sebanyak itu, sampai saat ini nasibnya belum jelas. Ini dari Pemkab Kudus justru buat rencana tempat kami mau dijadikan lokasi karantina pemudik dari luar.
Data dari para ODP ini, lanjut Argo, telah disampaikan ke Pemerintah Kecamatan dan Puskesmas terdekat untuk ditindaklanjuti dengan pemeriksaan kesehatan dan rapid test. Lama menunggu, pihaknya menyayangkan sampai saat ini para pemudik itu belum mendapatkan penanganan.
"Warga kami sebanyak itu, sampai saat ini nasibnya belum jelas. Ini dari Pemkab Kudus justru buat rencana tempat kami mau dijadikan lokasi karantina pemudik dari luar (Menawan). Ya kami tolak," ujarnya di halaman Balai Diklat Sonya Warih Menawan, Senin, 6 April 2020.
Bila Balai Diklat Sonya Warih Menawan tetap digunakan sebagai tempat karantina. Pihaknya berharap, tempat diprediksi dapat menampung 40 ODP itu dimanfaatkan mengkarantina pemudik asal Menawan sendiri. Bukan pemudik dari daerah lain.
"Para pemudik asal desa kami juga butuh penanganan," kata pria juga menjabat sebagai Badan Pembedayaan Desa Menawan tersebut.
Hal senada juga diungkapkan Pelaksana tugas Sekretaris Desa Menawan Muhammad Ali Munjabi. Pihaknya mewakili pemerintah desa mengaku setuju dengan instruksi Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo meminta setiap desa menyediakan tempat karantina bagi para pemudik asal daerahnya masing-masing.
"Saya rasa hal semacam ini lebih baik dan bisa lebih diterima masyarakat maupun pemudik," katanya pada Tagar di lokasi demo.
Pihaknya mewakili pemerintah desa juga mengaku siap mengalokasikan anggaran untuk kegiatan karantina pemudik.
"Kondisi seperti ini, kalau kami diminta mengalokasikan seluruh dana desa dialihkan untuk karantina pemudik. Kami siap, semua untuk kebaikan warga," tutur dia. []
