Jakarta - Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Sakti Wahyu Trenggono menyatakan hasil audit secara menyeluruh laporan keuangan PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Persero) atau Asabri bisa secepatnya keluar. "Lebih cepat lebih bagus," katanya di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis, 16 Januari 2020.
Trenggono belum mau memberikan banyak komentar dengan alasan proses audit belum final. "Auditnya masih berlangsung," jelasnya.
Audit menyeluruh laporan keuangan Asabri untuk mengetahui apa yang terjadi di internal perusahaan pelat merah itu dan mencari bukti adanya dugaan korupsi. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tengah melakukan proses pengumpulan informasi dan data.
Kerugian negara ditaksir mencapai hingga Rp 16 triliun
Anggota BPK IV Harry Azhar Azis menyebutkan kerugian negara ditaksir mencapai kisaran Rp 10 triliun hingga Rp16 triliun. "Kami berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung dan KPK," katanya kepada wartawan di Jakarta, Rabu, 15 Januari 2020.
Kepala Biro Penerangan Hubungan Masyarakat Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) Brigadir Jenderal (Brigjen) Polisi Argo Yuwono mengatakan saat ini Polri tengah menelusuri dugaan kasus korupsi di Asabri. "Kami sedang melakukan penyelidikan yang berkaitan dengan kasus tersebut," ucapnyadi Jakarta, Rabu, 15 Januari 2020.
Kasus dugaan korupsi di Asabri awalnya diungkap oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md, Jumat, 10 Januari 2020. Namun, hingga saat ini Mahfud belum mengumumkan secara resmi bagaimana kasus dugaan korupsi di sana.
Asabri. (Foto: asabri.co.id)
Kasus Asabri tidak melibatkan prajurit TNI
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron memastikan tak ada keterlibatan prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) pada dugaan kasus korupsi di Asabri. Hal tersebut, kata dia disampaikan oleh Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto.
"Panglima TNI menyebutkan pengelola PT Asabri bukan dari kalangan prajurit TNI dan murni dikelola oleh pihak luar prajurit, sehingga kasus itu tidak melibatkan prajurit TNI," ucap Nurul Ghufron di Universitas Jember, Jawa Timur, Rabu, 15 Januari 2020 seperti dilansir dari Antara.
Selain dengan TNI, menurutnya KPK juga berkoordinasi berkoordinasi dengan BPK. Saat ini, BPK menurut Nurul, melakukan rapat koordinasi internal mengaudit laporan keuangan Asabri. Hasilnya, akan disampaikan kepada KPK segera. "Audit terhadap kasus Asabri masih belum selesai dan rencananya BPK akan melakukan rapat internal terkait hal tersebut," ucapnya.
Karena kata dia, perlu validasi sebelum diumumkan secara resmi apakah modus dan pelaku di Asabri sama atau tidak dengan modus dan pelaku di Jiwasraya. Salah satunya menemui Menteri BUMN Erick Thohir.
Menteri BUMN Erick Thohir. (Foto: Antara/Aji Cakti)Asabri merupakan BUMN di bidang asuransi sosial serta pembayaran pensiun khusus untuk anggota Polri, prajurit TNI, dan pegawai negeri sipil (PNS) Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Pada 1995-1997, perseroan terjerat skandal penyalahgunaan dana iuran peserta. Saat itu, Mayjen Subarda Midjaja selaku Direktur Utama Asabri bersama Henry Leo, seorang pengusaha swasta, mendirikan perusahaan PT Wibawa Mukti Abadi pada 1994.
Dana Asabri sebesar Rp 410 miliar digunakan untuk kepentingan di luar program perseroan seperti sebagai uang muka pembelian Plaza Mutiara oleh PT Wibawa Mukti Abadi. Atas perbuatannya, majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur waktu itu memvonis Dirut Asabri Subarda 4 tahun kurungan penjara dan denda Rp 30 juta subsider 6 bulan kurungan. Selain itu, Subarda juga diminta membayar uang pengganti senilai Rp 33 miliar. Sementara Henry Leo divonis 6 tahun kurungan penjara. []
Baca Juga:
- Moeldoko: Saat Saya Panglima tak Ada Masalah Asabri
- Erick Thohir Konsultasi Asabri ke Prabowo-Mahfud MD
