Berita Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Terbaru

Menjabarkan secara lengkap berita Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terbaru yang sangat bermanfaat untuk dibaca hanya untuk Anda.

Lembaga tinggi ini memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Dalam melaksanakan tugasnya BPK didukung dengan Undang-Undang di bidang Keuangan Negara, yaitu UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Tugas pokoknya adalah memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, Bank Indonesia, BUMN, Badan Layanan Umum, BUMD, dan lembaga lain.

DPR Tidak Perlu Ikut Memilih BPK
Ekonom Enny Sri Hartarti menyatakan calon anggota BPK RI perlu mempunyai profesionalisme tinggi, yang dipilih Pansel, bukan DPR.
11 Caleg Gagal Ramai-ramai Daftar Jadi Anggota BPK
11 caleg yang gagal melenggang ke DPR ramai-ramai mendaftarkan diri menjadi calon anggota BPK periode 2019-2024.
Keuangan 3 Daerah di Jabar, Dinilai Jelek oleh BPK
BPK Perwakilan Jabar menilai keuangan tiga kabupaten di Jabar dengan opini wajar dengan pengecualian (WDP).
DPRD Janji Kawal Ridwan Kamil Tuntaskan Rekom BPK
DPRD Jabar berjanji mengawal penyelesaian seluruh rekomendasi BPK soal LKPD Pemprov Jabar
Diganjar WTP, Keuangan Jabar Masih Sisakan Masalah
BPK mengganjar LKPD Tahun Anggaran (TA) 2018 Jabar dengan WTP, namun tata kelola keuangan masih ada persoalan.
Anda Pegawai Negeri dan Ingin Kaya dari Korupsi? Begini Caranya
Banyak modus korupsi yang sukses, bisa diamati untuk ditiru agar menjadi kaya secara cepat.
DKI Raih Opini WTP, Anies: Semua Bekerja Siang-Malam
DKI raih opini WTP, Anies: semua bekerja siang-malam. “Ini teman-teman berseragam ini nggak nampak di depan kamera tapi merekalah yang bekerja siang malam.”
BPK Sumut: Tiga Parpol Belum Laporkan Bantuan Keuangan!
Ambar menjelaskan masih terdapat 3 kepengurusan partai politik yang belum menyampaikan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) bantuan keuangan tahun 2017 kepada BPK Sumut.
Pansus Angket Pelindo II Minta BPK Tak Hanya Berikan Perhitungan
Pansus Angket Pelindo II minta BPK tak hanya berikan perhitungan. “Jika banyak pelanggaran kami menunggu rekomendasinya bukan hanya perhitungannya,” ujar Rieke.
Tak Serahkan Hasil Audit ke KPK, BPK: Ini Permintaan DPR
Tak serahkan hasil audit ke KPK, BPK mengaku ini permintaan DPR. “Ini permintaan DPR nanti DPR yang menyerahkan,” kata Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara.
Banyak Terjadi OTT, BPK Minta Presiden Kumpulkan Menteri
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) meminta Presiden agar diadakan pertemuan dengan menteri membuat komitmen opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
BPK Bilang Pelindo Curang Rugikan Negara Rp 4,08 Triliun
BPK menyimpulkan adanya indikasi kerugian keuangan negara pada PT Pelindo II minimal 306 juta dolar AS ekuivalen Rp 4,08 triliun.
Kantor Tjahjo Kumolo Raih WTP Lagi
Kementerian Dalam Negeri mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk ketiga kalinya sejak 2014.
Wajar Tanpa Pengecualian Seharusnya Juga Tanpa Penyuapan
WTP bukan jaminan bersih atau tidak dari perilaku korupsi karena WTP hanya berkaitan dengan pengadministrasian laporan keuangan.
BPK Pastikan Opini yang Diberikan Sudah Teruji
BPK berusaha meyakinkan semua pihak bahwa opini atas laporan keuangan terhadap pemerintah pusat maupun daerah sudah melalui sistem yang teruji.
Predikat WTP Seluruh Papua Dicurigai
Calon anggota BPK Beberkan Signifikansi Audit Kinerja
"Keterkaitan laporan keuangan dan laporan kinerja bisa memperlihatkan prestasi kerja yang dicapai."
DPR Diminta Jangan Pilih Anggota BPK Bermasalah
“Seseorang yang pernah diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (BPK) misalnya, secara integritas tidak baik untuk memimpin BPK,” ujarnya.