Jakarta - Dugaan korupsi yang membelit PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ASABRI membuat pemerintah berencana mengambil langkah khusus guna menangani masalah tersebut. Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo mengatakan pihaknya bakal menerapkan perlakuan berbeda dalam mengurai masalah yang melanda tubuh perusahaan asuransi TNI-Polri tersebut.
“Kalau ASABRI ini kan asuransi sosial, pasti penyelesaiannya berbeda dengan kasus seperti Jiwasraya yang bersifat lembaga privat, jadi penyelesaian secara B2B (business to business) agak sulit,” kata Kartika di Jakarta, Senin 13 Januari 2020.
Adapun, langkah selanjutnya yang bakal dia lakukan adalah menggelar rapat koordinasi dengan Kementerian Kordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan selaku induk dari organisasi TNI dan Polri. “Kita tunggu panggilan dari Menteri Polhukam,” tegas Kartika.
Memang terjadi pelanggaran aspek good governance
Dalam catatan Tiko, panggilan akrab Kartika, memang telah terjadi sejumlah pelanggaran aspek good corporate governance dalam penempatan dana nasabah yang diinvestasikan pada beberapa saham. Namun, dia tidak mau berkomentar lebih jauh apakah kerugian portofolio bisnis saham tersebut menjadi pemicu timbulnya tindakan korupsi pada tubuh ASABRI. “Nilainya sedang kita kaji, karena bergerak terus. Tapi memang ada penurunan dalam nilai investasi sahamnya,” terang dia.
Pria yang sebelumnya menjabat sebagai direktur utama Bank Mandiri itu belum bisa memastikan sejak kapan praktik ‘goreng saham’ ASABRI mulai berlangsung. Dirinya berdalil bahwa saat ini pihaknya masih terus mendalami hasil pemeriksaan bersama dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Menkopolhukam, Mahfud MD saat di Universitas Brawijaya Malang. (Foto: Tagar/Moh Badar Risqullah)
Sementera itu, saat ditanya awak media apakah benar potensi kerugian negara atas kasus ASABRI mencapai Rp10 triliun, Tiko menanggapinya secara singkat. “Belum bisa jawab, tunggu hasil audit dulu karena masih kita kaji.”
Struktur pejabat ASABRI pasti kita rombak
Dalam kesempatan yang sama, Wamen BUMN juga membuka opsi terkait dengan perombakan struktur pejabat ASABRI. Langkah tegas tersebut dipastikan akan segera dilakukan dalam waktu dekat guna mempercepat proses pemulihan lembaga jasa keuangan nonbank milik pemerintah itu. “Ya pasti kita rombak,” tuturnya.
Seperti yang diketahui sebelumnya, Menteri Kordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD sempat berujar bahwa telah terjadi dugaan korupsi yang melanda ASABRI dengan kerugian negara sebesar Rp 10 triliun. "ASABRI kepunyaan orang kecil. Polisi dan tentara yang pensiun pangkatnya kecil, banyak juga yang tidak punya rumah,” katanya beberapa waktu lalu.
Mahfud menyebutkan perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) jelas, yaitu gebuki semua pejabat korup termasuk koruptor yang diduga ada di tubuh (ASABRI). Ia meminta masyarakat tidak berspekulasi mengenai kasus ASABRI, termasuk keterlibatan pihak-pihak tertentu yang belum tentu kebenarannya. "Ya, nanti dilihat saja perkembangannya. Tidak usah berspekulasi si A terlibat, ini terlibat. Tidak ada itu. Pokoknya Presiden sudah memerintahkan gebuki semua yang korupsi itu. Jangan ditutup-tutupi," ujar Mahfud MD di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat, 10 Januari 2020 seperti diberitakan Antara.
Semasa menjabat menteri pertahanan era Presiden Abdurrahman Wahid, Mahfud ingat pernah juga terjadi korupsi di tubuh Asabri. "Dulu waktu saya jadi menteri pertahanan, ada kasus korupsinya dan sudah diadili. Kok sekarang muncul lagi dalam jumlah yang sangat besar." []
