Bantul - Penanganan penyebaran Covid-19 di Bantul banyak mendapat sorotan dari kalangan dewan. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) DPRD Bantul mendorong Pemkab segera melakukan redesain anggaran guna mempercepat penanganan Covid-19. Salah satunya dana hibah Pilkada Bantul bisa dialihkan untuk penanganan Covid-19.
Ketua FPKB DPRD Bantul, mengatakan wabah virus Corona sudah berdampak kepada berbagai sektor, termasuk sektor ekonomi yang berpotensi akan meningkatkan angka kemiskinan di Bantul. Pemkab harus lebih serius dalam upaya penanganannya, tidak hanya dilakukan pada sektor kesehatan.
Menurut dia, pemkab juga harus membuat skema terkait penanggulangan dampak ekonominya. Masyarakat yang tidak bisa bekerja otomatis tidak memiliki penghasilan terutama yang bekerja di sektor informal. "Pemerintah harus hadir di permasalahan itu," katanya saat menyerahkan bantuan Rp 50 juta untuk penanganan Covid-19 kepada Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Bantul, Selasa 7 Maret 2020.
Yasmuri mengatakan percepatan dan penanggulangan harus dilakukan untuk mengurangi risiko yang lebih besar. Ia menekankan langkah pemerintah harus diambil melalui kebijakan berdasarkan pada data kondisi di lapangan.
Pemerintah harus benar-benar serius dalam mendata kelompok paling rentan terdampak. "Jangan sampai pemerintah justru tidak punya data soal ini, kalau data saja tidak punya bagaimana kita bisa mengetahui kebutuhan anggarannya," ungkapnya.
Ini harus secepatnya karena masyarakat sudah menunggu langkah pemerintah dalam aspek ekonomi ini.
Dia mengatakan, Pemkab Bantul harus bergerak cepat melakukan redesain anggaran daerah. Redesain ini bisa dilakukan dengan mengalokasikan anggaran kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan pada triwulan pertama dan kedua 2020.
Selain itu, ada beberapa anggaran lain yang masih bisa dialokasikan untuk penanganan Covid-19 di Bantul. Yasmuri mencontohkan, anggaran untuk hibah Pilkada juga dapat dialokasikan karena pemerintah pusat sudah memutuskan untuk menunda hajat politik tersebut.
Bahkan sisa Dana Alokasi Khusus yang dimiliki Kabupaten Bantul bisa diarahkan. "Ini harus secepatnya karena masyarakat sudah menunggu langkah pemerintah dalam aspek ekonomi ini," terangnya.
Ketua DPC Bantul Abdul Halim Muslih mengatakan, tidak hanya kader partai yang berada di lembaga legislatif namun juga kader di eksekutif yang diminta ikut iuran. Kemudian ditambah dari kas DPC PKB Bantul hingga mencapai Rp 50 juta.
"Kami melaksanakan instruksi dari pusat, Ketua Umum kami memginstruksikan untuk mendukung penuh penanganan Covid-19 di setiap daerah," katanya.
Wakil Bupati Bantul ini mengungkapkan, DPP PKB dalam instruksinya memerintahkan menyalurkan bantuan kepada pengurus NU di daerah, dengan alasan lembaga ini sudah memiliki struktur dan tim penanggulangan Covid-19 yang sudah bergerak. "Kami juga berpesan agar PCNU juga fokus pada penanganan bidang ekonomi untuk warga Nahdliyyin yang rentan terdampak," ujarnya.
Baca Juga:
- Sultan: Tiga Syarat Mudik di Yogyakarta Saat Corona
- 2 Lokasi Karantina ODP Mudik Cegah Corona di Bantul
- Penjaga Losmen Meninggal Tertabrak Mobil di Bantul
