Jakarta - Zainudin Amali didapuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora). Total harta kekayaan politikus Partai Golkar itu mencapai Rp 17 miliar lebih.
Ditelisik lewat situs elhkpn.kpk.go.id, Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Amali berjumlah Rp 17.981.843.164. Dilaporkannya tertanggal 31 Desember 2018.
Dalam LHKPN, Amali memiliki lima bidang tanah dan bangunan yang tersebar Jakarta dan Gorontalo yang keseluruhan bernilai Rp 5.084.625.000.
Selain itu, menteri Kabinet Indonesia Maju 2019-2024 ini mempunyai dua alat transportasi roda empat, yakni Toyota Alphard tahun 2013 seharga Rp 650.000.000 dan Nissan X-Trail tahun 2015 senilai Rp 300.000.000.
Sementara, harga bergerak lainnya Rp 550.000.000, surat berharga Rp 8.054.655.000, dan kas dan setara kas Rp 3.342.563.164.
Amali ditunjuk menjadi Menpora meski tak memiliki pengalaman dalam dunia olahraga. Dia dipercaya Jokowi mampu memperbaiki pesoalan olahraga Indonesia menggantikan Plt Menpora, Hanif Dhakiri yang habis masa kinerja di kabinet.
Sebelum Hanif, Menpora dijabat politikus PKB Imam Nahrawi. Namun, jabatan itu terpaksa dilepas setelah Imam tersangkut kasus suap penyaluran bantuan dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI).
Di awal masa jabatannya, Amali memberikan janji kepada publik dengan menjalankan trasnparansi penyusunan anggaran. Tak hanya itu, dia mengaku akan menghapus potongan dana untuk setiap cabang olahraga.
Nama Amali diketahui sempat disorot KPK. Pria kelahiran 16 Maret 1962 itu pernah beberapa kali diperiksa KPK dalam kasus dugaan suap sengketa Pemilihan Kepala Daerah yang melibatkan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar.
Dalam kasus itu, Amali dan Akil diduga melakukan negosiasi pengurusan sengketa Pemilihan Gubernur Jawa Timur tahun 2014 melalui percakapan di Blacberry Messenger. Belakangan, ia mengaku kalau pembicaraan melalui aplikasi pesan singkat tersebut hanya merupakan candaan semata.
Amali sebagai pejabat publik berkewajiban untuk melaporkan harta kekayaannya kepada negara melalui LHKPN yang dikelola oleh KPK.
