Jakarta - Nadiem Makarim yang jadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pilihan Jokowi dalam Kabinet Indonesia Maju, sebelumnya belum pernah menjadi pejabat negara. Sehingga data harta kekayaannya belum terdaftar dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
Walaupun demikian, harta kekayaan mantan CEO Gojek ini bisa ditelusuri dari laporan Majalah Globe Asia pada 2018. Disebutkan kekayaan Nadiem Makarim mencapai US$100 juta atau setara Rp 1,4 triliun apabila US$1 sama dengan Rp 14.000. Dengan total kekayaan tersebut, saat itu Nadiem masuk dalam daftar 150 orang terkaya di Indonesia.
Nadiem Makarim lahir di Singapura, 4 Juli 1984, berusia 35 tahun tercatat sebagai menteri termuda Jokowi. Ia mendapatkan kekayaan dari saham Gojek yang selama itu ia pegang. Kekayaannya sebanyak itu sangat jauh dibandingkan gaji dan tunjangan sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
Walaupun gaji menteri 'tak seberapa', Nadiem mau mengikuti jejak pamannya, Fuad Hasan yang adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan zaman Presiden Soeharto.
Gaji dan tunjangan menteri berdasarkan penjelasan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2000, gaji pokok menteri adalah senilai Rp 5,04 juta per bulan. Selain itu, menteri diberikan tunjangan oleh negara. Tunjangan diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 2001 tentang Tunjangan Jabatan Bagi Pejabat Negara Tertentu.
Berdasarkan Pasal 2.e dari Keputusan Presiden tersebut, disebutkan tunjangan yang diberikan kepada menteri sebesar Rp 13,6 juta per bulan. Tunjangan tersebut juga berlaku untuk Jaksa Agung, dan Panglima Tentara Nasional Indonesia serta pejabat lain yang kedudukannya atau pengangkatannya setingkat atau disetarakan dengan Menteri Negara.
Jadi, total gaji dan tunjangan yang diterima oleh menteri adalah sebesar Rp 18,64 juta per bulan.
Di luar itu, menteri juga mendapatkan tunjangan operasional. Namun tunjangan operasional dipergunakan untuk membiayai kegiatan menteri, bukan untuk kepentingan pribadi.
Selain itu, menteri juga mendapat rumah dinas dan mobil dinas yang harus dikembalikan ketika masa jabatan berakhir.
Sementara itu gaji dan tunjangan wakil menteri diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 164/PMK.02/2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya Bagi Wakil Menteri.
Berdasarkan peraturan tersebut, wakil menteri mendapat tunjangan sebesar 85 persen dari tunjangan jabatan menteri sesuai yang diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 2001 tentang Tunjangan Bagi Pejabat Negara Tertentu.
Keputusan Presiden tersebut memperinci jumlah tunjangan menteri adalah sebesar Rp 13,6 juta per bulan. Jadi, jumlah tunjangan yang akan diberikan kepada para wakil menteri adalah sebesar Rp 11,57 juta per bulan.
Wakil menteri yang bertugas di Kementerian juga mendapatkan tunjangan kinerja, yaitu diberikan hak keuangan sebesar 135 persen dari tunjangan kinerja Pejabat Eselon I dengan peringkat jabatan tertinggi.
Sedangkan hak keuangan bagi wakil menteri yang berasal dari Pegawai Negeri dibayarkan sebesar selisih penerimaan hak keuangan sebagai wakil menteri dengan penghasilan yang diterima sebagai Pegawai Negeri. Selain tunjangan jabatan, para wakil menteri juga memperoleh fasilitas berupa kendaraan dinas, rumah jabatan, dan jaminan kesehatan. []
(Muhammad Nefki Hasbiansyah)
