Jakarta - Politisi Partai Gerindra Arief Poyuono kembali menjadi buah bibir masyarakat usai menyatakan kebangkitan Partai Komunis Indonesia atau PKI hanya sekadar isu hoaks alias kabar bohong, yang sengaja diembuskan oleh kadrun, semata untuk mendelegitimasi Presiden Joko Widodo.
Permasalahan terbarunya yakni, Majelis Kehormatan (MK) DPP Gerindra berencana memanggil Arief Poyuono atas pernyataan 'kebangkitan PKI dimainkan kadrun'. Namun, dia justru menolak untuk memenuhi panggilan tersebut.
Wakil Ketua Umum Gerindra itu menyakini bahwa dirinya telah melontarkan suatu fakta. Dia menegaskan soal isu kebangkitan PKI sengaja dimainkan kadrun memang benar adanya.
Kok sanksi sih? Memang saya salah ngomong fakta? Memang ada tuh PKI bangkit?
Baca juga: Arief Poyuono Sebut Isu Jokowi PKI Dimunculkan Kadrun
"Biar saja, saya tidak akan datang dan tetap pada pendirian saya kalau isu bangkitnya PKI itu hanya omong kosong dan enggak ada buktinya," kata Poyuono kepada wartawan, Jumat, 19 Juni 2020.
Dia sangat yakin meskipun hal ini bakal menuai polemik, akan tetapi dirinya tak akan mendapatkan sanksi atas pernyataannya tersebut. Ia tegas menyatakan bahwa pernyataannya tersebut bukan sekadar isapan jempol.
"Kok sanksi sih? Memang saya salah ngomong fakta? Memang ada tuh PKI bangkit? Kalau bangkit pasti dibubarin aparat hukum dong, kan ideologi terlarang," ujarnya.
Lebih lanjut, Arief Poyuono merasa miris dengan kondisi partainya sekarang yang terkesan menjadi wadah untuk kadrun.
"Bagi saya berpolitik pakai akal sehat dan nalar, bukan pakai propaganda kampungan yang diketawain masyarakat, dan ditinggal masyarakat," ujarnya.
Baca juga: Gerindra Dibuat Rasa PKI, PA 212: Pecat Arief Poyuono
"Nah, framing yang sekarang kan akhirnya Gerindra seakan-akan jadi partai tempatnya kadrun. Masyarakat sudah cerdas, apalagi generasi milenial sudah sangat cerdas dalam menilai politik Indonesia," ucapnya menambahkan.
Dia kembali menekankan, isu kebangkitan PKI ditujukan untuk menyerang Presiden Jokowi. Ia merasa patut membela, karena ia menyebut Gerindra saat ini telah berkoalisi dengan pemerintah.
"Yang pasti isu itu untuk memecah belah bangsa dan ujung mau memakzulkan Kangmas Joko Widodo. Jadi saya sebagai kader partai yang berkoalisi dengan Pak Jokowi wajib untuk membantu Pak Jokowi," tuturnya.
Sebelumnya, Ketua Bidang Advokasi DPP Gerindra sekaligus juru bicara Partai Gerindra Habiburokhman berharap agar Wakil Ketua Umum Gerindra Arief Poyuono segera meminta maaf kepada masyarakat Indonesia terkait dengan pernyataannya soal PKI dan kadrun di sebuah channel YouTube.
"Kita doakan semoga junior saya si Arief Poyuono menyadari kesalahannya dan minta maaf pada rakyat sebelum hari Senin besok," kata Habiburokhman melalui akun Twitter @habiburokhman, dikutip Tagar, Kamis, 18 Juni 2020.
Sementara, Ketua Media Center Persaudaraan Alumni atau PA 212 Novel Bamukmin menyarankan petinggi Partai Gerindra untuk memecat Arief Poyuono yang saat ini tercatat masih menjabat sebagai wakil ketua umum di partai berlogo kepala garuda itu.
Dia merasa kesal dengan pernyataan menyoal pihak penentang pemerintah atau oposan langsung dicap kadrun. Ia menduga Poyuono merupakan bagian dari neo-PKI.
"Maka bisa diduga kuat Poyuono adalah pendukung PKI atau memang neo-PKI? Dan Poyuono juga telah menyebarkan rasa kebencian di media sosial dengan penghinaan yang berseberangan adalah kadrun," kata Novel Bamukmin kepada Tagar, Rabu malam, 17 Juni 2020. []
