Bekasi - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono berpendapat, menyeruaknya isu kebangkitan Partai Komunis Indonesia sengaja diembuskan untuk mendelegitimasi Pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Arief menyebut kelompok yang memunculkan isu PKI adalah kadrun.
Kemudian, dia menduga isu PKI sengaja diembuskan oleh orang yang ingin mengacaukan suasana, tidak ingin Indonesia damai, terus berupaya untuk mendiskreditkan pemerintahan yang sah. Arief Poyuono berani menjamin, organisasi terlarang itu tidak akan bangkit lagi.
Enggak ada cuma isu-isu bohong saja (PKI), isu-isu itu sebenarnya hanya untuk mendelegitimasi Kangmas Jokowi yang selalu dituduh.
"Yang pasti ini adalah kadrun. Yang kedua mungkin orang-orang yang tidak menginginkan adanya perdamaian di Indonesia, yang selalu ingin mengacau, yang selalu ingin mendiskreditkan pemerintah yang sah dan konstitusional dengan isu-isu PKI. Kebangkitan PKI tidak ada. Siapa yang PKI? Sangat dijamin (tidak ada). Nanti gerakan buruh lebih kencang disebut PKI, kacau kan. Enggak ada PKI," kata dia dalam akun YouTube Kanal Anak Bangsa, seperti dilihat Tagar, Rabu, 17 Juni 2020.
Baca juga: Gerah Pelabelan Kadrun, PA 212: Mereka neo-PKI
Menurut dia santernya isu PKI tak ayal hanyalah kabar hoaks yang mencuat di era Presiden Jokowi yang dalam hal ini menjadi korban, selalu dikait-kaitkan dengan partai terlarang.
Arief mengatakan pada era Presiden Megawati Soekarnoputri dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), isu PKI tidak gencar dimainkan untuk menjatuhkan kewibawaan lawan politik.
"Enggak ada cuma isu-isu bohong saja (PKI), isu-isu itu sebenarnya hanya untuk mendelegitimasi Kangmas Jokowi yang selalu dituduh apa pun. Dia seakan-akan ada hubungannya sama PKI, seperti itu. Kan aneh munculnya itu cuman di era-nya Pak Jokowi saja, dulu di era SBY tidak ada, era Mega tidak ada, ya kan ini kan aneh," ucapnya.
Oleh sebab itu dia menyarankan Presiden Jokowi untuk tidak merespons isu tersebut, agar spekulasi kebangkitan PKI ini tidak terus menerus menjadi diskursus publik.
"Diam saja, ngapain direspons hoaks, dan mau mengacaukan Indonesia sayangnya tidak laku," ucapnya.
Yang pasti ini adalah kadrun.
Baca juga: Kritik Jokowi Dicap Kadrun Cerminan Rendah Adab
Sebelumnya, Ketua Media Center Persaudaraan Alumni atau PA 212 Novel Bamukmin nampak jengkel dengan para pendukung Presiden Joko Widodo yang kerap melabelkan pihak oposisi pengkritik pemerintah dengan sebutan kadrun. Dia menduga kuat pembuat cemoohan tersebut adalah orang-orang neo-Partai Komunis Indonesia (PKI), meski ada sebagian orang yang hanya ikut-ikutan saja.
"Kata-kata hinaan seperti kadrun dilancarkan sampai saat ini kepada oposisi yang memang berseberangan dengan pemerintah. Diduga kuat (mereka adalah neo-PKI), karena ada juga mereka yang ikut-ikutan dan tidak tahu sejarahnya, dan mereka kena perangkap PKI di kandangnya sendiri," kata Novel Bamukmin kepada Tagar, Rabu, 3 Juni 2020.
Mantan Jubir Front Pembela Islam (FPI) itu mengaku belum lama ini baru mengetahui bahwasannya labelisasi kadrun pernah dipakai oleh PKI tempo lampau tatkala mengkotak-kotakkan kaum agamais yang berseberangan dengan paham komunis.
"Dan saya juga baru mengetahui dari beberapa pendapat ulama yang mengetahui sejarah. Kata-kata penghinaan atau cemoohan kadrun ini ternyata bukan baru, akan tetapi sudah lama atau sudah basi, yaitu saat zaman PKI. Yang mana PKI membedakan orang golongan PKI dengan umat Islam, yang mana ditandai dengan sebutan kadrun," ucapnya.
Sementara, Pengamat Politik dari Universitas Al Azhar Indonesia (UAI), Ujang Komarudin menjelaskan siapa saja yang mengutarakan ketidaksukaan terhadap pemerintah sudah dipastikan bakal mendapat sebutan kadrun.
Termasuk, kata Ujang, cap kadrun bakal disematkan bagi partai-partai oposisi dan para pihak pengkritik pemerintah Jokowi.
"Itu bagian dari kritikan dan hinaan yang tajam kepada seseorang yang dibenci. Orang yang bukan golongannya atau orang yang tidak sepaham dan tidak berpihak kepadanya dicap atau dilabeli 'kadrun', katanya kepada Tagar, Rabu, 3 Juni 2020. []
