Jakarta - Kelompok massa yang tergabung dalam Komunitas Cikini menggelar aksi demonstrasi didepan Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam), Jakarta Pusat, pada Kamis, 30 September 2021.
Dalam aksinya, mereka mendesak agar segelintir oknum untuk tidak memanfaatkan isu PKI atau komunis demi kepentingan tertentu apalagi sebagai upaya serangan politik kepada pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Indonesia sudah damai, jangan jadikan isu PKI sebagai alat serangan politik," kata Amat selaku koordinator aksi.
Menurutnya, isu komunis atau PKI ini menjadi agenda tahunan dan hal itu wajar lantaran mengandung makna yang tersirat dalam sebuah peristiwa. Ditegaskan Amat, hal ini sah saja apabilah dijadikan ebagai bahan renungan. "Tetapi yang tidak proporsional menjadi alat untuk menciptakan situasi yang tidak kondusif," ujarnya.
Amat menjelaskan bahwa Partai Komunis Indonesia (PKI) yang saat ini sedang ramai diperbincangkan, sudah tidak ada lagi. Menurutnya, kelompok kepentingan tersebut hanya menciptakan situasi yang heroik bukan terkait sikap politik dan ideoligisnya.
"Terkait isu PKI partai itu sudah tidak ada, secara konstitusional itu sudah selesai. Hanya menciptakan situasi yang agak heroik. Saya melihat aspek politik bukan ideologis," ucapnya.
"Satu hal menjadi catatan secara ideologi sudah klir siapapun bisa berdebat tentang hal ini, ada kelompok tertentu yang terus mengangkat masalah ini. Saya melihat ada agenda tertentu yang belum terlihat jelas tetapi situasinya sangat berasa," ujarnya.
Selain itu, lanjutnya, pihak yang selalu katakan bahwa pemerintah yang dikaitkan isu komunis, hanyalah menciptakan politik kepentingan dan mengadu domba umat muslim.
"Pemerintah selalu dikaitkan dengan isu PKI ini, politik kekuasaan di negeri ini, kepentingan kekuasan itu ada dua spektrum kekuatan Islam isu komunis belakangan ini dari sebelum pilpres spektrum nya ada upaya mengadu domba umat Islam. Saat ini umat Islam tidak terprovokasi dengan isu tersebut," katanya.
Pihaknya pun menduga dan menuding Gatot Nurmantyo yang dianggap memanfaatkan situasi ini. Sebelumnya, ia pun sempat menuding bahwa komunis telah menyusup ke tubuh militer. Meski begitu pihaknya mengatakan belum melihat data yang jelas.
Pernyataan Gatot ini sebenarnya sangat lemah, karena menuduh TNI di susupi PKI hanya dengan berdasarkan informasi terkait patung yang sudah tidak ada. Padahal sudah dibantah.
"Di satu sisi memang kalau isu dimaknai peringatan untuk memberikan peringatan kepada masyarakat agar peristiwa berdarah tersebut tidak terulang kembali. Kalau pesan itu di sampaikan agar ideologi itu tidak lagi ada saya sependapat, tetapi tidak hanya ideologi transnasional harus tetap diwaspadai," katanya.
"Memang Gatot Nurmantyo dalam membangun isu ini menurut saya bukan sekadar memberikan warning kepada masyarakat di balik itu ada tujuan dan kepentingan tertentu yang bisa kita baca," ujarnya.
Ditegaskannya, diindikasikan adanya upaya unsur kesengajaan membangun insinuasi membuat tuduhan tersembunyi dengan kenyataan yang membuat heboh publik. Menurut Amat, narasi tersebut terkesan ada tujuan tersembunyi yang targetnya pemerintahan saat ini. Tujuannya, kata dia, untuk membangun persepsi bahwa pemerintahan saat ini telah disusupi.
"Pernyataan Gatot ini sebenarnya sangat lemah, karena menuduh TNI di susupi PKI hanya dengan berdasarkan informasi terkait patung yang sudah tidak ada. Padahal sudah dibantah," pungkasnya.[]
Baca Juga:
- Lubang Buaya jadi Saksi Bisu Kekejaman G30S PKI
- G30S PKI : Kronologi Tewasnya Jenderal Ahmad Yani
- Kisah 7 Pahlawan Revolusi Korban G30S PKI
- Menjadi Pro dan Kontra, Film G30S PKI Fiksi Atau Fakta?
