Pematangsiantar - Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menilai kebijakan menerima fasilitas pembayaran uang muka untuk pembelian kendaraan perorangan anggota DPR tidak elok diterima.
Trubus menegaskan, seharusnya sebagai wakil rakyat dan dipilih langsung oleh masyarakat untuk menduduki posisi di parlemen, anggota DPR lebih mementingkan kesejahteraan orang-orang yang ada di daerah pemilihannya, terlebih dalam kondisi pandemi virus corona atau Covid-19 saat ini.
Sebagian anggota dewan menerima uang itu berdasarkan surat bernomor SJ/4824/SETJEN DAN BK DPR RI/PK.02/4/202. Nominal yang diterima tiap anggota dewan yaitu Rp 116.650.000.
Jadi ini kan banyak yang terdampak corona, lebih baik anggaran itu diberikan saja kepada orang-orang yang ada di dapil mereka.
Baca juga: KSPI Sebut 50 Ribu Buruh Serbu DPR Jelang May Day
"Menurut saya, itu harus di-pending dulu meskipun sudah dianggarkan sebelumnya. Jadi menurut saya anggaran itu dialihkan dulu untuk menangani Covid-19. Anggota dewan itu atas pilihan dari konstituen dari dapilnya, jadi harusnya mereka bertanggungjawab pada dapil yang kebetulan masyarakatnya terkena musibah," kata Trubus kepada Tagar, Rabu, 22 April 2020.
Dia menjelaskan, permasalahan mengenai pandemi Covid-19 ini sudah ada pada Keputusan Presiden atau Kepres, di mana wabah ini menjadi bencana nasional di Indonesia.
"Karena ini kan dasarnya Kepres Nomor 12 Tahun 2020 terkait dengan corona sebagai bencana nasional. Karena Kepres 11 kedaruratan kesehatan, 12 corona menjadi bencana nasional," ujarnya.
Lantas, dia meminta para anggota parlemen untuk menunjukkan sikap kepedulian terhadap masyarakat dengan tidak menerima uang muka pembelian mobil tersebut.
Baca juga: DPR Imbau Aspirasi Buruh Salurkan Tanpa Demonstrasi
"Anggota dewan untuk menampilkan kesantunan publik. Itu kan tak elok kalau menerima dalam situasi kayak gini. Jadi lebih baik anggarannya diberikan untuk penanganan Covid-19, karena masih banyak masyarakat yang terdampak. Apalagi nanti ada larangan mudik," kata dia.
Tak hanya itu, sikap pemerintah melarang masyarakat untuk mudik ke kampung halaman dinilainya juga akan berdampak pada sektor-sektor tertentu.
"Larangan mudik ini banyak sekali yang dikorbankan. Terutama masyarakat bawah yang sangat menderita, seperti pedagang-pedagang yang ada di jalur mudik itu selama ini hidup dari jual rokok, jual makanan, dan lain-lain. Kemudian, yang mereka hidup dari pariwisata. Itu kalau lebaran orang-orang pergi ke situ. Jadi ini mati, karena enggak ada lagi orang yang datang ke tempat pariwisata," ucapnya.
Dia menyarankan, langkah terbaik yang harus dilakukan anggota DPR adalah memberikan uang tersebut kepada masyarakat yang ada di dapilnya.
"Jadi ini kan banyak yang terdampak corona, lebih baik anggaran itu diberikan saja kepada orang-orang yang ada di dapil mereka masing-masing. Mereka harus bertanggungjawab terhadap dapilnya," kata Trubus. []
