UNTUK INDONESIA
Berita Seputar Mahkamah Agung

Kumpulan berita terkini Mahkamah Agung (MA). Lembaga tertinggi negara dalam ketatanegaraan dengan memegang kekuasaan kehakiman yang bebas dari pengaruh keekuasaan lainnya.

Lembaga ini didirikan pada 19 Agustus 1945. Dasar hukum yang digunakan dalam lembaga ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Salah satu kewenangan dari MA adalah memutus permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan tingkat banding atau tingkat terakhir dari semua lingkungan peradilan.

MA Pecahkan Rekor MURI Diklat Terbanyak Dalam Setahun
MA memecahkan rekor Museum Rekor Indonesia (MURI) untuk kategori Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Terbanyak Secara Daring dalam 1 Tahun.
Mahkamah Agung Amerika Serikat Tolak Serangan Donald Trump
MA Amerika Serikat menolak gugatan yang didukung oleh Presiden Donald Trump untuk mengubah kemenangan Joe Biden pada Pilpres
Profil Dudu Duswara, Hakim Agung Meninggal Karena Covid-19
Sebelum menjadi hakim agung, Dudu Duswara merupakan hakim ad hoc tindak pidana korupsi di Pengadilan Tipikor Jakarta.
Hakim Agung Dudu Duswara Tutup Usia Karena Covid-19
Hakim Agung, Dudu Duswara Machmudin dikabarkan meninggal dunia setelah sebelumnya terkonfirmasi terpapar Covid-19.
KPK Minta MA Konsisten Memutus Perkara Korupsi, Ini Sebabnya
KPK meminta Mahkamah Agung (MA) konsisten dalam memutus kasus korupsi.
Donald Trump Lanjutkan Hasil Pilpres ke Mahkamah Agung
Pemenang Pilpres AS belum tunjukkan hasil sehingga belum ada capres dengan suara mayoritas yang diperkirakan bisa berujung di Mahkamah Agung
Karo Hukum dan Humas Mahkamah Agung Abdullah Tutup Usia
Kepala Biro Hukum dan Humas MA Abdullah tutup usia di Surabaya, Jawa Timur pada Sabtu dini hari, 31 Oktober 2020.
DPO Kasus Nurhadi, Hiendra Soenjoto Ditahan di Pomdam Jaya
KPK langsung menahan Direktur PT MIT Hiendra Soenjoto. DPO tersangka pemberi suap kepada mantan Sektretaris MA Nurhadi.
Omnibus Law Cipta Kerja Ditentang, KSP: Ajukan ke MK
Tenaga Ahli Kedeputian Kantor Staf Presiden Donny Gahral Adian menyatakan penentang Omnibus Law Cipta Kerja bisa sampaikan ke Mahkamah Konstitusi.
Pakar Nilai Hakim Bisa Khilaf Sehingga Putusan PK Anas Beda
Hakim pengadilan bisa saja berbuat khilaf dalam memutuskan perkara Anas Urbaningrum. Maka tidak heran jika putusan PK beda dengan sebelumnya.
Wajar Jika Lawan Politik Anas Urbaningrum Nyinyir Putusan PK
Ujang Komarudin menilai wajar jika lawan politik Anas Urbaningrum nyinyir atas putusan PK yang mengurangi hukumannya.
Pakar Hukum: Seharusnya Putusan PK Anas Urbaningrum Bebas
Jika bukti tak kuat, Anas Urbaningrum seharusnya dibebaskan melalui putusan Mahkamah Agung (MA) di tingkat peninjauan kembali (PK).
DPR: MA Punya Pertimbangan Atas Putusan PK Anas Urbaningrum
Azis Syamsuddin meyakini Mahkamah Agung (MA) memiliki pertimbangan terkait putusan PK terhadap Anas Urbaningrum.
Pengacara Anas Urbaningrum Sebut Istilah Sunat Hukuman Keliru
Kata penyunatan hukuman atas putusan Peninjauan Kembali (PK) kliennya oleh Mahkamah Agung (MA) adalah keliru.
Alasan MA Pangkas Hukuman Anas Urbaningrum Tidak Logis
Pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti menganggap alasan Mahkamah Agung (MA) memotong hukuman Anas Urbaningrum tidak logis.
Ferdinand Hutahaean Kecewa MA Pangkas Hukuman Anas Urbaningrum
Politisi Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean mengaku kecewa Anas Urbaningrum hukumannya disunat oleh Mahkamah Agung jadi 8 tahun.
Pakar: Tak Ada Sunatan Hukuman di Putusan PK Anas Urbaningrum
Tidak istilah penyunatan hukuman atas putusan Peninjauan Kembali (PK) Anas Urbaningrum. Putusan PK hanya kembali pada vonis Pengadilan Negeri (PN).
Hukuman Koruptor Disunat, KY dan KPK Bisa Sadap Hakim MA
Komisi Yudisial (KY) diminta gandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait banyaknya pemotongan hukuman para koruptor untuk sadap hakim agung.
KPK Prihatin MA Malah Sunat Hukuman Anas Urbaningrum
Plt Jubir KPK Ali Fikri pun mengaku prihatin ihwal beberapa putusan MA lewat PK yang memotong hukuman para koruptor seperti Anas Urbaningrum.
KPK Sebut Putusan PK Anas Mengandung Rasa Keadilan
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri mengaku menghormati putusan Mahkamah Agung (MA) atas pemotongan hukuman terhadap Anas Urbaningrum.
Respons KPK Atas Putusan MA Kurangi Hukuman Anas Urbaningrum
KPK merespons putusan Mahkamah Agung yang mengurangi hukuman eks Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum.
Load more ...