UNTUK INDONESIA
Sofyan Djalil Sudah Enam Kali Jadi Menteri
Presiden Joko Widodo kembali menunjuk Sofyan Djalil menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN. Ini jabatan menteri yang keenam kali
Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil. (Foto: Instagram/@sofyan.djalil)

Jakarta - Sebelum Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan susunan Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2014, Sofyan Djalil, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional (ATR/BPN) tak terlalu berharap akan terpilih kembali. Namun Jokowi masih mempercayakan ahli pasar modal ini menjadi pembantunya. Sofyan Djalil kembali ditunjuk menjadi Menteri ATR/BPN. Ini merupakan yang keenam kalinya ia mengemban jabatan sebagai menteri.

Sofyan mengatakan penunjukan terhadap dia karena kepentingan untuk melanjutkan tugas yang belum selesai di periode sebelumnya. Tugas-tugas itu salah satunya masalah agraria. "Rasanya melanjutkan tugas yang belum selesai. Masalah agraria, retribusi, reforma agraria," ujarnya.

Pria kelahiran Aceh Timur, Provinsi Nangroe Aceh Darussalam, Indonesia, 23 September 1953 ini kaya pengalaman baik di pemerintahan maupun di sekor swasta dan juga kalangan akademisi. Dalam pemerintahan, ia bukan sosok yang baru. Suami dari Ratna Megawangi ini telah memimpin lima kementerian yang berbeda, yaitu:

- Menteri Komunikasi dan Informatika dalam Kabinet Indonesia Bersatu 1 (21 Oktober 2004- 9 Mei 2007)

- Menteri Negara Negara Badan Usaha Milik Negara dalam Kabinet Indonesia Bersatu I (9 Mei 2007 - 20Oktober 2009)

- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dalam Kabinet Kerja (27 Oktober 2014 - 12 Agustus 2015)

- Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dalam Kabinet Kerja (12 Agustus 2015 - 27 Juli 2016)

- Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional dalam Kabinet Kerja (ATR/BPN) periode 2014-2019

Dengan ditunjukknya kembali menjadi Menteri ATR/BPN Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024, maka Sofyan Djalil telah enam kali memegang jabatan menteri.

JokowiPresiden RI Joko Widodo didampingi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil dan Gubernur Jawa Timur Soekarwo berfoto bersama perwakilan warga penerima sertifikat tanah saat penyerahan di Pendopo Sasana Adhi Praja, Blitar, Jawa Timur, Rabu (3/1/2019). (Foto: Antara/Irfan Anshori)

Ia juga pernah menjabat sebagai Ketua Tim Kajian Strategis (Telstra) Kantor Wakil Presiden Budiono, membantu Wapres dalam Kajian, Perumusan dan Evaluasi berbagai kebijakan strategis, antara lain, pembangunan Infrastruktur, Pendidikan dan Reformasi Birokrasi. Selama menjabat Menteri Kominfo dan Menteri BUMN pada Kabinet Indonesia Bersatu Pertama, ia menerapkan berbagai kebijakan publik untuk mempercepat pengembangan industri Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan melakukan reformasi di Depkominfo antara lain dengan menerapkan untuk pertama kali di Indonesia sistem lelang radio frekuensi secara transparan dan kompetitif. Sebagai Menteri BUMN ia melakukan reformasi BUMN dengan mempercepat proses restrukturisasi dan privatisasi juga secara agresif merekrut eksekutif professional dari berbagai latar belakang untuk menjadi pemimpin BUMN.

Dalam masa jabatan yang pendek di Kementerian Kordinator Perekonomian, bapak tiga anak ini mengordinasikan berbagai program reformasi dan deregulasi dalam berbagai sektor perekonomian yang merupakan tema utama dari program Pemerintah Jokowi - Jusuf Kalla. Sedangkan dalam jabatannya yang pendek di Bappenas, ia antara lain memperkenalkan sistem perencanaan melalui pendekatan yang bersifat Holistik, Integratif, Tematik dan Spatial (HITS) yang merupakan koreksi dari pendekatan perencanaan yang selama ini yang lebih bersifat pendekatan sektoral. Sesuai arahan Presiden, ia menjabarkan sistem alokasi anggaran pemerintah yang berubah dari sistem "uang mengikuti tugas dan fungsi kementerian menjadi uang mengikuti program prioritas" (from money follow function menjadi money follow program) sebagaimana tercermin dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2017.

Pengalaman Sofyan Djalil di dunia swasta juga sangat luas. Selama absen dari pemerintahan (2009 - 2014), ia menjabat sebagai Komisaris Utama beberapa perusahaan yaitu PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF), PT Trimegah Securities, PT Pasifik Satelit Nusantara, PT Pembangunan Pelabuhan Indonesia, dan PT Multi Adiprakarsa Manunggal (Kartuku), PT Berau Coal dan PT Berau Coal Energy Tbk, serta PT Socfin Indonesia.

Di samping itu pada masa yang sama Sofyan Djalil juga menjadi advisor berbagai perusahaan lokal dan multinasional: Prudential Insurance (Indonesia), Procter & Gamble (Indonesia), Bain & Company (Indonesia), Navigat Energy (Indonesia), PT Aneka Kimia Raya Tbk, Wellington Capital Indonesia, Axiata (Malaysia) dan Kuala Lumpur Kepong Berhad (Malaysia). Ia juga pernah menjadi sebagai Member dari Governing Board Mandiri Corporate University.

Pada priode Pemerintahan Presiden BJ Habibie, ia dipercaya menjabat sebagai Asisten Menteri Negara BUMN (1998 - 2000). Juga merangkap Komisaris Utama, PT Pupuk Iskandar Muda (Persero) (1999-2004), Komisaris PT PLN (Persero) (1999-2003), Komisaris PT Pelindo III (Persero) (1999-2001), dan Komisaris Independen PT Kimia Farma Tbk (2002-2004).

Sofyan DjalilMantan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil tiba di Kompleks Istana Kepresidenan di Jakarta, Selasa, 22 Oktober 2019. (Foto: Antara/Puspa Perwitasari)

Sofyan Djalil juga pernah menjabat Vice President, Research and Development, Bursa Efek Jakarta (1998), Konsultan Community Relation Chevron Indonesia (2000), dan Konsultan Good Corporate Governance (GCG) dari berbagai perusahaan (2000-2004) dan Anggota Ombudsman Harian KOMPAS (2001-2004).

Dr Sofyan Djalil lama menjadi Dosen tidak tetap pada Pasca Sarjana Universitas Indonesia dan Universitas Padjadjaran. Dosen pada Kursus Diplomat Senior Kementerian Luar Negeri, Anggota Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI). Pernah menjadi Anggota Delegasi Pemerintah untuk Perundingan dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang menghasilkan Perjanjian Perdamaian Helsinki (2005). Ia pernah menjadi Anggota Tim Ahli Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia (2000-2002), dan pernah bekerja pada Kejaksaan Agung RI (1977-1983).

Sofyan Djalil memulai karir professional sebagai peneliti sampai menjadi Associate Fellow pada Center for Policy and Implementation Studies (CPIS) (1984 - 1995). Ia memperoleh Ph.D dalam bidang International Financial and Capital Market Law and Policy dari the Fletcher School of Law and Diplomacy - Tufts University (1993), setelah menyelesaikan Master of Arts in Law and Diplomacy - MALD (1991) dan Master of Arts in Public Policy dari Universitas yang sama di tahun 1989. Ia memperoleh Sarjana Hukum dari Universitas Indonesia tahun 1984.

Berita terkait
Sofyan Djalil: 2025 Semua Tanah di Indonesia Terdaftar
Menteri ATR/Ketua BPN Sofyan Djalil mengatakan seluruh tanah di Indonesia akan terdaftar pada 2025.
Sofyan Djalil, Moeldoko, Tjahjo Kumolo Sambangi Istana
Sofyan Djalil, Moeldoko dan Tjahjo Kumolo memenuhi undangan Presiden Jokori ke Istana Kepresidenan pada Selasa 22 Oktober 2019.
Sofyan Djalil Pastikan Ibu Kota di Kalimantan Timur
Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil pastikan ibu kota pindah ke Kalimantan Timur.
0
Ahok Masuk BUMN di Mata Dosen UGM Yogyakarta
Ahok dikabarkan mengisi jabatan tinggi di BUMN. Statusnya mantan napi tidak masalah, yang menjadi masalah statusnya sebagai kader partai politik.