Wamen ATR/BPN Raja Juli Antoni menyerahkan 6 sertipikat tanah wakaf yang diserahkan secara langsung kepada Yayasan Sunan Kalijaga Kadilangu.

Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto mengunjungi lokasi permasalahan tanah di Banjar Mumbul, Kelurahan Benoa, Kabupaten Badung, Provinsi Bali.

Wamen ATR/Waka BPN Raja Juli Antoni menyatakan terus berkomitmen dalam mempercepat sertipikasi tanah tak terkecuali bagi rumah ibadah.

Kementerian ATR/BPN menggelar kegiatan Peningkatan Kualitas Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Gelombang I dan II Tahun 2023.

Kementerian ATR/BPN kembali menuntaskan pemberian kepastian hukum terhadap rumah ibadah dan sarana pendidikan.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) setiap tahunnya menghasilkan arsip pertanahan dengan volume tinggi.

kementerian ATR/BPN melakukan Pencanangan Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip (GNSTA) bertempat di Aula Prona Kementerian ATR/BPN.

Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto menyerahkan dokumen teknis Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) IKN Nusantara kepada Kepala Otorita IKN.

Kementerian ATR/BPN melakukan penyerahan sertipikat tanah wakaf dalam rangka memperingati Hari Amal Bakti ke-77.

Objek dari PTSL itu sendiri yakni dapat berupa tanah-tanah wakaf serta aset rumah ibadat yang dimiliki masyarakat serta badan hukum.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus berupaya untuk meningkatkan kualitas dari layanan pertanahan.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto tiba di Surabaya pada Kamis, 5 Januari 2023.

Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) merupakan salah satu perguruan tinggi kedinasan tertua di Indonesia.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyadari pentingnya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Menteri ATR/Kepala BPN menyampaikan bahwa Reforma Agraria merupakan bagian dari Nawacita pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Kementerian ATR/BPN juga mempunyai peran dalam menjamin kepastian hukum melalui kegiatan penerbitan hak atas tanah.

Program PTSL yang dijalankan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terbukti mempermudah masyarakat.

Diperintahkan Presiden laporkan kondisi agraria dengan menteri terkait untuk percepatan penyelesaian tentang pertanahan di Sumut

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto memberikan tanggapan terkait pemberitaan oknum.

Pemanfaatan Sistem Informasi Data Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan (SIDA-KTPP) pada sistem informasi geografis atau GIS.

Konflik sengketa lahan menjadi masalah yang dapat merusak kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. Simak ulasannya sebagai berikut.