Kementerian ATR/BPN berwenang untuk menyelesaikan kasus pertanahan, yang meliputi sengketa, konflik, atau perkara tanah sesuai dengan ketentuan.

Kementerian ATR/BPN ATR/BPN mengharapkan seluruh bidang tanah di Indonesia terdaftar. Banyak faktor pendukung yang dapat mempercepat terwujudnya.

Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) terus dimaksimalkan Kementerian ATR/BPN salah satunya melalui partisipasi masyarakat.

Di era yang serba digital, kualitas data dan pemanfaatannya berperan sangat krusial, tak terkecuali di sektor pemerintahan. Simak ulasannya.

Dalam upaya menuntaskan pendaftaran tanah di seluruh Indonesia kementerian ATR/BPN mendorong pemetaan bidang tanah secara lengkap di setiap kota.

Jabatan Fungsional Penata Kadastral mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan survei. Simak ulasannya.

Kementerian ATR/BPN mengelar sosialisasi terkait Jabatan Fungsional (JF) Penata Kadastral dan Asisten Penata Kadastral.

Untuk mempersiapkan masa pensiun, maka seseorang harus mempunyai bekal yang bisa menunjang kehidupannya seperti saat ia belum pensiun.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus berupaya mendaftarkan tanah ulayat untuk melindungi hak-hak masyarakat

Kementerian ATR/BPN gelar Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Summit 2022 di Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) pada Juni.

Salah satu bentuk kerja sama pengadaan tanah dilakukan Kantor Pertanahan Kabupaten Tuban dalam rangka mendukung pembangunan PSN di wilayahnya.

Abetnego Tarigan, Deputi II Kepala Staf Kepresidenan mengungkapkan terdapat tiga isu yang diadukan masyarakat dalam tinjauannya ke lapangan.

Kementerian ATR/BPN yang membidangi pertanahan dan tata ruang, terus melakukan percepatan penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan.

Kementerian ATR/BPN telah membentuk Tim Kendali Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang bertugas melakukan pengecekan secara kualitas.

Terhitung mulai Mei 2022, Program Percepatan Reforma Agraria (PPRA) melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Partisipasi Masyarakat.

Kementerian ATR/BPN melaksanakan pendaftaran tanah di seluruh Indonesia Tujuan akhirnya adalah terdaftarnya seluruh bidang tanah di Indonesia.

Kementerian ATR/BPN institusi yang mengampu administrasi di bidang pertanahan telah membuat peraturan yang tegas mengenai hak kepemilikan tanah.

Kementerian ATR/BPN saat ini melaksanakan Program Percepatan Reforma Agraria (PPRA), yakni melalui PTSL-PM yang bekerja sama dengan Bank Dunia.

Adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) diharapkan akan memberikan terobosan dalam berbagai hal. Simak ulasannya.

Konsolidasi tanah sudah diterapkan sejak tahun 1980, namun ketiadaan konsep pengembangan pertanahan memicu munculnya masalah.

Kementerian ATR/BPN mendorong penyusunan RDTR di setiap kabupaten/kota sebagai upaya mewujudkan kemudahan berusaha dan iklim investasi.