Jakarta - Jubir Front Pembela Islam (FPI) Munarman menanggapi pernyataan Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Kepresidenan Ali Mochtar Ngabalin yang menyebut ormas pimpinan Rizieq Shihab tersebut harus mengikuti dan mematuhi aturan yang berlaku di Indonesia.
Munarman menyarankan Ngabalin apabila ingin membela pemerintah terkait Surat Keterangan Terdaftar (SKT) organisasi kemasyarakat (ormas) FPI yang sudah kedaluwarsa, sebaiknya membaca terlebih dahulu Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 82/PUU-XI/2013.
Saya nasehatkan, hidup ini singkat, gak ada apa-apanya kesenangan pangkat, jabatan dan harta.
"Ali Mochtar mesti belajar lagi soal hukum dan konstitusi. Biar gak bego-bego amat. Kalau mau bela tuannya atau majikannya ya silahkan saja, tapi jangan jadi bego. Cerdaslah. Jangan cuma modal udeng-udeng," kata Munarman dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 26 Desember 2019.
Baca juga: FPI Ogah Perpanjang SKT Ormas: Gak Ada Manfaat Juga
Munarman berujar, menyoal harta, takhta, dan kuasa yang dimiliki seseorang di dunia tidak akan dibawa mati. Dia menganggap pernyataan Ngabalin perihal polemik SKT ormas FPI sangat tidak elok.
"Saya nasehatkan, hidup ini singkat, gak ada apa-apanya kesenangan pangkat, jabatan dan harta. Apalagi cara memperolehnya dengan cara menindas rakyat. Gak ada gunanya kesenangan sesaat itu. Nanti semua akan dipertanggungjawabkan di akhirat," ucapnya.
Jubir FPI itu merasa perlu memberi petuah hidup. "Ini nasehat saya kepada orang orang zalim. Siapapun dia. Karena wajib bagi umat Islam menghentikan kezaliman dengan nasehat kepada orang-orang zalim," ujarnya.
Menurutnya, Ngabalin telah berlaku tidak adil. "Zalim bukan saja berlaku kejam dan sadis, tapi juga alam pikiran dan psikologi yang diselimuti kegelapan termasuk di dalamnya kebodohan-kebodohan dalam pernyataan dan kebodohan dalam mengurusi urusan rakyat," kata dia.
Front Pembela Islam (FPI). (Foto: Taraf.id)Munarman kemudian kembali menyinggung putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 82/PUU-XI/2013 yang disebutnya telah memutuskan bahwa pendaftaran izin ormas bersifat sukarela.
Dia bersikeras FPI tidak akan memperpanjang SKT ormas di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
"Hukum (UU Ormas diperkuat putusan MK No. 82/2013) tidak mewajibkan pendaftaran. Hanya orang tolol dan dungu yang masih bicara izin dan daftar," kata Munarman.
Baca juga: Ngabalin Ingatkan FPI Jangan Hukum Rimba
Sebelumnya, Ali Mochtar Ngabalin menimpali pernyataan Ketua Umum FPI Sobri Lubis yang tidak memedulikan lagi perpanjangan izin surat keterangan terdaftar (SKT) ormas.
"Ya itu terserah dia. Dia mau hidup baik, ya, kalau tidak juga terserah, yang pasti negeri ini ada aturannya, bukan hukum rimba yang berlaku di sini. Ada sejumlah regulasi yang mengatur tentang ormas, perkumpulan, dan lain-lain," kata Ngabalin di Jakarta, Minggu, 23 Desember 2019, dilansir Antara.
Dia menekankan, setiap ormas maupun perkumpulan yang ingin mendapatkan status legal di Indonesia harus patuh terhadap aturan yang berlaku di sini, termasuk soal perpanjangan SKT.
Apabila FPI tidak mengurus perpanjangan SKT, maka statusnya sebagai ormas akan berubah.
"Nanti dilihat Departemen (Kementerian) Dalam Negeri, Departemen Kehakiman untuk apakah dia perkumpulan, ataukah dia menjadi paguyuban, atau menjadi Alumni PA 212 atau kelompok pengajian, kan bisa saja menjadi itu," kata Ngabalin. []
