Berita Mahkamah Konstitusi (MK) Hari Ini

Mahkamah Konstitusi (MK) salah satu lembaga hukum tinggi negara di Indonesia selain Mahkamah Agung (MA). Kedudukan lembaga MK berada di Ibukota Jakarta. Pada masa Presiden Megawati Soekarno Putri, beliau mensahkan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Tahun 2003 dan akhirnya MK dibentuk tanggal 8 Agustus 2003. Berdasarkan peraturan, Hakim MK jumlahnya dibatasi 9 orang. Terdiri dari hakim ketua, wakil hakim ketua dan anggota. Adapun tugas MK dalam keseharian diantaranya seperti menyelesaikan sengketa gugatan Pilkada, Pemilu, Pilpres dan gugatan produk undang-undang yang sudah disahkan pemerintah.

Mahkamah Konstitusi Thailand Berhentikan Sementara PM Prayuth
Mahkamah Konstitusi Thailand telah memberhentikan untuk sementara waktu PM Thailand, Prayuth Chan-O-Cha, dari tugas-tugasnya
UU Sumbar Ditolak, Sultan Najamudin Dorong Masyarakat Mentawai Lakukan JR Ke MK
Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah RI Sultan B Najamudin mendorong Aliansi masyarakat adat Mentawai yang menolak kehadiran UU Sumatera Barat.
LaNyalla Tegaskan Pemenuhan Kebutuhan Rumah Sudah Diamanatkan dalam Konstitusi
Ketua DPD RI menegaskan jika pemenuhan kebutuhan tempat tinggal yang layak bagi masyarakat sudah diamanatkan dalam Konstitusi.
Tanggapi Putusan MK, Anggota DPR Sebut Tetap Buka Peluang Revisi UU Narkotika
Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani menyatakan peluang pembahasan revisi pasal 8 ayat 1 Undang-Undang (UU) Nomor 35 Tahun 2009.
Awali Safari Kedaulatan Rakyat, Ketua DPD RI Temui Ketua MA
Sekembali dari menunaikan ibadah haji, Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti langsung memulai safari Kedaulatan Rakyat dengan menemui MK.
Putusan MK Tak Lagi Independen, Fahri Hamzah Sebut Partai Gelora akan Jadi yang Terdepan Menjaga Spirit Demokrasi
Fahri Hamzah menegaskan, keberadaan Mahkamah Konstitusi (MK) saat ini menjadi korban dari permainan politik, sehingga putusannya tak independen.
PKS Akan Ajukan Uji Materi PT 20%, Ridwan Darmawan: Pasti Ditolak MK
Praktisi Hukum Ridwan Darmawan mengatakan bahwa haqqul yaqiin gugatan tersebut akan di tolak oleh Mahkamah Konstitusi.
Ketua DPD RI Ingatkan Tugas Suci Mahkamah Konstitusi
Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mengingatkan Mahkamah Konstitusi untuk tetap menjalankan tugas suci menjaga konstitusi negara.
LaNyalla: Presidential Threshold Akar Masalah, MK Harusnya Jaga Konstitusi
Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menegaskan Presidential Threshold merupakan akar permasalahan bangsa. Simak ulasannya berikut ini.
Hadir di Sidang MK, LaNyalla: Pasal 222 UU Pemilu Langgar Konstitusi dan Berpeluang Lumpuhkan Negara
Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mempertegas sikapnya terhadap Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Simak ulasannya.
Profil Masinton Pasaribu yang Heboh dengan Brutus Istana
Profil anggota Komisi XI DPR Masinton Pasaribu menjadi topik yang banyak dicari saat ini, lantaran Masinton dilaporkan ke MKD oleh Risman Hasibuan.
Warga Jakarta Minta Jabatan Anies Diperpanjang, Ini Kata MK
Dua orang warga Jakarta, yaitu, A Komarudin dan Eny Rochayati meminta agar jabatan Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta diperpanjang.
Fahira Idris Dukung Rencana PKS Ajukan JR Presidential Threshold ke MK
Anggota DPD RI Fahira Idris menyampaikan apresiasi dan dukungannya kepada PKS yang berencana mengajukan judicial review ke MK.
Menyelamatkan Demokrasi, DPD RI dan PBB Gugat Presidential Threshold ke MK
Lagi-lagi ketentuan syarat ambang batas pencalonan Presiden kembali digugat. Tak kepalang tanggung, kali ini diajukan oleh DPD RI.
Jelang Putusan MK, LaNyalla Ajak Bangsa Indonesia Berdoa
Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengajak semua bangsa Indonesia untuk berdoa agar para Hakim MK berpihak kepada nurani keinginan rakyat.
DPD RI Akan Gugat Presidential Threshold ke MK
DPD RI secara kelembagaan akan mengajukan judicial review terkait Presidential Threshold ke Mahkamah Konstitusi. Simak ulasannya berikut ini.
Dinilai Sia-Sia, Sultan Sebut Gugatan PT 20% Terganjal Putusan MK
Ketua DPD RI pertimbangan open legal policy yang disampaikan MK dapat merusak sistem legislasi karena seolah memberikan kemutlakan.
Mahkamah Konstitusi Jerman Tolak Blokir Mandat Vaksin
Mahkamah Konstitusi Jerman telah menolak untuk memblokir sementara pelaksanaan mandat vaksin Covid-19 untuk para pekerja layanan kesehatan
Opini: Putusan MK yang Masih Berjiwa Feodal
Menjadi hal umum, pengelola jamsos itu dilaksanakan oleh lembaga nirlaba, sementara taspen adalah lembaga yg mengejar profit.
Mahfud MD: Dari Dulu KPK Memang Hendak Dirobohkan
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengatakan dari dulu KPK memang hendak diruntuhkan melalui aturan undang-undang.
Aksi Perlawanan Pegawai KPK Tak Lolos TWK Berlanjut ke MK
Aksi perlawanan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tidak lolos TWK terus berlanjut hingga ke Mahkamah Konstitusi soal uji materi.
Load more ...