UNTUK INDONESIA
Berita Mahkamah Konstitusi (MK) Hari Ini

Mahkamah Konstitusi (MK) salah satu lembaga hukum tinggi negara di Indonesia selain Mahkamah Agung (MA). Kedudukan lembaga MK berada di Ibukota Jakarta. Pada masa Presiden Megawati Soekarno Putri, beliau mensahkan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Tahun 2003 dan akhirnya MK dibentuk tanggal 8 Agustus 2003. Berdasarkan peraturan, Hakim MK jumlahnya dibatasi 9 orang. Terdiri dari hakim ketua, wakil hakim ketua dan anggota. Adapun tugas MK dalam keseharian diantaranya seperti menyelesaikan sengketa gugatan Pilkada, Pemilu, Pilpres dan gugatan produk undang-undang yang sudah disahkan pemerintah.

Eks Ketua MK: Tito Karnavian Tak Bisa Memakzulkan Kepala Daerah
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva menyatakan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian tidak bisa memakzulkan kepala daerah
Demo Buruh Tolak UU Cipta Kerja 2 November Sasar MK dan Istana
Presiden KSPI Said Iqbal menyebutkan demo buruh bakal sasar MK dan Istana Negara pada 2 November 2020.
Dosen Persoalkan Seleksi Hakim Ad Hoc ke Mahkamah Konstitusi
Seorang dosen mempersoalkan pengusulan calon hakim ad hoc di Mahkamah Agung oleh Komisi Yudisial karena dianggap tak miliki rasa keadilan.
Alasan PSHK UII Yogyakarta Menggugat Revisi UU MK
PSHK UII Yogyakarta mendaftarkan gugatan untuk pengujian revisi UU MK. Ini alasannya.
Demo Besar, Polri Harap Omnibus Law UU Cipta Kerja Dibawa ke MK
Markas Besar (Mabes) Kepolisian Republik Indonesia (Polri) mengimbau kepada seluruh pedemo Omnibus Law Cipta Kerja, Judicial Review ke MK.
Gugatan PMKRI terkait UU Minerba ke MK Digelar secara Daring
Gugatan UU Minerba yang diajukan oleh Pengurus Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PP PMKRI) dilangsungkan secara daring.
Judicial Review UU Minerba oleh PMKRI Disidangkan Esok
Gugatan Judicial Review UU Minerba oleh Pengurus Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik RI (PMKRI) ke Mahkamah Konstitusi (MK) mulai disidangkan besok
Hakim Mahkamah Konstitusi Minta Rizal Ramli Jangan Ambigu
Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo meminta penegasan dari ekonom senior Rizal Ramli apakah akan tampil dalam Pilpres 2024, agar tidak ambigu.
Tatap Pilpres 2024, Rizal Ramli Gugat Ambang Batas ke MK
Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli gugat ambang batas ke MK untuk menatap Pilpres 2024 mendatang.
Gegara Anies, Sidang MK Dilakukan Virtual Saat PSBB
Sidang pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi dilakukan secara virtual selama pelaksanaan PSBB Jakarta.
Rizal Ramli Gugat Ambang Batas Presiden ke MK
Rizal Ramli menggugat UU No 7 2017 tentang Pemilu. Ia meminta tidak ada lagi ambang batas untuk capres.
DPR Minta Rekrutmen Hakim MK Transparan dan Akuntabel
Ketua Komisi III DPR Herman Herry menyatakan agar proses rekrutmen hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dapat dilakukan secara transparan dan akuntabel.
Gugatan UU MD3 Agar Jabatan DPR Dibatasi Dicabut
Uji materi Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) agar jabatan DPR dibatasi resmi dicabut.
Gugatan Pasal Ganja di MK Terhalang Pandemi Covid-19
Rencana gugatan terhadap pasal UU Narkotika yang menggolongkan ganja dengan status barang terlarang, masih terhalan pandemi Covid-19.
MAKI Gugat UU Penanganan Covid-19 ke MK
Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) kembali mengguggat Undang-Undang Penangana Covid-19 ke Mahkamah Konstitusi.
MAKI Inginkan Jokowi Hadir dalam Persidangan di MK
Koordinator MAKI Boyamin Saiman malah berharap yang hadir adalah Presiden Jokowi saat sidang di Mahkamah Konstitusi soal Perppu Covid-19.
Istana Angkat Suara Soal Gugatan Amien Rais ke MK
Pendiri PAN, Amien Rais bersama 23 orang lainnya menggugat Perppu Nomor 1/2020 mengenai penanganan virus corona ke Mahkamah Konstitusi.
Kivlan Zen Gugat UU Senjata Api ke MK
Mayjen TNI (Purn) Kivlan Zen mengajukan permohonan pengujian Pasal 1 ayat (1) UU Darurat nomor 12 tahun 1952 tentang Senjata Api ke MK.
Keputusan MK Soal Jaminan Fidusia, Ini Kata APPI
Pelaku usaha pembiayaan menanggapi positif putusan MK terkait kewajiban menempuh proses pengadilan atas eksekusi objek jaminan fidusia debitur.
LGN Bakal Gugat UU Narkotika ke MK Soal Status Ganja
Lingkar Ganja Nusantara (LGN) bakal melakukan uji materi ke MK terkait status ganja dalam Undang-Undang Narkotika.
Urai Kerumitan Pemilu Serentak dari Jumlah Parpol
Tragedi kemanusiaan yang timbul akibat pemilu serenak tahun 2019 banyak kalangan mulai memikirkan perubahan untuk menekan dampak buruknya
Load more ...