UNTUK INDONESIA
Berita Mahkamah Konstitusi (MK) Hari Ini

Mahkamah Konstitusi (MK) salah satu lembaga hukum tinggi negara di Indonesia selain Mahkamah Agung (MA). Kedudukan lembaga MK berada di Ibukota Jakarta. Pada masa Presiden Megawati Soekarno Putri, beliau mensahkan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Tahun 2003 dan akhirnya MK dibentuk tanggal 8 Agustus 2003. Berdasarkan peraturan, Hakim MK jumlahnya dibatasi 9 orang. Terdiri dari hakim ketua, wakil hakim ketua dan anggota. Adapun tugas MK dalam keseharian diantaranya seperti menyelesaikan sengketa gugatan Pilkada, Pemilu, Pilpres dan gugatan produk undang-undang yang sudah disahkan pemerintah.

Gugatan Pasal Ganja di MK Terhalang Pandemi Covid-19
Rencana gugatan terhadap pasal UU Narkotika yang menggolongkan ganja dengan status barang terlarang, masih terhalan pandemi Covid-19.
MAKI Gugat UU Penanganan Covid-19 ke MK
Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) kembali mengguggat Undang-Undang Penangana Covid-19 ke Mahkamah Konstitusi.
MAKI Inginkan Jokowi Hadir dalam Persidangan di MK
Koordinator MAKI Boyamin Saiman malah berharap yang hadir adalah Presiden Jokowi saat sidang di Mahkamah Konstitusi soal Perppu Covid-19.
Istana Angkat Suara Soal Gugatan Amien Rais ke MK
Pendiri PAN, Amien Rais bersama 23 orang lainnya menggugat Perppu Nomor 1/2020 mengenai penanganan virus corona ke Mahkamah Konstitusi.
Kivlan Zen Gugat UU Senjata Api ke MK
Mayjen TNI (Purn) Kivlan Zen mengajukan permohonan pengujian Pasal 1 ayat (1) UU Darurat nomor 12 tahun 1952 tentang Senjata Api ke MK.
Keputusan MK Soal Jaminan Fidusia, Ini Kata APPI
Pelaku usaha pembiayaan menanggapi positif putusan MK terkait kewajiban menempuh proses pengadilan atas eksekusi objek jaminan fidusia debitur.
LGN Bakal Gugat UU Narkotika ke MK Soal Status Ganja
Lingkar Ganja Nusantara (LGN) bakal melakukan uji materi ke MK terkait status ganja dalam Undang-Undang Narkotika.
Urai Kerumitan Pemilu Serentak dari Jumlah Parpol
Tragedi kemanusiaan yang timbul akibat pemilu serenak tahun 2019 banyak kalangan mulai memikirkan perubahan untuk menekan dampak buruknya
Gugat Hak Milik Tanah, Silakan Tinggalkan Yogyakarta
GKR Hemas mempersilakan penggugat UU Keistimewaan meninggalkan Yogyakarta. UU Keistimewaan lahir karena merupakan aspirasi masyarakat.
Istana Tanggapi 3 Pimpinan KPK Gugat UU KPK di MK
Pihak Istana menanggapi keputusan tiga pimpinan KPK menggugat UU KPK hasil revisi ke Mahkamah Agung (MK).
Saat Tionghoa Gugat Hak Milik Tanah, Ini Kata Sultan
Mahasiswa UGM menggugat UU Keistimewaan karena dianggap mendiskriminasi warga Tionghoa soal hak kepemilikan tanah. Sultan anggap hal yang wajar.
72 Perkara Sengketa Pileg 2019 Akan Diputuskan MK
MK menyelesaikan perkara ini dengan menggelar sidang pembacaan putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Legislatif 2019.
Awal Mula Foto Editan Terlalu Cantik Evi Apita Maya
Ketua Bawaslu NTB, M. Khuwailid memberikan kesaksian mengenai dugaan kecurangan pemilihan DPD pada sidang lanjutan PHPU di Mahkamah Konstitusi.
Menunggu Evi Apita Maya 'Edit Foto Terlalu Cantik' di Mahkamah Konstitusi
Digugat ke jalur hukum karena mengedit foto terlalu cantik, apa yang akan disampaikan Evi Apita Maya di Mahkamah Konstitusi?
MA versus MK, Mana Derajatnya Lebih Tinggi?
Mari memahami kewenangan dan kedudukan dua lembaga hukum tertinggi ini (MK dan MA) terkait Pilpres 2019.
Edit Foto Terlalu Cantik, Inilah Sosok Evi Apita Maya
Evi Apita Maya digugat Farouk Muhammad lantaran dinilai mengedit fotonya terlalu cantik.
Digugat ke Mahkamah Konstitusi Karena Mengedit Foto Terlalu Cantik
Evi Apita Maya digugat ke Mahkamah Konstitusi. Ia dinilai curang dalam Pileg 2019 karena mengedit foto terlalu cantik, tidak wajar.
12 Parpol Jabar Ajukan Gugatan Pileg 2019 ke MK
KPUD Jabar menuturkan dari 16 parpol menjadi peserta Pileg 2019, hanya 12 parpol yang mengajukan PHPU Legislatif 2019 ke MK.
Akhir Drama Mahkamah Konstitusi
Akhir drama Mahkamah Konstitusi. Menunggu momen Jokowi-Prabowo berpelukan. Tak ada lagi kemarahan dan kebencian, apalagi dendam.
Putusan MK Jaga Demokrasi Jadi Liar
Pengamat politik Ahmad Atang mengatakan putusan MK bukan hanya menang atau kalah, tapi bagian demokrasi beradab, agar tidak liar.
Perbedaan Tuntutan Prabowo di MK 2014 dengan 2019
Mk tolak gugatan PHPU Prabowo-Sandi. Penolakan tersebut adalah kedua kalinya setelah 2014 dan terdapat perbedaan.
Load more ...