Malang - Juru Bicara Satuan Tugas (Jubir Satgas) Covid-19 Kota Batu Muhammad Chori menyampaikan satu orang masuk kategori Pasien Dalam Perawatan (PDP) Covid-19 atau virus corona di Rumah Sakit (RS) Karsa Husada meninggal dunia pada Rabu 8 April 2020 pagi.
Dalam proses pemakaman dikatakannya harus dilakukan sesuai standar operasional prosedur (SOP) kesehatan penanganan Covid-19. Meskipun, hasil pemeriksaan sementara disampaikannya negatif.
Saat itu, dia didiagnosa sementara oleh pihak Puskesmas gagal jantung akut.
"Sebagai antisipasi. Maka, penanganan perawatan jenazah dilakukan sesuai protap (protokol tetap atau SOP) penangan jenazah infeksi yaitu dilakukan di kamar jenazah RS Karsa Husada. Dan selama prosesi pemakaman dilakukan oleh tim medis, pihak keluarga dan pihak desa," ujarnya melalui keterangan tertulisnya kepada Tagar.
Dijelaskan Chori, bahwa bersangkutan diperiksa di Puskesmas Bumiaji dengan adanya keluhan badan bengkak, sesak nafas dan batuk minim. Namun tanpa disertai demam serta punya riwayat penyakit diabetes melitus (DM).
"Saat itu, dia didiagnosa sementara oleh pihak Puskesmas gagal jantung akut. Sehingga, sesuai protap langsung dirujuk ke RS Karsa Husada dan dilakukan tindakan foto rontgen dengan hasil gambaran pneumonia," kata dia.
Selanjutnya, dia menyampaikan bahwa saat perawatan di RS Karsa Husada dirawat di ruang isolasi dan langsung dilakukan rapid test dengan hasil negatif. Selama perawatan, kurang lebih ada 3 dokter spesialis yang menanganinya.
"Ada dokter penyakit dalam, dokter jantung dan dokter spesialis paru. Namun, kondisi pasien ini stagnan dan tidak ada perkembangan," ujar pria yang juga Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Batu ini.
Oleh karena itu, kata Chori, pihak rumah sakit dilanjutkan dengan pengambilan sampel swab pasien. Akan tetapi, kondisi pasien dikatakannya terus mengalami penurunanan dengan gangguan pernafasan.
"Makanya, dia harus dibantu dengan ventilator, tapi tetap tidak membantu. Baru pada hari Rabu ini, kondisinya tidak bisa dipertahankan dan meninggal dunia dengan status PDP akibat terjadi pemburukan keadaan paru yang masif," tuturnya.
Dikarenakan meninggal dengan status PDP, Chori menyebutkan Satgas Covid-19 Kota Batu akan melakukan tracing atau penelusuran lebih lanjut terhadap orang pernah kontak erat dengan yang bersangkutan.
"Dinas Kesehatan akan melakukan pelacakan atau tracing kepada orang yang pernah kontak dengan pasien. Nantinya mereka akan dilakukan protokol dengan isolasi mandiri selama 14 hari," tuturnya.
"Tentu, untuk pihak keluarga atau yang pernah kontak dengan jenazah ini akan menjalani itu (isolasi mandiri selama 14 hari). Kita minta juga untuk menggunakan masker serta berpola hidup bersih dan sehat," kata dia.
Sementara itu, untuk segala pembiayaan pasien ini dikatakannya akan ditanggung Pemerintah Provinsi Jawa Timur atau Pemerintah Kota Batu. Mulai dari biaya perawatan saat di rumah sakit hingga pemulsaran jenazahnya.
"Melalui Dinas Kesehatan, kami juga sudah menyiapkan anggaran untuk hal tersebut. Tinggal nantinya koordinasi dengan kami," tuturnya
Sedangakan untuk kasus Covid-19 di Kota Batu sendiri dipaparkannya tercatat ada 839 ODR, 29 OTG, 108 ODP, 7 PDP dan satu positif Covid-19 masih dalam perawatan.
"Untuk PDP memang naik jadi 7 orang dari sebelumnya 3 orang. Tapi, satu orang sudah sembuh dan satu orang sudah boleh pulang dengan masih dalam pemantauan serta 4 orang masih di rawat di RS dan 1 orang meninggal," paparnya.
Ribu Karyawan Hotel di Jatim Dirumahkan
Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Jawa Timur Dwi Cahyono menyebut sebanyak 152 hotel telah tutup akibat imbas dari pandemi virus corona atau Covid-19. 152 hotel yang tutup ini berada di 28 kabupaten/kota di Jawa Timur.
"Kami tutup ada 152 di Jatim. Kami cabang seluruh Jatim ada 28 kabupaten/kota. Terbanyak yang tutup di (Kota) Batu," kata Dwi.
Dwi menjelaskan alasan para pemilik hotel menutup bisnisnya lantaran selama satu bulan terakhir okupansi mereka merosot tajam. Bahkan, angkanya tak sampai 10 persen dari tingkat okupansi normal.
"Jalanan sudah banyak isolasi. Tamu-tamu hotel sudah sepi, kami okupansi sudah di bawah 10 persen, sudah enggak ada orang bepergian," tutur dia.
Dengan adanya penutupan hotel ini, menurut Dwi ribuan pekerja perhotelan terpaksa harus dirumahkan sementara. Meski demikian, PHRI mengaku terus berupaya agar tak ada pemutusan hubungan kerja (PHK).
"Yang terpenting selain usaha tapi juga karyawan. Kita datanya hampir ada 8 ribu sekian karyawan dirumahkan seluruh Jatim," ujar dia.
Dengan kondisi ini, PHRI Jawa Timur pun telah melayangkan surat pengajuan keringanan kepada Pemprov Jatim pada awal April 2020. Mereka memohon kebijakan penghapusan pajak, serta tagihan lainnya.
"Sudah awal April, itu sudah saya kirim surat, terkait pajak, penghapusan sementara, terus untuk OJK keringanan angsuran, BPJS kesehatan, BPJS ketenagakerjaan, listrik, air," ucap dia.
Namun hingga kini, Dwi menyebut belum ada jawaban resmi dari pemprov. Meski begitu ia mengaku sudah menyampaikan permohonan tersebut secara lisan.
Dwi juga berharap nantinya dapat dikabulkan pemerintah, kebijakan keringanan tersebut juga akan dikoordinasikan pemprov kepada pemerintah di tingkat kabupaten kota. Sehingga kebijakannya bisa merata.
"Ya mudah-mudahan, yang kami harapkan kan imbauan ke bupati wali kota, dari gubernur ke daerah, bisa menghapuskan pajak hotel restoran," ucap dia. []
