Saran Epidemiolog UI untuk Para Tokoh Agama dan Masyarkat

menilai penanganan Covid-19 di luar Jawa dan Bali harus disesuaikan dengan kondisi sosial dan budaya setempat.
Ilustrasi Covid-19. (Foto: Tagar/Pixabay)

Jakarta - Ahli epidemiologi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI) Iwan Ariawan mengharapkan para tokoh agama dan masyarakat yang berada di luar Pulau Jawa dan Bali mampu menjadi panutan dalam penanganan Covid-19.

Iwan Ariawan menyebutkan tingginya mobilitas masyarakat di luar Jawa dan Bali menjadi salah satu penyebab peningkatan kasus Covid-19 di wilayah tersebut.

Ia menilai penanganan Covid-19 di luar Jawa dan Bali harus disesuaikan dengan kondisi sosial dan budaya setempat.

Menurut dia, perlu melibatkan ahli komunikasi dan sosiolog yang mengerti tentang kondisi masyarakat setempat untuk menangani Covid-19 di luar Jawa dan Bali itu.

"Manfaatkan tokoh agama dan masyarakat lokal yang banyak dijadikan panutan masyarakat," kata Iwan Ariawan dilansir Antara, Minggu, 15 Agustus 2021.

Ditegaskan kembali bahwa tokoh agama dan masyarakat setempat harus diikutsertakan dalam edukasi masyarakat. Dengan demikian, Pemerintah perlu melakukan edukasi kepada mereka supaya lebih memahami mengapa perlu PPKM dan soal rencana pemerintah mengendalikan wabah ini.

Selain itu, Iwan mengatakan bahwapara kepala daerah di luar Jawa dan Bali juga harus melakukan pemantauan rutin dan ketat.

"Kalau di PPKM Jawa dan Bali, ada rapat koordinasi rutin mingguan yang dipimpin langsung oleh Pak Luhut Binsar Panjaitan dan cek langsung pelaksanaan PPKM di masing-masing provinsi," katanya.

Iwan mengatakan bahwa pelaksanaan PPKM harus benar-benar ditekankan sesuai dengan mobilitas yang harus dibatasi sesuai dengan levelnya. Apalagi, edukasi dan tes di daerah dinilai masih minim.

"Tes harus segera ditingkatkan dan bisa menggunakan rapid antigen tes untuk daerah yang tes PCR tidak ada atau sulit. Perlu waktu lama untuk memperoleh hasil. Teknik dan materi edukasi harus disesuaikan dengan kelompok yang akan diberikan edukasi," ucapnya.


Manfaatkan tokoh agama dan masyarakat lokal yang banyak dijadikan panutan masyarakat.


Lonjakan angka kasus pandemi Covid-19 mulai terjadi di enam provinsi luar Pulau Jawa dan Bali dalam sebulan terakhir. Berdasarkan catatan Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 pada hari Kamis (12/8), enam provinsi itu meliputiSumatera Utara yang naik 21.830 kasus aktif.

Berikutnya, Kalimantan Timur naik 15.758 kasus, Sulawesi Selatan 10.852 kasus, Sumatera Barat 10.707 kasus, Riau 10.523 kasus, dan Kalimantan Selatan 10.087 kasus.

Masih berdasarkan data Satgas Penanganan Covid-19, terlihat tren penurunan kasus di beberapa provinsi, seperti Kalimantan Timur, Riau, Sumatera Barat, dan Sulawesi Selatan per 11 Agustus 2021 dengan PPKM Level 4.

"Sudah mulai turun tetapi masih beberapa harisehingga perlu dipertahankan PPKM Level 4-nya diperpanjang di luar Pulau Jawa waktunya 2 mingguagar lebih signifikan," kata Ketua Bidang Data dan Teknologi Informasi Satgas Covid-19 Dewi Nur Aisyah.

Di sisi lain, PPKM di Jawa dan Bali sukses menurun kasus Covid-19. Pada hari Kamis (12/8), Dewi Nur Aisyah menyebutkan keterisian tempat tidur di rumah sakit Covid-19 mulai mengalami penurunan.

Menurut Dewi, di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Banten bahkan telah di bawah standar WHO.

"Standar WHO itu 'kan di atas 60 persen, ya, itu sudah harus diwanti-wanti, ya," kata Dewi.  []

Baca Juga: Irma Suryani Chaniago: Pandu Riono Epidemiolog atau Buzzer?

Berita terkait
Epidemiolog Sarankan DKI Jangan Longgarkan Kebijakan
Dicky menilai bahwa dalam mengatasi pandemi respons yang harus dilakukan harusnya serempak tidak hanya pada satu daerah.
Epidemiolog: Satu Menit Saja Bisa Tularkan Covid-19
Opsi lain untuk para pedagang, bisa dilakukan dengan cara membungkus makanan saja, tidak dengan makan di tempat.
Politisi Partai NasDem Kritik Pandu Riono Epidemiolog UI
Politisi Partai NasDem Irma Surtani Chaniago pernyataan Pandu Riono tidak mencerminkan seorang akademisi tapi lebih seperti buzzer tertentu.
0
Ini Alasan Mengapa Pemekaran Provinsi Papua Harus Dilakukan
Mantan Kapolri ini menyebut pemekaran wilayah sebenarnya bukan hal baru di Indonesia.