RPI: Copot Menteri yang Berpihak dan Terlibat Mafia PCR

Tindakan itu dinilai sungguh memalukan perilaku pejabat negara yang mengambil untung di atas penderitaan rakyatnya.
Direktur Rumah Politik Indonesia (RPI) Fernando Emas. (Foto: Tagar/Syva)

Jakarta - Direktur Rumah Politik Indonesia (RPI) Fernando EMaS mendesak agar para menteri yang diduga terlibat yang menikmati keuntungan besar harga PCR segera dicopot. Tindakan itu dinilai sungguh memalukan perilaku pejabat negara yang mengambil untung di atas penderitaan rakyatnya.

"Saatnya Jokowi bertindak terhadap para pembantunya yang tidak berpihak pada pemerintah dan rakyat. Jokowi harus segera mencopot para Menterinya yang dianggap memanfaatkan pandemi covid-19 demi memperkaya diri sendiri dengan erlibat dalam bisnis PCR.," kata Fernando, Rabu, 3 November 2021.

"Selama ini PCR dimanfaatkan oleh para mafia untuk merampok uang rakyat melalui harga yang tinggi dan tidak berpihak pada rakyat," katanya.

Ditegaskan Fernando, Presiden Jokowi jangan sampai terlihat lemah karena mempertahankan para menteri yang memperkaya diri sendiri melalui kebijakan yang dibuat berpihak pada bisnisnya dan kelompoknya.


Selama ini PCR dimanfaatkan oleh para mafia untuk merampok uang rakyat melalui harga yang tinggi dan tidak berpihak pada rakyat.


"Sebaiknya para Menteri yang selama ini merasa menikmati kesengsaraan rakyat melalui bisnisnya terutama bisnis PCR segera mengundurkan diri sebelum dicopot oleh Presiden Jokowi," katanya.

"Perilakunya sudah tidak mencerminkan seorang pejabat negara tetapi seperti perampok yang menikmati keuntungan besar di atas penderitaan masyarakat," ujarnya.[]

Baca Juga:

Berita terkait
Fernando EMaS: Mari Kita Lawan Mafia PCR!
Ditegaskan Fernando, Presiden Jokowi diharapkan tidak membiarkan adanya dugaan mafia PCR memanfaatkan keadaan.
Fernando Emas: Ada 3 Motif yang Diperjuangkan Moeldoko
Direktur RPI Fernando Emas mengatakan ada tiga hal penting yang sedang diperjuangkan pihak Meoldoko untuk menggusur kepemimpinan AHY.
Fernando Emas : Judicial Review AD/RT Demokrat Sangat Tepat
Hal ini menjadi pembelajaran bagi semua partai politik agar jangan sampai AD dan ART partainya melampaui UU Partai Politik.
0
PKS Akan Ajukan Uji Materi PT 20%, Ridwan Darmawan: Pasti Ditolak MK
Praktisi Hukum Ridwan Darmawan mengatakan bahwa haqqul yaqiin gugatan tersebut akan di tolak oleh Mahkamah Konstitusi.