Jakarta - Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando EMaS, masyarakat Indonesia menyambut baik keseriusan KOmisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri aliran dana kasus korupsi Bupati nonaktif Penajam Paser Utara Abdul Gafur Mas'ud yang diduga mengalir ke Partai Demokrat dan juga para petingginya.
"Dari perkembangan pemeriksaan terhadap saksi sangat terbuka juga memanggil AHY sebagai Ketua Umum dan Herman Khaeron sebagai Kepala Badan Pembina Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (BPOKK) DPP Partai Demokrat," kata Fernando, Jumat, 1 April 2022.
"Apalagi Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri memberikan informasi ada dugaan bagi-bagi uang hasil korupsi Bupati Abdul Gafur di kalangan partai berlambang mercy, terutama DPP Partai Demokrat," katanya.
Ditegaskan Fernando, jika terbukti ada aliran dana ke Partai Demokrat, KPK juga didesak untuk memeriksa Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
"Kalau mencermati informasi yang diberikan oleh Ali Fikri, kemungkinan dalam waktu dekat akan ada penetapan tersangka dari pengembangan kasus Abdul Gafur," katanya.
Kata Fernando, dari kasus Abdul Gafur diharapkan momentum bagi KPK untuk memberikan peringatan bagi para petinggi partai untuk tidak menjadikan partai politik menjadikan "kuda tunggangan" untuk memperkaya diri sendiri dan merusak tatanan demokrasi di internal partai.
"Akibatnya fungsi-fungsi dari partai politik akan terabaikan hanya karena melihat "isi tas" bukan kapasitas dan kualitas," ujarnya.[]